Penidakan Jukir Liar Harus Tegas : Namun Tetap Humanis !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 30 May 2024 - 21:58

Seorang Jukir yang terjaring razia Timgab Kota Palembang dan keterangan parkir gratis di depan salah satu Minimarket-Foto : koer Palpos -

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Adanya keluhan warga masyarakat terkait uang parkir yang ditarik para oknum terhadap pengunjung di kawasan minimarket, yang seharusnya gratis ditindaklanjuti pemerintah plus pihak berwenang.

Salah satunya dilakukan Pemerintah Kota Palembang (Pemkot) dengan melakukan upaya penertiban terhadap juru parkir (Jukir) liar di Kota Palembang yang kini rutin dilakukan.

Tindakan penertiban ini dilakukan Tim Gabungan (Timgab) yang masing-masing terdiri dari jajaran Polrestabes Palembang, Dinas Perhubungan (Dishub), dan POM TNI.

Dimana Timgab menertibkan puluhan jukir ilegal yang beroperasi di sejumlah minimarket di kota Palembang.

Upaya penertiban yang dilakukan dengan menyisir sejumlah minimarket. Hasilnya, puluhan Jukir liar berhasil ditertibkan untuk dilakukan pembinaan.

Walaupun berhasil menyisir dan menjaring jukir liar tersebut namun penertiban yang dilakukann Timgab buka taka da kendala karena para Jukir yan ditertibkan sempar uring-uringan takut terjaring.

Kondisi ini, membuat Timgab harus esktra tegas melakukan razia tersebut.

Kasi Humas Polrestabes Palembang, Kompol Evial Kalza saat dikonfirmasi mengatakan, langkah penertiban merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat terkait perilaku jukir yang sering kali melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kegiatan ini merupakan respons terhadap laporan masyarakat tentang jukir-jukir yang beroperasi tanpa izin dan meresahkan," ungkapnya.

Sedangkan Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihhartono menegaskan bahwa penertiban dilakukan secara humanis dan persuasif, dengan memberikan pendataan, pembinaan, dan edukasi kepada para jukir liar yang terjaring razia.

penidakan jukir liar harus tegas : namun tetap humanis !                                palembang, koranpalpos.com – adanya keluhan warga masyarakat terkait uang parkir yang ditarik para oknum terhadap pengunjung di kawasan minimarket, yang seharusnya gratis ditindaklanjuti pemerintah plus pihak berwenang.
salah satunya dilakukan pemerintah kota palembang (pemkot) dengan melakukan upaya  penertiban terhadap  juru parkir (jukir) liar di kota palembang yang kini rutin dilakukan.
tindakan penertiban ini dilakukan tim gabungan (timgab)  yang masing-masing terdiri dari jajaran polrestabes palembang, dinas perhubungan (dishub), dan pom tni.
dimana timgab menertibkan puluhan jukir ilegal yang beroperasi di sejumlah minimarket di kota palembang.
baca juga:dukung transparansi dan inovasi, kpk – pemprov sumsel teken kerja sama 
baca juga:terima 7 laporan masyarakat terkait anggota parpol lolos pps : ini tindakan bawaslu ogan ilir !
upaya penertiban yang dilakukan dengan menyisir sejumlah minimarket. hasilnya, puluhan jukir liar berhasil ditertibkan untuk dilakukan pembinaan.
walaupun berhasil menyisir dan menjaring jukir liar tersebut namun penertiban yang dilakukann timgab buka taka da kendala karena para jukir yan ditertibkan sempar uring-uringan takut terjaring.
kondisi ini, membuat timgab harus esktra tegas melakukan razia tersebut.
kasi humas polrestabes palembang, kompol evial kalza saat dikonfirmasi mengatakan, langkah penertiban merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat terkait perilaku jukir yang sering kali melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah. 
baca juga:libatkan pelajar kendalikan inflasi dengan masifkan program gsmp
baca juga:pemkab oku distribusikan 11 ribu paket sembako untuk korban banjir
"kegiatan ini merupakan respons terhadap laporan masyarakat tentang jukir-jukir yang beroperasi tanpa izin dan meresahkan," ungkapnya.
sedangkan kapolrestabes palembang, kombes pol harryo sugihhartono menegaskan bahwa penertiban dilakukan secara humanis dan persuasif, dengan memberikan pendataan, pembinaan, dan edukasi kepada para jukir liar yang terjaring razia. 
bahkan para jukir yang dapat ditertibkan diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
selanjutnya, kepala bidang pengawasan dan operasi dishub kota palembang, ak julyanzah menegaskan, pihaknya akan memberlakukan sanksi tindak pidana ringan bagi jukir liar yang kedapatan beroperasi di minimarket dan bahu jalan.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg rabu 29 mei 2024 : hujan ringan hingga sedang mengguyur indonesia !
baca juga:kasus bullying anak di prabumulih marak : ada yang sampai tidak mau sekolah !
"tentu kami tidak akan segan memberikan sanksi bagi pelanggar aturan ini, demi menjaga ketertiban dan keamanan publik," tegasnya, kamis (30/5).
masyarakat lanjut dia,  juga diimbau untuk turut serta melaporkan keberadaan jukir liar baik secara langsung maupun melalui media sosial.
"kami akan terus mengawasi dan menindak para pelanggar demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga palembang," tandasnya. 
ditambahkan kasi humas polrestabes palembang, kompol evial kalza, kegiatan penertiban ini merupakan hasil kerja sama antara satlantas polrestabes palembang, dishub, dan unsur terkait lainnya.
mereka berkomitmen untuk menjaga kelancaran dan keamanan di kota palembang dengan terus melakukan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum.
dengan adanya razia ini lanjut dia, diharapkan akan tercipta suasana yang lebih tertib dan aman di sekitar minimarket serta jalur-jalur lalu lintas yang sering dilalui oleh masyarakat. 
sebelumnya,  keberadaan jukir liar kerap menganggu kenyamanan warga di kota palembang, terutama bagi mereka yang ingin berbelanja di minimarket yang seharusnya menyediakan fasilitas parkir gratis.
rendi, salah seorang warga kemuning kota palembang mengungkapkan kekesalannya terkait aksi parkir liar yang menarik uang bagi pengunjung minimarket.
 "saya secara pribadi tentu sangat keberatan dengan adanya juru parkir liar karena uang yang diberikan tidak tahu ke mana ditampung. apalagi setiap parkir tidak diberikan karcis, bahkan mereka munculnya pun tiba-tiba. ini artinya illegal,” ujar dia dengan nada kesal. 
senada dikatakan iwan, salah seorang karyawan swasta di kota palembang.
menurutnya, ada juga pengunjung minimarket  yang rela membayar parkir jika ada bukti transaksi berupa karcis parkir, karena pungutan ini akan menjadi retribusi yang bisa menjadi pemasukan daerah.
“namun ini kan tidak jelas karena memang aturannya gratis,” tandasnya. 
dari pantauan palpos, penertiban juru parkir liar memiliki dasar hukum yang jelas, yakni perda no. 4 tahun 1996 tentang pengelolaan tempat parkir kendaraan dalam kota yang telah diubah dengan perda no. 18 tahun 2002 dan perda no. 19 tahun 2002 tentang retribusi parkir.
terpisah, salah seorang jukir salah satu minimarket di kota palembang yang enggan disebutkan namanya mengaku, bahwa pekerjaan jukir di minimarket memang tidak diperbolehkan.
“tapi saya tidak bisa berbuat banyak karena keadaan yang membuat saya seperti sekarang ini," ujarnya.
menjadi juru parkir diakuinya, memang tidak bisa diandalkan karena di satu minimarket ada sekitar lima orang yang bergantian menjaga, sehingga hasilnya pun hanya bisa untuk membeli makan.
rata-rata dari para juru parkir liar tersebut bingung ketika mereka akan ditertibkan karena tidak memiliki "pekerjaan" lain dan itu menjadi satu-satunya mata pencaharian yang bisa dilakukan.
pemerhati sosial idham r mengatakan, penertiban juru parkir liar tentu menimbulkan masalah tersendiri, terutama bagi mereka yang terdampak apalagi tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan selain menjadi tukang parkir. 
untuk itu, pemerintah seharusnya  memperhatikan dampak yang akan timbul dengan menyiapkan pelatihan keterampilan kerja.
misalnya pemerintah kota palembang dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.
dengan demikian, para juru parkir liar yang ditertibkan dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan legal. 
“proses penertiban juru parkir liar juga  harus dilakukan secara tegas, namun tetap humanis, utamanya penertiban jangan sampai menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. artinya semua upaya dapat dilakukan dengan diringi sosialisasi dan komunikasi yang baik termasuk menjelaskan  tujuan dan manfaat penertiban yang dilakukan pemerintah,” tukas dia. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 31 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan