Selain peresmian Posbakum, rangkaian kunjungan kerja Menteri Hukum dan HAM ke Sumsel juga akan mencakup Pelatihan Paralegal Desa secara daring.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas warga desa dalam memahami dan menyebarluaskan informasi hukum, sehingga dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan konflik hukum.
BACA JUGA:Bupati Edison Evaluasi Pejabat Untuk Rotasi
BACA JUGA: Sambangi Kantor BIG Pemkab Muba Bahas Perpanjangan Kerjasama
Maju juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sambutan hangat dari Gubernur serta jajaran Pemprov. Ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis masyarakat ini merupakan strategi jangka panjang yang bertujuan memperkuat fondasi hukum dari bawah, dengan melibatkan langsung masyarakat desa dalam sistem keadilan.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat penting Pemprov Sumsel, antara lain Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si; Kepala Biro Hukum, SE, SH, M.Si, C.MSP; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendri Pagiling; Kepala Bagian TUM, Bulan Mahardika Subekti; serta Koordinator Penyuluhan Hukum, Asnedi.
Dengan kolaborasi lintas lembaga dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Sumatera Selatan kini berada di jalur yang tepat menuju provinsi percontohan nasional dalam penyediaan layanan hukum berbasis desa.
Inisiatif ini sekaligus menjadi cerminan keberpihakan pemerintah terhadap keadilan bagi seluruh warga tanpa terkecuali.