“Dengan begitu, reformasi birokrasi di Kota Prabumulih dapat semakin berkualitas dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Franky.
Franky juga menambahkan bahwa komitmen Pemkot Prabumulih melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah meningkatkan kinerja aparatur, memperkuat integritas, serta mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Reformasi birokrasi di Indonesia sudah menjadi agenda nasional sejak era reformasi dan semakin diperkuat dengan regulasi dari pemerintah pusat.
Pemerintah daerah, termasuk Kota Prabumulih, memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut agar tercipta birokrasi yang professional, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), akuntabel, dan melayani masyarakat dengan cepat, tepat, dan transparan.
“Evaluasi ini penting agar kita tidak hanya berfokus pada pencapaian, tetapi juga berani mengidentifikasi hambatan. Karena dengan begitu kita tahu apa yang harus diperbaiki dan langkah konkret apa yang bisa diambil ke depan,” pungkasnya.