Menurutnya, hal ini akan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar negeri.
Puan juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sejumlah masalah sosial, di antaranya adalah kasus perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang bekerja di luar negeri dan kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak.
Menurutnya, DPR harus berperan aktif dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak asasi manusia dan memastikan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku kejahatan tersebut.
Selain itu, Puan menyoroti pentingnya persiapan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2026.
Pendidikan, bagi Puan, adalah kunci untuk masa depan bangsa, dan oleh karena itu, pelaksanaan UN harus dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman pendidikan yang adil bagi semua pelajar.
Masalah lainnya yang juga disorot oleh Puan adalah upaya mewujudkan swasembada energi, serta mengatasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin meningkat.
Terutama di sektor manufaktur. Puan mengingatkan bahwa swasembada energi akan sangat penting untuk ketahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada energi impor, dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Di sisi ekonomi, Puan juga membahas peningkatan ekonomi Indonesia melalui bergabungnya Indonesia sebagai anggota tetap BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).
Menurutnya, keanggotaan ini akan memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya dalam dunia internasional dan meningkatkan investasi yang akan berdampak positif bagi perekonomian nasional.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa pengawasan terhadap kinerja pemerintah, aparat sipil negara (ASN), serta pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas DPR.
Hal ini agar segala program dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung kepada rakyat.
"Sebagai lembaga legislatif, kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa regulasi dan program-program yang dijalankan pemerintah dapat berdampak positif bagi masyarakat, serta mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dan anggaran," tegas Puan.
Di sisi lain, Puan juga menyampaikan kabar baik terkait penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025.
Hal ini merupakan hasil dari kerja sama yang baik antara DPR dan pemerintah dalam mencari solusi agar biaya ibadah haji dapat lebih terjangkau oleh masyarakat.
Puan mengungkapkan bahwa penurunan biaya haji ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan ibadah haji bagi jamaah, tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diterima oleh para calon haji.
Puan Maharani mengingatkan bahwa seluruh masalah yang menjadi perhatian masyarakat harus segera ditanggapi dengan respons cepat dan tepat dari DPR dan pemerintah.