Dia menyebut dari 1.060 BUMD di tanah air, tak sedikit di antaranya yang keberadaannya hanya menjadi beban APBD.
BACA JUGA:Ahmad Luthfi tak Permasalahan Pelantikan Ditunda
BACA JUGA:BKN Pastikan Sistem Merit ASN Diperkuat dengan Pengawasan Preventif
"Itu memerlukan pengawasan dari pusat karena kepala daerahnya ganti-ganti, dari 1.060 (BUMD) kami sudah pernah sampaikan hampir 50 persen itu tidak sehat, bahkan ada yang rugi, tapi enggak ditutup, jalan terus, akibatnya APBD-nya mensubsidi terus," tuturnya.
Dia lantas melanjutkan, "Ini perlu dibedah memang satu-satu BUMD ini."
Di sisi lain, dia menilai perlunya unit pembinaan keuangan daerah di Kemendagri dinaikkan kelasnya dari Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) menjadi setingkat direktur. Dia menyebut usulan tersebut sudah pernah diajukan kepada Kemenpan RB.
"Kami sudah pernah ngajukan supaya BUMD ini jangan ditangani setingkat Kasubdit, kurang enggak ada giginya, tapi Dirjen juga memikirkan banyak sekali permasalahan sehingga dinaikkan saja mungkin statusnya menjadi minimal direktur, dengan direktur menjadi lebih fokus dan lebih serius untuk membedah seluruh BUMD yang ada ini," kata dia. (ant)