Kehadiran paslon tunggal menjadi tantangan tersendiri dalam demokrasi lokal, karena masyarakat hanya memiliki dua pilihan: mendukung paslon tersebut atau memilih kotak kosong.
Menurut Idham, jika suara untuk kotak kosong lebih dari 50 persen, maka Pilkada lanjutan menjadi solusi untuk memberikan kesempatan kepada calon lain.
"Pilkada lanjutan membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas. Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki pilihan untuk menentukan pemimpin daerahnya," ujarnya.
Penyelenggaraan Pilkada lanjutan tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari aspek teknis hingga anggaran.
Namun, KPU memastikan akan melakukan koordinasi intensif dengan semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.
"Kami juga harus memperhatikan aspek anggaran, mengingat Pilkada lanjutan memerlukan alokasi dana yang cukup besar. Namun, hal ini menjadi investasi penting untuk menjaga demokrasi dan legitimasi pemimpin daerah," tegas Idham.
Selain itu, KPU juga akan memastikan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat agar mereka memahami tujuan dan pentingnya Pilkada lanjutan.
Dengan penyelenggaraan Pilkada lanjutan, KPU berharap dapat memperkuat demokrasi di tingkat lokal.
Pilkada lanjutan tidak hanya menjadi solusi untuk daerah dengan paslon tunggal yang kalah, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap pilihan masyarakat.
"Kami ingin memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan. Pilkada lanjutan adalah salah satu cara untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat," tutup Idham.
Pilkada lanjutan yang direncanakan pada September 2025 menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
Dengan regulasi yang jelas dan komitmen dari KPU, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sistem pemilihan kepala daerah yang adil dan inklusif.
Masyarakat kini menanti hasil rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2024 untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah Pilkada lanjutan perlu dilaksanakan atau tidak.
Sementara itu, KPU melakukan monitoring pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna memastikan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah itu berjalan sesuai aturan berlaku.
"Saya datang ke sini ingin melihat secara langsung proses rekapitulasi di tingkat kecamatan," kata anggota KPU Republik Indonesia Divisi Teknis Penyelenggara Idham Holik.
Ia mengatakan KPU Republik Indonesia akan menyampaikan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada Serentak 2024 ini, ketika KPU di daerah menyelesaikan proses rekapitulasi hasil perolehan suara di daerahnya masing-masing.