Kasus ini menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian mendukung langkah Suprapto-Fuad untuk membawa dugaan pelanggaran ini ke ranah hukum.
Namun, tidak sedikit pula yang menganggap gugatan tersebut sebagai upaya politis untuk menjatuhkan lawan.
BACA JUGA:DKPP Apresiasi KPU dan Bawaslu Sukseskan Pemilu 2024
BACA JUGA:Pastikan Santri dapat Makan : MPR Ingatkan Pemerintah Soal Program Makan Bergizi Gratis
Pakar hukum tata negara, Prof. Arief Wijaya, menilai kasus ini bisa menjadi preseden penting dalam Pilkada di Indonesia.
“Jika benar ada pelanggaran yang terbukti, ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dalam kampanye Pilkada. Namun, jika tuduhan tidak dapat dibuktikan, maka hal ini bisa menjadi contoh bagaimana demokrasi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu,” jelasnya.
Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan memulai pemeriksaan lanjutan terhadap kasus ini pekan depan. Apabila ditemukan bukti yang cukup, MK dapat memutuskan untuk membatalkan hasil Pilkada atau memerintahkan pemungutan suara ulang.
BACA JUGA:Panglima Mutasi 101 Perwira Tinggi
BACA JUGA:PAN Minta Selesaikan Pembahasan Ongkos Haji
Hasil akhir dari proses ini tidak hanya akan menentukan masa depan politik di Mesuji, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi pelaksanaan Pilkada di Indonesia.
Masyarakat pun berharap agar keputusan yang diambil MK benar-benar mencerminkan keadilan dan menjunjung tinggi integritas demokrasi. (ant)