Kabid GTK Disdikbud Muba, Hairusnyah menambahkan, pihaknya telah mendata 537 tenaga honorer di sektor pendidikan dan akan mengkoordinasikan data tersebut ke BKP SDM Muba. “Nanti kami akan rinci lagi siapa saja yang memenuhi syarat agar bisa diusulkan menjadi PPPK paruh waktu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Muba Indra Kusumajaya, mengungkapkan bahwa pihak legislatif akan aktif mengawal proses ini. Bahkan, pihaknya berencana menyampaikan langsung usulan ke KemenPAN-RB.
“Kami akan bantu memfasilitasi, tapi tentu tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Pemerintah daerah berkomitmen memperjuangkan rekan-rekan honorer agar masuk kategori PPPK paruh waktu,” ujar Indra.
Indra menambahkan, perjuangan ini penting karena sesuai kebijakan pemerintah pusat, mulai 2026 tidak ada lagi tenaga honorer.
Seluruh pegawai di instansi pemerintah akan berstatus ASN, baik PNS maupun PPPK, termasuk skema PPPK paruh waktu.