Partai politik yang memiliki kader sebagai pejabat daerah menyambut baik putusan ini karena memberikan kejelasan hukum.
Namun, ada juga yang mengkhawatirkan bahwa aturan ini akan membatasi ruang gerak pejabat dalam memberikan dukungan terhadap calon yang mereka anggap tepat.
Sementara itu, para akademisi dan pakar hukum tata negara menilai bahwa putusan ini merupakan langkah maju dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.
Mereka menekankan pentingnya kejelasan aturan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa proses pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa aturan ini bisa menjadi pedang bermata dua.
Di satu sisi, aturan ini menjaga agar kampanye berjalan dengan fair dan bebas dari penyalahgunaan fasilitas negara.
Di sisi lain, aturan yang ketat juga bisa menghambat pejabat yang ingin terlibat dalam kampanye secara aktif untuk mendukung calon yang sejalan dengan visi mereka.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperjelas aturan mengenai syarat kampanye bagi kepala daerah, pejabat negara, dan pejabat daerah dalam Pilkada 2024 merupakan langkah signifikan dalam upaya menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia.
Dengan adanya kejelasan aturan ini, diharapkan pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berlangsung lebih adil dan demokratis, tanpa ada penyalahgunaan fasilitas negara oleh pejabat yang berkampanye.
Meski demikian, tantangan dalam implementasi aturan ini tetap ada.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak, baik dari KPU, Bawaslu, partai politik, maupun masyarakat untuk memastikan bahwa aturan ini diterapkan secara konsisten dan adil.
Hanya dengan demikian, demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.