Setelah proses pemungutan suara, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung mulai 27 November hingga 16 Desember 2024.
Pada tahapan ini, KPU di berbagai tingkat mulai dari kabupaten/kota hingga nasional bertanggung jawab memastikan semua data hasil pemungutan suara diolah dan diumumkan secara transparan.
Hasil ini menjadi dasar bagi para calon kepala daerah untuk menentukan langkah hukum jika merasa dirugikan.
Proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada sering kali menjadi tantangan tersendiri.
Selain memerlukan bukti kuat, proses ini juga harus dijalankan secara cepat dan transparan agar tidak mengganggu stabilitas pemerintahan di daerah.
Dalam beberapa kasus sebelumnya, sengketa hasil Pilkada telah memicu tensi politik yang cukup tinggi.
Oleh karena itu, pelaksanaan sidang PHPU oleh MK menjadi perhatian penting bagi masyarakat dan para pengamat politik.
Selain itu, para calon kepala daerah yang mengajukan gugatan harus memastikan bahwa langkah hukum yang ditempuh benar-benar berdasarkan fakta dan bukti pelanggaran yang sahih.
Hal ini penting untuk menghindari kesan bahwa gugatan hanya menjadi alat untuk menunda proses pelantikan kepala daerah terpilih.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal proses Pilkada hingga penyelesaian sengketa.
Partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran pemilu, dapat membantu memperkuat bukti yang diajukan ke MK.
Selain itu, transparansi dari pihak penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, juga sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan aturan.
Dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang melibatkan ratusan daerah, tantangan dalam mengelola hasil pemilu tentu sangat besar.
Namun, melalui mekanisme hukum yang jelas seperti yang diatur dalam UU Pilkada, diharapkan semua pihak dapat menerima hasil dengan lapang dada dan mendukung proses demokrasi di Indonesia.
Pengajuan gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi merupakan hak bagi para calon kepala daerah yang merasa dirugikan.
Dengan adanya batasan waktu, persyaratan selisih suara, dan mekanisme penyelesaian yang jelas, proses ini diharapkan berjalan lancar dan adil.