Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Jumat , 04 Jul 2025 - 19:59

Ilustrasi pemilu nasional dan lokal dipisah setelah ada putusan MK-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Taufik Basari mengatakan bahwa masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilu lokal dan pemilu nasional.

Dia mengatakan bahwa opsi tersebut akan sama-sama melanggar konstitusi, karena pemilu DPRD sudah diatur dalam Pasal 22E Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 agar dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Namun jika dikosongkan, maka hal itu akan melanggar Pasal 18 Ayat 2 dan 3 UUD 1945 yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki DPRD.

"Anggota DPRD itu dipilihnya harus melalui pemilu, tidak ada jalan lain," kata Taufik saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (04/07/2025).

Menurut dia, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut merupakan putusan yang dilematis karena dapat mengakibatkan krisis konsitusional dan constitutional deadlock yang mengunci.

Dia mengatakan bahwa putusan MK itu bersifat final dan harus ada pelaksanaan tindak lanjut.

Namun, kalau putusan MK itu dilaksanakan oleh pembuat undang-undang maka justru akan melanggar UUD 1945 tersebut terkait pemilu.

"Kenapa jadi melanggar? Kalau dilaksanakan, negara tidak melaksanakan perintah konstitusi yaitu untuk melaksanakan pemilu untuk memilih Anggota DPRD," kata dia.

Menurut dia, pemilu di tingkat nasional yang terdiri dari pemilu Presiden, DPR, DPD, tidak akan bermasalah karena dilaksanakan lima tahun sekali.

Sedangkan pemilu DPRD masuk ke pemilu lokal yang harus dijeda selama 2 tahun sesuai putusan MK.

putusan mk pisahkan pemilu nasional dan lokal                            koranpalpos.com - ketua komisi kajian ketatanegaraan (k3) mpr ri taufik basari mengatakan bahwa masa jabatan dprd tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun untuk menjalankan putusan mahkamah konstitusi (mk) yang memisahkan antara pemilu lokal dan pemilu nasional.
dia mengatakan bahwa opsi tersebut akan sama-sama melanggar konstitusi, karena pemilu dprd sudah diatur dalam pasal 22e ayat 2 undang-undang dasar (uud) 1945 agar dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
namun jika dikosongkan, maka hal itu akan melanggar pasal 18 ayat 2 dan 3 uud 1945 yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki dprd.
"anggota dprd itu dipilihnya harus melalui pemilu, tidak ada jalan lain," kata taufik saat rapat dengar pendapat dengan komisi iii dpr ri di kompleks parlemen, jakarta, jumat (04/07/2025).
baca juga:gembleng siswa melalui pendidikan karakter
baca juga:kambing hitam tersangka dugaan korupsi pasar cinde
menurut dia, putusan mk nomor 135/puu-xxii/2024 tersebut merupakan putusan yang dilematis karena dapat mengakibatkan krisis konsitusional dan constitutional deadlock yang mengunci.
dia mengatakan bahwa putusan mk itu bersifat final dan harus ada pelaksanaan tindak lanjut.
namun, kalau putusan mk itu dilaksanakan oleh pembuat undang-undang maka justru akan melanggar uud 1945 tersebut terkait pemilu.
"kenapa jadi melanggar? kalau dilaksanakan, negara tidak melaksanakan perintah konstitusi yaitu untuk melaksanakan pemilu untuk memilih anggota dprd," kata dia.
baca juga:satukan spirit asn dan generasi muda sumsel
baca juga:deru titip pesan syukur dan sabar
menurut dia, pemilu di tingkat nasional yang terdiri dari pemilu presiden, dpr, dpd, tidak akan bermasalah karena dilaksanakan lima tahun sekali.
sedangkan pemilu dprd masuk ke pemilu lokal yang harus dijeda selama 2 tahun sesuai putusan mk.
maka dari itu, dia mengatakan bahwa setiap lembaga negara perlu memahami perannya masing-masing sesuai dengan posisinya.
dia menilai bahwa dalam putusan tersebut, mk mengambil peran sebagai positive legislator yang merupakan tugas dpr ri.
baca juga:generasi qurani jawaban tantangan digital
baca juga: navigasi bijak teknologi jadi kunci keharmonisan keluarga di era digital
"sejatinya mk adalah negative legislator, yang berarti menyatakan suatu permohonan melanggar atau tidak, itu saja. setelah dinyatakan melanggar, bagaimana jalan keluar, itu diserahkan ke pembuat undang-undang," kata dia.
sementara itu, komisi iii dpr ri mengundang tiga ahli, praktisi, akademisi, untuk meminta pandangannya mengenai putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait pemisahan pemilu antara pemilu lokal dan pemilu nasional.
ketua komisi iii dpr ri habiburokhman mengatakan bahwa putusan mk tersebut menimbulkan polemik di masyarakat, terkait indikasi mk telah melampaui kewenangannya soal open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.
"adanya anggapan bahwa mk telah mengubah konstitusi undang-undang dasar 1945 terkait kewenangannya dan pelaksanaan pemilu/pilkada, serta adanya indikasi inkonsistensi putusan tersebut terhadap dua putusan mk sebelumnya," kata habiburokhman di kompleks parlemen, jakarta, jumat (04/07/2025).
dengan berbagai polemik itu, menurut dia, komisi iii dpr ri membutuhkan pandangan dan masukan dari para ahli demi menjalankan fungsi pengawasan.
pasalnya, kata dia, mk merupakan mitra kerja dari komisi iii dpr.
adapun tiga ahli tersebut di antaranya patrialis akbar selaku advokat dan mantan hakim mk, taufik basari selaku ketua komisi kajian ketatanegaraan mpr ri, dan valina singka subekti selaku akademisi dari universitas indonesia.
dia menjelaskan bahwa putusan mk nomor 135/puu-xxii/2024 tersebut memutuskan agar mulai 2029, penyelenggaraan pemilu dipisah antara pemilu dpr ri, dpd ri, presiden dan wakil presiden sebagai pemilu nasional, dengan pemilu dprd provinsi, dprd kota, dprd kabupaten, wali kota, dan bupati, sebagai pemilu lokal/daerah.
dengan demikian, menurut dia, model pemilu lima kotak atau serentak yang juga merupakan hasil putusan mk sebelumnya, kini sudah tidak berlaku lagi.
"jadi putusan mk lima kotak itu bersifat final, putusan kemarin juga bersifat final, nggak tahu yang final yang mana lagi," kata dia.
terpisah, pengamat politik dan kebijakan dari universitas brawijaya (ub) andhyka muttaqin menilai putusan mahkamah konstitusi (mk) tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah bisa berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di daerah.
"dengan pemisahan pemilu, isu lokal tidak akan tertutup oleh isu nasional, sebagaimana sering terjadi dalam pemilu serentak. ini berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi lokal," kata andhyka di kota malang, jawa timur, rabu (02/07/2025).
putusan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah tertuang di dalam putusan nomor 135/puu-xxii/2025.
pada putusan itu disebutkan bahwa mulai 2029 keserentakan pemilu yang konstitusional adalah memisahkan penyelenggaraan pemilu di nasional dan lokal.
dengan dipisahkannya pelaksanaan pemilu nasional dan daerah, para kandidat atau calon kepala daerah bisa lebih terdorong mengangkat agenda lokal serta tidak lagi menunggangi isu nasional sebagai ajang mencari suara.
"ini dapat menguatkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem demokrasi indonesia," ujarnya.
andhyka memandang ketika isu lokal menjadi pembahasan utama di dalam penyusunan visi misi setiap pasangan calon kepala daerah, maka melahirkan banyak pemilih rasional yang lebih melihat pada rekam jejak dan program dari kandidat.
"ini dimungkinkan karena pemilih lebih fokus memahami calon dan program dalam setiap jenis pemilu," ucap dia.
tak hanya itu, putusan mk disebutnya akan memberikan ruang lebih luas kepada partai politik melakukan kaderisasi secara terpisah, yakni antara kader untuk kontestasi nasional dan daerah.
"pemisahan dapat mengurangi dominasi coattail effect atau efek ekor jas dari pemilu presiden terhadap pilkada," katanya.
kendati demikian, andhyka mengingatkan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat (dpr) ri, komisi pemilihan umum (kpu), dan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) agar segera menyiapkan peta jalan untuk merencanakan pemilu pada 2029.
"keberhasilan implementasinya bergantung pada keseriusan perencanaan kebijakan dan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawalnya," tuturnya.
di sisi lain, sosiolog universitas gadjah mada (ugm) arie sujito menilai putusan mahkamah konstitusi (mk) soal pemisahan pemilu nasional dan lokal harus diikuti dengan reformasi partai politik.
"yang harus diperbaiki sekarang ini adalah cara partai membangun komunikasi politik. reformasi partai harus dikerjakan, kalau enggak ya percuma," kata arie saat ditemui di kampus ugm, sleman, di yogyakarta, rabu (02/07/2025).
menurut arie, masalah demokrasi di indonesia tidak akan selesai hanya dengan memisahkan pemilu nasional dan lokal karena persoalan utamanya justru terletak pada struktur dan perilaku partai politik yang masih stagnan.
"partai ini kan belum banyak berubah," ujar wakil rektor bidang kemahasiswaan, pengabdian masyarakat, dan alumni ugm ini.
arie menyebut sistem partai yang sentralistis tidak kompatibel dengan model pemilu terpisah yang menuntut konsolidasi lintas tingkatan.
karena itu, apabila tidak diiringi perubahan di internal parpol, pemisahan justru bisa menimbulkan ketimpangan representasi antara pusat dan daerah.
"anda bisa bayangkan, partai itu sentralistis, sementara pemilu kalau dipilah, penyelenggaraannya jadi terpisah. ini bukan pekerjaan yang mudah," kata dia.
ia memandang keputusan mk sebagai bentuk eksperimen politik yang bisa menambah kompleksitas jika partai tidak siap menghadapi perubahan.
"keputusan mk itu belum tentu nanti langsung memudahkan mereka mengkonsolidasi antara yang dikerjakan di daerah maupun di pusat," ucapnya.
arie juga mengkritisi asumsi bahwa pemisahan waktu pemilu bakal efektif mendongkrak partisipasi pemilih.
menurut dia, partisipasi tidak ditentukan oleh desain pemilu, akan tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
"tidak ada korelasi positif pemisahan penyelenggaraan pemilu di daerah sama pusat itu akan mendongkrak partisipasi atau tidak. tergantung kontestannya, tergantung pendirian politiknya," katanya.
ia menambahkan, pemilih tidak akan tertarik hanya karena sistem berubah karena yang lebih penting adalah sejauh mana partai mampu menjalin kedekatan dan komunikasi dengan masyarakat.
mk, kamis (26/06/2025), mengabulkan sebagian permohonan perludem dalam perkara nomor 135/puu-xxii/2024.
mk memutuskan bahwa pemilu anggota dprd dan kepala/wakil kepala daerah (pemilu lokal) digelar 2 atau 2,5 tahun sejak pelantikan anggota dpr, dpd, dan presiden/wakil presiden terpilih (pemilu nasional).
menurut mk dalam pertimbangan hukum, desain penyelenggaraan pemilu selama ini mengakibatkan impitan sejumlah tahapan dalam penyelenggaraan pemilu dpr, dpd, presiden/wakil presiden, dan dprd provinsi/kabupaten/kota dengan tahapan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah.
dengan adanya perimpitan itu, tumpukan beban kerja penyelenggara pemilu menjadi tak terelakkan.
dalam batas penalaran yang wajar, mahkamah menilai, kondisi yang demikian berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu.
hal lain yang disoroti mk dalam pertimbangan hukum, yaitu pelaksanaan pemilu 2019 yang menyebabkan penyelenggara pemilu jatuh sakit dan meninggal dunia karena rumitnya teknis penghitungan suara dan terbatasnya waktu untuk rekapitulasi suara.
sementara itu, dari segi rakyat pemilih, mk menilai pemilu beruntun dalam tahun yang sama berpotensi membuat pemilih menjadi jenuh dan tidak fokus.
mk turut menyinggung masalah pelemahan pelembagaan partai jika pemilu nasional terus digelar berdekatan dengan pemilu lokal.
partai politik menjadi tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan kadernya sehingga mudah terjebak dalam pragmatisme. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 5 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan