Sebelumnya, ketidakjelasan aturan ini sering kali dimanfaatkan oleh pejabat untuk mendukung kampanye menggunakan fasilitas negara, yang pada akhirnya merugikan proses demokrasi.
Selain itu, putusan ini juga memberikan tekanan bagi partai politik dan kandidat untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kontestasi Pilkada secara adil.
Tanpa adanya fasilitas jabatan dan dengan kewajiban cuti di luar tanggungan negara, para kandidat diharapkan dapat fokus pada kampanye yang substantif, membahas program kerja yang akan mereka jalankan jika terpilih, dan tidak sekadar mengandalkan kekuasaan yang mereka miliki saat ini.
Di sisi lain, masyarakat sebagai pemilih juga akan lebih diuntungkan dengan adanya aturan yang lebih jelas ini.
Kampanye yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan akan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua kandidat, baik petahana maupun non-petahana.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan rasional, bukan berdasarkan kekuatan jabatan atau fasilitas negara.
Meski demikian, putusan ini juga menghadirkan tantangan dalam implementasinya.
Salah satu tantangan utama adalah pengawasan terhadap penggunaan fasilitas jabatan oleh pejabat yang mengikuti kampanye.
Lembaga pengawas pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus meningkatkan upaya pengawasannya untuk memastikan bahwa putusan MK ini dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.
Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang masif kepada para pejabat dan partai politik mengenai perubahan aturan ini.
Tanpa pemahaman yang baik, ada kemungkinan aturan ini dilanggar, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
KPU sebagai penyelenggara pemilu juga diharapkan segera menyesuaikan regulasi terkait dengan putusan ini agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.
Lebih jauh lagi, tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan bahwa cuti di luar tanggungan negara tidak menjadi beban bagi para pejabat yang memiliki niat baik untuk berkampanye secara adil.
Meski aturan ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan masalah baru.
Seperti pejabat yang enggan mengambil cuti dan memilih untuk tidak terlibat langsung dalam kampanye, yang akhirnya merugikan masyarakat pemilih.
Putusan MK ini mendapat beragam tanggapan dari berbagai pihak.