Selain itu, proses penetapan HPE juga melibatkan koordinasi lintas instansi, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, serta lembaga lainnya.
Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mencapai konsensus mengenai HPE yang adil dan realistis, dengan mempertimbangkan kondisi pasar global serta kepentingan nasional.
Penetapan HPE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ekspor produk pertambangan.
HPE digunakan sebagai acuan untuk menentukan Bea Keluar (BK) yang harus dibayarkan oleh eksportir. Jika HPE naik, maka beban BK yang dikenakan juga akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi margin keuntungan para eksportir.
Sebaliknya, jika HPE menurun, eksportir dapat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan volume ekspor mereka, terutama jika harga pasar global masih dalam tren naik.
Namun, penurunan HPE juga bisa berdampak negatif jika diikuti oleh penurunan harga pasar global, karena margin keuntungan eksportir akan menyusut.
Bagi pemerintah, HPE yang tepat juga menjadi salah satu instrumen untuk mengatur ekspor komoditas tambang guna menjaga pasokan dalam negeri.
Dalam beberapa kasus, pemerintah menetapkan HPE yang lebih tinggi untuk membatasi ekspor dan mendorong hilirisasi industri di dalam negeri.
Kenaikan harga mayoritas produk tambang pada Oktober 2024 mencerminkan dinamika pasar global yang tengah mengalami pemulihan setelah menghadapi tantangan ekonomi selama beberapa tahun terakhir.
Namun, prospek ke depan masih penuh dengan ketidakpastian. Fluktuasi harga komoditas pertambangan akan terus dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi global, kebijakan perdagangan internasional, serta perkembangan teknologi di sektor industri.
Sementara itu, penurunan harga besi laterit menjadi sinyal bagi industri baja dan sektor terkait untuk lebih waspada terhadap ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan.
Indonesia sebagai salah satu produsen utama besi laterit di dunia harus terus memperhatikan kondisi pasar global dan menyesuaikan kebijakan ekspor agar tetap kompetitif.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran pemerintah dalam menetapkan HPE yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar global sangatlah krusial.
Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga stabilitas kinerja ekspor produknya, sambil tetap mendukung upaya hilirisasi industri pertambangan yang berkelanjutan.