Dipihak lain, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor dan membebaskan barang impor untuk masuk ke Indonesia, termasuk ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), menuai beragam tanggapan dari warga Sumsel sendiri.Sejumlah warga Sumsel mengungkapkan harapan besar terhadap kebijakan tersebut, terutama terkait dengan penurunan harga barang pokok yang selama ini cenderung tinggi akibat pasokan terbatas.
"Kami berharap dengan kebijakan ini, harga barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan pangan dan barang elektronik bisa lebih terjangkau. Terutama di pasar tradisional yang selama ini harga barangnya sering melonjak," ujar Nina, seorang ibu rumah tangga asal Kota Palembang, Kamis (10/4).
Bagi para pebisnis lokal di Sumsel menilai, kebijakan penghapusan kuota impor tersebut juga diharapkan dapat memperlancar proses distribusi barang impor yang lebih murah.
"Kami berharap bisa mendapatkan akses yang lebih mudah dan harga yang lebih bersaing untuk barang-barang elektronik dan bahan bangunan yang sering kami impor untuk memenuhi kebutuhan di sini," kata Arif, seorang pebisnis di Kota Palembang.
Namun, tidak sedikit pula warga dan pelaku usaha yang mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak kebijakan ini terhadap industri lokal.
Sektor pertanian dan manufaktur, yang menjadi kekuatan utama ekonomi Sumsel, dikhawatirkan akan terganggu dengan masuknya produk impor yang lebih murah.
"Kami khawatir petani dan produsen lokal bisa kesulitan bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Kalau ini tidak diawasi, bisa-bisa industri pertanian kita terpuruk," ungkap Yudi, seorang petani di Kabupaten Ogan Ilir.
Sedangkan pengusaha di sektor manufaktur juga menyatakan kekhawatiran yang sama.
"Meski terbuka untuk impor, kami tetap berharap ada kebijakan yang bisa melindungi produk lokal agar tidak kalah saing dengan produk impor, terutama dari segi harga dan kualitas," kata seorang pria berinisial Dd, salah satu pengusaha kecil yang juga dari Palembang.
Sejalan dengan itu, masyarakat berharap pemerintah dapat memastikan kebijakan ini dilaksanakan secara selektif dan bertahap, agar dampaknya tidak merugikan sektor-sektor yang sudah ada.
"Pemerintah harus memastikan ada perlindungan bagi produk dalam negeri, agar tidak justru merugikan masyarakat yang bergantung pada industri lokal," kata Leni, seorang warga Prabumulih.
warga Sumsel lainnya berharap pemerintah dapat memberikan insentif atau perlindungan tambahan untuk sektor-sektor yang rentan, agar kebijakan penghapusan kuota impor ini tetap mendatangkan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan sektor domestik.
"Yang penting, harus ada langkah nyata untuk melindungi lapangan kerja dan usaha kecil di sini," tegas Rahmat, seorang pekerja di sektor manufaktur.
Dengan berbagai harapan dan kekhawatiran tersebut, warga Sumsel juga berharap pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan impor bebas ini bisa berjalan seimbang, menguntungkan masyarakat, dan tetap memperhatikan keberlanjutan sektor ekonomi lokal.