Sumsel Masuk Zona Merah SPI, KPK Keluarkan Peringatan Keras

Reporter: Prabu |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 22 Nov 2025 - 22:50

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto-Foto: Istimewa-

PALEMBANG - Turunnya Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 di Provinsi Sumatera Selatan menjadi sorotan tajam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 yang dilakukan KPK, Sumsel mencatat skor 67,65, atau turun 2,16 poin dari tahun sebelumnya.

Penurunan ini menempatkan seluruh pemerintah daerah di Sumsel dalam zona merah, yang menandakan tingginya kerentanan terhadap potensi praktik korupsi.

Temuan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah se-Sumsel, yang digelar pada Rabu, 19 November 2025.

Dalam kesempatan itu, Johanis Tanak yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi ini menegaskan bahwa kondisi ini merupakan peringatan keras bagi seluruh pemda agar bergerak cepat melakukan pembenahan tata kelola dan pengawasan internal.

Menurut pria kelahiran Toraja ini, penurunan skor SPI 2024 bukan sekadar angka statistik, tetapi indikator kuat bahwa tata kelola pemerintahan daerah masih memiliki banyak celah korupsi.

Dua sektor dengan skor terendah adalah Pengadaan Barang/Jasa 54,83 dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) 59.

Kedua sektor ini selama bertahun-tahun menjadi “titik rawan klasik” yang kerap disalahgunakan, baik melalui praktik gratifikasi, pengaturan tender, hingga jual beli jabatan.

“Dengan masuknya seluruh pemda di Sumsel ke zona merah, ini menunjukkan betapa tingginya kerentanan praktik penyalahgunaan kewenangan. Ini bukan lagi alarm biasa, tapi peringatan keras,” ujar Tanak.

sumsel masuk zona merah spi, kpk keluarkan peringatan keras                            palembang - turunnya skor survei penilaian integritas (spi) 2024 di provinsi sumatera selatan menjadi sorotan tajam komisi pemberantasan korupsi (kpk) republik indonesia. 
berdasarkan hasil survei penilaian integritas (spi) tahun 2024 yang dilakukan kpk, sumsel mencatat skor 67,65, atau turun 2,16 poin dari tahun sebelumnya.
penurunan ini menempatkan seluruh pemerintah daerah di sumsel dalam zona merah, yang menandakan tingginya kerentanan terhadap potensi praktik korupsi.
baca juga:pemprov sumsel terapkan regulasi baru penyaluran solar 
baca juga:deru dorong efisiensi berkelanjutan, asn tetap jadi prioritas
temuan tersebut disampaikan langsung oleh wakil ketua kpk ri, johanis tanak, dalam rapat koordinasi penguatan sinergi dan kolaborasi pemberantasan korupsi pemerintahan daerah se-sumsel, yang digelar pada rabu, 19 november 2025. 
dalam kesempatan itu, johanis tanak yang pernah menjabat sebagai kepala kejaksaan tinggi jambi ini menegaskan bahwa kondisi ini merupakan peringatan keras bagi seluruh pemda agar bergerak cepat melakukan pembenahan tata kelola dan pengawasan internal.
menurut pria kelahiran toraja ini, penurunan skor spi 2024 bukan sekadar angka statistik, tetapi indikator kuat bahwa tata kelola pemerintahan daerah masih memiliki banyak celah korupsi.
baca juga:registrasi sim wajib face recognition, pemerintah perketat keamanan digital nasional
baca juga:cegah terorisme, orang tua diminta rutin cek ponsel anak
dua sektor dengan skor terendah adalah pengadaan barang/jasa 54,83 dan pengelolaan sumber daya manusia (sdm) 59.
kedua sektor ini selama bertahun-tahun menjadi “titik rawan klasik” yang kerap disalahgunakan, baik melalui praktik gratifikasi, pengaturan tender, hingga jual beli jabatan.
“dengan masuknya seluruh pemda di sumsel ke zona merah, ini menunjukkan betapa tingginya kerentanan praktik penyalahgunaan kewenangan. ini bukan lagi alarm biasa, tapi peringatan keras,” ujar tanak.
baca juga:ruu kuhap mendesak disahkan, kuhp terancam tak bisa diterapkan
baca juga:tkd dipangkas 30 persen, daerah dipaksa mandiri: dompu hingga ntb hadapi ujian berat fiskal 2026
mantan jaksa agung muda dan tata usaha negara ini mengingatkan bahwa kpk tidak segan mengambil tindakan tegas jika terdapat pejabat yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi.
“jangan heran jika tiba-tiba ada yang dibawa ke jakarta, seperti yang terjadi di pekanbaru,” tegasnya di hadapan peserta rakor.
lebih lanjut, tanak menekankan bahwa persoalan korupsi di daerah bukan sekadar kelemahan sistem, tetapi juga menyangkut mentalitas dan integritas pejabat.
banyak pejabat, menurutnya, sebenarnya memahami prinsip tata kelola yang baik, namun enggan melaksanakannya.
“masalahnya bukan pada tidak tahu, tapi tidak mau. integritasnya yang kurang. padahal aparat penegak hukum di sumsel terus menangani banyak kasus,” ujarnya.
sejak 2019 hingga 2025, penegak hukum di sumsel telah menangani 390 kasus korupsi, dengan tren yang terus muncul setiap tahun.
tanak menyebut beberapa praktik yang masih menjadi masalah mulai dari gratifikasi, konflik kepentingan, politik ijon, dan transaksi jual beli jabatan.
“jangan coba-coba bermain dengan itu. jangan memanfaatkan kesempatan jabatan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya seraya mengingatkan pejabat untuk bekerja penuh tanggung jawab.
sementara itu, direktur koordinasi dan supervisi wilayah ii kpk, bahtiar ujang purnama, menjelaskan bahwa perbaikan integritas daerah masih sangat mungkin dilakukan melalui optimalisasi monitoring, controlling, surveillance for prevention (mcsp).
menurutnya, mcsp merupakan satu dari empat potret nasional antikorupsi, selain indeks persepsi korupsi, indeks perilaku antikorupsi, indeks integritas nasional, dan mcsp.
“empat potret ini menjadi cermin apakah tata kelola daerah sudah diperbaiki atau belum, baik dari aspek pencegahan maupun penindakan,” kata bahtiar.
untuk mcsp 2024, provinsi sumsel mencatat skor 76, masuk kategori waspada. sementara itu pemkab oku timur menjadi daerah terbaik dengan skor 93 dan pemkab empat lawang menjadi yang terendah dengan skor 57.
salah satu fokus perhatian kpk adalah lambatnya penyelesaian sertifikasi aset daerah. dari total 16.790 bidang tanah milik pemda yang belum bersertifikat, hanya 280 bidang yang berhasil disertifikasi pada tahun ini.
bahkan, pemprov sumsel yang memiliki 1.699 bidang tanah, hanya mampu menyelesaikan 3 bidang dalam satu tahun. “mau sampai kapan ini selesai pak sekda? sampai berganti gubernurnya pun tidak selesai jika targetnya hanya 100 per tahun,” kritik bahtiar.
tak hanya aset tanah, masalah serupa juga terjadi pada penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (psu) dari pengembang kepada pemda.
dari 1.570 perumahan, baru 40 yang telah menyerahkan psu kepada pemerintah daerah.
untuk mempercepat perbaikan, kpk meminta pemda memperkuat tata kelola pada 8 area rawan korupsi yang menjadi indikator utama mcsp, yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan public, manajemen asn, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, penguatan aparat pengawas internal pemerintah (apip), dan pengendalian gratifikasi & whistleblowing system.
bahtiar menekankan bahwa perbaikan tata kelola harus dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial. menurutnya, pengawasan internal harus berjalan, disertai komitmen kuat dari pimpinan daerah.
“kami minta sekda menginstruksikan seluruh opd memperkuat pengawasan dan pembenahan sesuai arahan pimpinan kpk. komitmen itu harus nyata dan ditunjukkan melalui pencapaian,” tegasnya.
rapat koordinasi daerah (rakorda) pemberantasan korupsi sumsel 2025 yang dihadiri gubernur, wakil gubernur, dprd, jajaran pemkab/pemkot, aparat penegak hukum, serta sejumlah instansi vertikal, menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga.
kpk menegaskan harapannya agar ke depan skor spi sumsel kembali meningkat, skor mcsp dapat memasuki kategori aman, tata kelola pemerintahan daerah semakin bersih dan akuntabel.
“kami berharap sumatera selatan bisa keluar dari zona merah dan menjadi contoh daerah yang berhasil memperbaiki integritas,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan