Namun, dalam praktiknya, banyak usaha menengah yang juga memanfaatkannya karena pengawasan yang lemah.
Hal ini semakin memperbesar konsumsi LPG bersubsidi dan berkontribusi pada meningkatnya beban subsidi pemerintah setiap tahunnya.
Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan subsidi LPG yang terus membengkak dengan membatasi distribusi hanya melalui pangkalan resmi.
BACA JUGA:LPG 3 Kg Mendadak Langkah : Pemerintah dan Hiswana Migas Diminta lakukan Ini
BACA JUGA:Pertamina Jamin Pasokan BBM dan LPG
Namun, menurut Sofyano, langkah ini belum tentu efektif dalam menekan konsumsi LPG subsidi yang tidak tepat sasaran.
“Persoalan utama yang dihadapi pemerintah bukan hanya soal distribusi atau harga eceran LPG, melainkan juga meningkatnya kuota LPG subsidi setiap tahun akibat penggunaannya yang tidak terkendali,'' katanya.
Jika regulasi masih ambigu dan pengawasan tetap lemah, maka pengangkatan pengecer menjadi pangkalan resmi LPG subsidi tidak akan menjamin berkurangnya besaran subsidi yang harus ditanggung negara.
Lebih lanjut, Sofyano menegaskan bahwa sulit bagi pemerintah untuk memastikan bahwa LPG subsidi benar-benar digunakan oleh kelompok yang berhak, selama tidak ada peraturan yang jelas dan tegas.
Ia bahkan menyebut bahwa sepanjang ketentuan hukum tidak diperbaiki, sulit untuk menyatakan bahwa LPG 3 kg telah diselewengkan atau digunakan secara tidak tepat.
Salah satu aspek lain yang disoroti oleh Sofyano adalah kemungkinan bahwa perubahan status pengecer menjadi pangkalan resmi belum tentu menarik minat para pengecer.
Ia menjelaskan bahwa pengecer selama ini memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan pangkalan resmi, karena mereka bisa menjual dengan harga lebih tinggi dan mendapatkan margin yang lebih besar.
“Banyak pengecer yang enggan berubah menjadi pangkalan resmi karena margin keuntungan mereka bisa lebih tinggi sebagai pengecer,'' ungkapnya.
Sementara itu, masyarakat yang terbiasa membeli dari pengecer juga akan mengalami perubahan pola konsumsi.
Banyak yang merasa lebih nyaman membayar lebih kepada pengecer, tetapi mendapatkan layanan antar ke rumah mereka.
Kondisi ini dinilai bisa menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan baru.