KORANPALPOS.COM - Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 untuk pemilihan gubernur (pilgub) 71,39 persen, pemilihan bupati (pilbup) 74,41 persen dan pemilihan wali kota (pilwalkot) 67,74 persen.
"Rata-rata tingkat partisipasi pemilih nasional pemilihan serentak tahun 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 71,39 persen di 37 provinsi," kata Afifuddin dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
"Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebesar 74,41 persen di 415 kabupaten dan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebesar 67,74 persen di 93 kota," sambung dia.
Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024.
BACA JUGA:Bawaslu: 83 Petugas Adhoc Meninggal Dunia di Pilkada tahun 2024
BACA JUGA:Usulkan Susun Instrumen Bersama Kemendagri : Untuk Evaluasi BUMD
Oleh karena itu, hal ini menjadi catatan serius bagi penyelenggara pemilu di masa yang akan datang.
"Kalau kita mengacu pada hasil pilpres, partisipasi pilpres dan DPR/DPD, rata-ratanya di 81 persen. Ini menjadi catatan buat kita semua," ujarnya.
Selain itu, ia mengungkapkan sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Salah satunya, jarak waktu yang terlalu dekat antara Pilkada 2024 dengan Pemilu 2024.
"Tahapan pemilu serentak belum selesai secara keseluruhan, kita harus berjibaku dengan tahapan pilkada yang sudah di-kick off, sudah dimulai dan ini mau tidak mau menambah daya konsentrasi yang kita lakukan terutama jajaran penyelenggara permanen tingkat provinsi kabupaten/kota," jelas Afifuddin.
BACA JUGA:Cabut Izin Kelola Hutan : Perintah Presiden Prabowo kepada Menhut Terhadap 18 Perusahaan
BACA JUGA:Megawati Dijadwalkan Bertemu Paus Fransiskus
Kemudian, faktor cuaca juga menjadi salah satu kendala lainnya. Dia menuturkan kondisi cuaca di November sangat tidak menentu, sehingga berdampak pada distribusi logistik.
Tak hanya itu, ada pula tantangan anggota KPU di daerah yang sudah habis masa jabatan menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Meski begitu, penyelenggaraan pilkada dapat berjalan lancar.
"Tentu ini juga berkontribusi terhadap situasi konsolidasi di internal dan seterusnya, meskipun bisa kita siapkan semua. Jadi pada intinya beban kerja penyelenggara jadi lebih berat," tuturnya.