Sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto memiliki posisi yang sangat strategis dalam partai, dan keterlibatannya dalam kasus suap ini memberikan dampak besar terhadap citra partai tersebut.
Hasto sendiri hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka.
Beberapa pengamat politik menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto dapat merusak reputasi PDIP sebagai salah satu partai penguasa di Indonesia.
Namun, ada juga pihak yang berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa KPK bekerja secara independen tanpa pandang bulu dalam memberantas korupsi.
Kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, Wahyu Setiawan, dan kini Hasto Kristiyanto, merupakan salah satu kasus besar yang mengguncang dunia politik Indonesia.
Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemilu masih menjadi masalah serius yang perlu diperangi bersama.
KPK diharapkan dapat terus menuntaskan penyidikan kasus ini dan mengungkap siapa saja yang terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan rakyat dan mencederai demokrasi Indonesia.
Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun, baik pejabat publik maupun anggota partai politik, yang kebal hukum.
Dengan adanya penetapan tersangka baru ini, diharapkan proses hukum akan berjalan dengan adil dan transparan, dan kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak terkait untuk lebih menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.