Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Perumahan terus berupaya membangun budaya sadar risiko di lingkungan internalnya.
Melalui berbagai program dan kegiatan, mereka melibatkan seluruh pegawai dari berbagai level untuk memahami pentingnya manajemen risiko.
Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan manajemen risiko kepada unit pemilik risiko dan menyusun risk register secara berjenjang.
BACA JUGA:Ekonom Perkirakan BI Kembali Tahan BI-Rate : Analisis Mendalam dan Implikasi Kebijakan !
BACA JUGA:Klaim 8 Kode Voucher Shopee Edisi Flash Sale Serba 99: Serbu Bonus Hingga Diskon 100%!
Hidayat menjelaskan bahwa penerapan nilai-nilai inti ASN BerAKHLAK sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel.
"Penerapan core values ASN BerAKHLAK diperlukan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, nilai-nilai ini juga membantu dalam memberikan perlindungan dan pelayanan yang setara kepada setiap warga negara, menghormati hak asasi manusia, dan membangun kepercayaan masyarakat," jelasnya.
Dalam implementasi program PSU, Direktorat Jenderal Perumahan berfokus pada penguatan manajemen risiko di seluruh unit kerjanya.
Pendekatan struktural diterapkan melalui pelatihan-pelatihan yang intensif dan penyusunan strategi manajemen risiko yang komprehensif.
Pelatihan manajemen risiko ini mencakup seluruh unit pemilik risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, dengan tujuan memastikan bahwa setiap pegawai memahami pentingnya manajemen risiko dalam penyelenggaraan program PSU.
Pelaksanaan manajemen risiko yang efektif diharapkan dapat mengurangi potensi kegagalan dalam proyek pembangunan PSU, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Dengan pendekatan ini, PUPR berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyaluran bantuan PSU dan memastikan bahwa setiap proyek yang dijalankan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan harapan.
Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan, penyelenggaraan bantuan PSU masih menghadapi sejumlah tantangan.
Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku pembangunan dan masyarakat penerima manfaat, memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya kualitas dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan PSU.
Selain itu, Hidayat menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam setiap tahap penyaluran bantuan PSU.
"Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak internal Kementerian PUPR, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan pengawasan yang baik, kita dapat memastikan bahwa setiap proyek PSU berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," katanya.