Minta Pengelolaan Sumur Minyak Menjadi Prioritas

JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, mengatakan pengelolaan 30 ribu sumur minyak rakyat melalui UMKM, koperasi, dan BUMD harus menjadi prioritas strategis.

Dia menilai skema ini dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Mukhtarudin dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu. mengatakan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengonfirmasi terdapat sekitar 30.000 sumur minyak rakyat di Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, dan beberapa wilayah lain.

BACA JUGA:Desak Pemerintah atasi Kekerasan Seksual di Unsoed

BACA JUGA:Sampaikan Bela Sungkawa Wafatnya Kwik Kian Gie

Dia menjelaskan data SKK Migas menunjukkan bahwa potensi tambahan lifting dari pengelolaan sumur-sumur tersebut bisa mencapai 90.000–100.000 barel per hari (bph).

Tambahan ini, kata Muhktarudin sangat krusial mengingat realisasi lifting minyak Indonesia pada bulan Juni-Juli 2025 sudah mencapai 602 ribu bph, sedikit di bawah target APBN sebesar 605 ribu bph seperti yang disampaikan Menteri ESDM ke Presiden.

“Optimalisasi sumur rakyat adalah langkah konkret mengurangi ketergantungan impor minyak mentah yang saat ini masih di kisaran 600–700 ribu bph. Jika skema ini berjalan, Indonesia bisa menghemat devisa sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” kata Mukhtarudin.

BACA JUGA:Terima PM Anwar di Istana untuk Konsultasi Tahunan

BACA JUGA:DPR : Langkah Berani dan Bersejarah

Mukhtarudin melanjutkan, pemberdayaan UMKM dan koperasi akan menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah.

Berdasarkan kajian awal, setiap 1.000 sumur yang dioperasikan oleh UMKM dan BUMD berpotensi menciptakan 1.500–2.000 lapangan kerja langsung serta memacu industri pendukung seperti jasa perawatan sumur, transportasi, dan keuangan mikro.

Sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin menegaskan peran pihaknya melalui DPR harus memantau program ini agar berjalan dengan transparan dan akuntabel.

BACA JUGA:Data 4,6 Juta Warga Jabar Diduga Bocor, DPR Minta Lembaga Perlindungan Data Segera Dibentuk