Salah satu cara yang disarankan adalah dengan mendorong daerah untuk mencari sumber pendapatan lain selain transfer dari pemerintah pusat.
Untuk membuat pendapatan asli daerah meningkat, daerah perlu lebih kreatif dan inovatif.
''Jika PAD-nya meningkat, otomatis kekuatan fiskal mereka akan lebih kuat. Dengan begitu, meski terjadi guncangan di pusat, mereka tetap bisa berjalan," jelasnya.
Selain itu, Tito juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.
Ia menekankan bahwa pemda perlu mengurangi belanja operasional yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas yang berlebihan, rapat di hotel, serta rekrutmen pegawai baru, terutama honorer.
Tito juga mengungkapkan masalah besar terkait keberadaan pegawai honorer di pemda.
Menurutnya, banyak pegawai honorer yang direkrut bukan berdasarkan kebutuhan atau keahlian, melainkan karena faktor politik.
Hal ini terutama terjadi pada pegawai umum, yang sering kali direkrut sebagai bagian dari tim sukses pejabat terpilih.
"Banyak dari pegawai honorer ini direkrut bukan karena keahlian atau kebutuhan, tetapi karena mereka adalah tim sukses pejabat yang terpilih,'' bebernya.
Begitu pejabat tersebut menang, mereka diangkat menjadi tenaga honorer. Namun, banyak dari mereka yang tidak menunjukkan dedikasi yang cukup dalam bekerja.
''Ada yang datang jam 8 pagi, tapi sudah pulang jam 10," ungkap Tito.
Selain itu, Tito juga menjelaskan bahwa ketika masa jabatan pejabat tersebut berakhir, pegawai honorer yang direkrut oleh tim sukses pejabat sebelumnya sering kali tetap bertahan.
Ketika pejabat baru terpilih, tim sukses pejabat baru tersebut juga direkrut menjadi pegawai honorer, sehingga terjadi penumpukan tenaga honorer di pemda.
Tito mengusulkan perlunya pengaturan yang lebih ketat terkait rekrutmen pegawai honorer di pemda.
Ia berencana membahas hal ini dengan kementerian terkait untuk memastikan setiap daerah hanya merekrut pegawai honorer sesuai dengan kebutuhan.
"Saya berpikir perlu diatur porsi honorer di setiap daerah. Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, jadi hal ini harus dibahas dengan baik agar tidak terjadi penumpukan pegawai honorer yang berlebihan," jelasnya.