Puan menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya ketidakadilan dan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk memastikan bahwa institusi keamanan di Indonesia bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi kode etik profesi.
Masalah lainnya yang turut menjadi perhatian adalah perizinan, penggunaan, serta pengawasan senjata api oleh aparat.
BACA JUGA:Kontemplasi Jelang 100 Hari Kabinet Merah Putih
BACA JUGA:Nah Lho ! Belum Ada Pembahasan Jokowi-Gibran Merapat ke Golkar
Puan mengingatkan bahwa pengawasan ketat terhadap penggunaan senjata api sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.
Ia juga menyoroti penanganan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang semakin sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
"Bencana alam yang terjadi beberapa waktu terakhir menunjukkan betapa pentingnya penanggulangan bencana yang terencana dan terkoordinasi dengan baik," ujar Puan.
Pemerintah, menurutnya, perlu mempercepat penanggulangan bencana dengan memperkuat infrastruktur dan memperbaiki sistem peringatan dini.
Selain itu, stabilitas harga komoditas pangan dan pasokan pangan di tanah air juga menjadi isu penting.
Puan menegaskan bahwa DPR dan pemerintah perlu bekerja sama untuk memastikan harga pangan tetap stabil dan cukup tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat.
Terkait dengan hal ini, Puan juga membahas rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan dan upaya peningkatan produksi pertanian guna mendukung swasembada pangan.
Masalah kesehatan, terutama terkait dengan virus HMPV dan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak, juga menjadi perhatian utama.
Puan berharap bahwa pemerintah dapat mengambil langkah tegas dalam mengatasi wabah penyakit ini, agar tidak berdampak besar terhadap sektor pertanian dan peternakan yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia.
Selain itu, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.
Rencana pemerintah untuk menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA minimal selama satu tahun di dalam negeri mendapatkan dukungan dari Puan.