Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan sebesar 0,56, sementara nilai tukar petani (NTP) diperkirakan mencapai 115-120, dan nilai tukar nelayan (NTN) berada di kisaran 105-108.
Meski demikian, Sri Mulyani memberikan peringatan tentang ketidakpastian ekonomi global yang masih dapat memengaruhi Indonesia.
Menurutnya, pelaksanaan APBN 2025 perlu disertai kewaspadaan terhadap berbagai risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Salah satu isu utama adalah ketegangan geopolitik global yang terus berlangsung, serta dampaknya pada perdagangan dan perekonomian dunia.
"Kita tetap waspada terhadap berbagai risiko seperti tensi global, geopolitik, dan bahkan terjadinya perang. Perlambatan ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang Indonesia, serta lesunya ekonomi Eropa, dan dinamika ekonomi politik di Amerika Serikat pasca pemilu juga menjadi faktor yang harus kita antisipasi," jelasnya.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ancaman perlambatan ekonomi global, yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025.
Menurutnya, kondisi ekonomi internasional yang tidak stabil harus direspons dengan kebijakan fiskal yang cermat dan terukur, termasuk pengelolaan utang negara dan penguatan investasi dalam negeri.
Pengesahan UU APBN 2025 menandai komitmen DPR RI dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional dan memperkuat perekonomian Indonesia.
APBN 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi global serta memastikan bahwa pembangunan di seluruh sektor dapat berjalan secara optimal.
Pemerintah juga berupaya untuk memanfaatkan anggaran negara guna mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.
Sri Mulyani menegaskan bahwa dengan adanya APBN yang terukur dan direncanakan dengan baik, pemerintah optimis dapat mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Namun, dia juga mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi APBN 2025 sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta semua elemen masyarakat.
"Kerja sama yang baik antara semua pihak, baik di pusat maupun daerah, serta dukungan dari masyarakat akan sangat penting dalam memastikan bahwa APBN 2025 dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi nasional," tutupnya.
Dengan pengesahan UU APBN 2025 ini, Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih percaya diri, sembari tetap fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat.