KORANPALPOS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan dan mendukung penuh Program Nasional Koperasi Merah Putih.
Hal itu disampaikan Bupati Muara Enim H Edison didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM H Husin Aswadi, saat menghadiri peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih desa/kelurahan se-Sumsel, di Palembang Sport City Center (PSCC) Palembang, Selasa 27 Mei 2025.
Hadir pada kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Sumsel Herman Deru, para kepala daerah se-Sumsel, Forkopimda, camat, lurah, serta kepala desa se-Sumsel.
BACA JUGA:Bantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah
BACA JUGA:Penuhi Kebutuhan SDM, Sekolahkan 15 Dokter Jadi Spesialis
Edison menyampaikan bahwa, sebanyak 256 desa/kelurahan telah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdessus) atau 100% dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Muara Enim.
"Harapannya kehadiran koperasi ini dapat menjadi garda terdepan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan serta soko guru perekonomian nasional," ujarnya.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam arahannya menjelaskan bahwa, sektor pertanian dan pangan kini menjadi prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA:Heboh Ditemukan Mayat MR X Tersangkut di Tumpukan Batang Bambu
BACA JUGA:Pegawai Lapas Kayuagung Deklarasikan Komitmen Bersama Wujudkan Lapas Bebas Narkoba dan Handphone
"Pemerintah telah mencadangkan dana sebesar Rp250 triliun untuk Koperasi Merah Putih, Rp300 triliun untuk KUR, dan Rp200 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru, mengatakan Sumsel sangat siap menjalankan misi besar Pembetukan Koperasi Merah Putih agar perputaran ekonomi tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga di desa.
"Saya sepakat jika kepala desa atau lurah menjadi ketua badan pengawas koperasi, terutama bila berasal dari putra daerah," ujar Deru.
BACA JUGA:Jelang Idul Adha 1446 H DKP Prabumulih Lakukan Sidak Pasar, Harga Cabai Merah Turun Drastis
BACA JUGA:3 PPPK DPMPTSP OKU Timur Dibatalkan : Ini Kata Inspektorat !