Namun, cara penyelesaiannya juga harus dilihat secara holistik dan tidak membatasi akses tanpa solusi yang konkret.
Di satu sisi, perubahan juga harus dilakukan secara bertahap, dengan sistem yang lebih terstruktur dan mekanisme kontrol yang lebih baik.
Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah memperbaiki sistem distribusi berbasis data kependudukan yang lebih akurat.
Pemerintah sebenarnya sudah mulai menerapkan sistem pembelian elpiji dengan pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Namun, sistem ini masih dalam tahap uji coba dan belum sepenuhnya diterapkan secara nasional.
Jika sistem ini dijalankan dengan baik, maka subsidi bisa benar-benar tepat sasaran tanpa harus menciptakan kesulitan akses bagi masyarakat kecil.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur distribusi elpiji, terutama di daerah yang masih sulit dijangkau.
Jika memang pengecer ditertibkan, maka harus ada langkah konkret untuk memastikan bahwa pangkalan resmi tersedia dalam jumlah yang cukup dan mudah diakses.
Dan menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan juga memerlukan waktu yang tidak seketika.
Jika ini langsung diterapkan ada potensi justru bisa menciptakan pasar gelap yang lebih sulit dikontrol.
Di banyak daerah, ketika distribusi formal mengalami kendala, pada praktiknya justru kerap muncul spekulan yang menjual elpiji dengan harga lebih tinggi.
Hal-hal seperti inilah yang ke depan perlu benar-benar diwaspadai.
Kebijakan energi memang tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan ekonomi makro.
Indonesia saat ini masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan elpiji dalam negeri.
Dari total konsumsi elpiji nasional yang mencapai sekitar 8,7 juta ton per tahun, lebih dari 6 juta ton di antaranya berasal dari impor.
Ini berarti fluktuasi harga minyak dunia akan sangat mempengaruhi biaya subsidi yang harus ditanggung pemerintah.