Dituding Inisiasi Kenaikan PPN 12 Persen : Ini Kata PDI Perjuangan !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 25 Dec 2024 - 18:27

Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kiri) bersama Wakil Ketua DPR Adies Kadir (kedua kiri), Cucun Ahmad (kiri) -Foto: Antara-

KORANPALPSO.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyatakan bahwa pemerintah memiliki ruang untuk memberikan diskresi guna menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke level batas bawah sebesar 5 persen atau menyesuaikan hingga batas atas 15 persen.

Diskresi ini, menurut Said, dapat dipertimbangkan berdasarkan kondisi perekonomian nasional yang sedang berjalan.

Said menjelaskan bahwa kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional.

“Sebelum 1 April 2022, tarif PPN berlaku 10 persen. Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 disahkan, tarif PPN naik menjadi 11 persen pada 1 April 2022. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2025, tarif PPN akan meningkat menjadi 12 persen.Dengan demikian, kenaikan ini telah dirancang secara bertahap,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said mengungkapkan bahwa pemerintah bersama DPR telah menyepakati asumsi tambahan penerimaan pajak melalui pemberlakuan tarif PPN 12 persen untuk mendukung target pendapatan negara dalam APBN 2025. APBN ini telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024.

“Undang-undang ini disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, kecuali Fraksi PKS yang memberikan persetujuan dengan beberapa catatan. Oleh karena itu, pemberlakuan PPN 12 persen memiliki dasar hukum yang kuat,” tambahnya.

Said menekankan bahwa peningkatan tarif PPN menjadi 12 persen bertujuan untuk mendukung berbagai program strategis yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program-program ini mencakup kebutuhan mendesak dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.

dituding inisiasi kenaikan ppn 12 persen : ini kata pdi perjuangan !                             koranpalpso.com - ketua dpp pdi perjuangan (pdip) said abdullah menyatakan bahwa pemerintah memiliki ruang untuk memberikan diskresi guna menurunkan pajak pertambahan nilai (ppn) ke level batas bawah sebesar 5 persen atau menyesuaikan hingga batas atas 15 persen. 
diskresi ini, menurut said, dapat dipertimbangkan berdasarkan kondisi perekonomian nasional yang sedang berjalan.
said menjelaskan bahwa kenaikan ppn dari 11 persen menjadi 12 persen adalah amanat dari undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp).
baca juga:gerindra bantah serang pdip soal kenaikan ppn 12 persen
baca juga:golkar sebut pdip ‘mencla mencle’ soal kenaikan ppn 12 persen 
undang-undang ini mulai berlaku sejak tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional.
“sebelum 1 april 2022, tarif ppn berlaku 10 persen. setelah undang-undang nomor 7 tahun 2021 disahkan, tarif ppn naik menjadi 11 persen pada 1 april 2022. selanjutnya, mulai 1 januari 2025, tarif ppn akan meningkat menjadi 12 persen.dengan demikian, kenaikan ini telah dirancang secara bertahap,” ujar said dalam keterangan tertulisnya di jakarta, selasa, 24 desember 2024.
sebagai ketua badan anggaran dpr ri, said mengungkapkan bahwa pemerintah bersama dpr telah menyepakati asumsi tambahan penerimaan pajak melalui pemberlakuan tarif ppn 12 persen untuk mendukung target pendapatan negara dalam apbn 2025. apbn ini telah disahkan melalui undang-undang nomor 62 tahun 2024.
baca juga:bawaslu lakukan persiapan hadapi sengketa pilkada 2024
baca juga:kenaikan ppn 12 persen merupakan produk legislasi ketika pdip berkuasa
“undang-undang ini disetujui oleh seluruh fraksi di dpr, kecuali fraksi pks yang memberikan persetujuan dengan beberapa catatan. oleh karena itu, pemberlakuan ppn 12 persen memiliki dasar hukum yang kuat,” tambahnya.
said menekankan bahwa peningkatan tarif ppn menjadi 12 persen bertujuan untuk mendukung berbagai program strategis yang dirancang oleh presiden prabowo subianto.
program-program ini mencakup kebutuhan mendesak dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.
baca juga:bagja : tata kelola pemilu semakin baik jika bawaslu tetap permanen
baca juga:8 sengketa calon tunggal pilkada 2024 masuk ke mk : daerah mana saja ?
beberapa program prioritas yang akan dibiayai melalui pendapatan pajak tersebut antara lain:
program makan bergizi gratis: alokasi anggaran sebesar rp71 triliun untuk mendukung kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
pemeriksaan kesehatan gratis: pemerintah telah menganggarkan rp3,2 triliun untuk memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu.
baca juga:waka banggar sebut kebijakan kenaikan ppn 12 persen diinisiasi pdi perjuangan
baca juga:prabowo terbitkan perpres 202/2024 tentang pembentukan dpn
pembangunan rumah sakit lengkap di daerah: sebesar rp1,8 triliun dialokasikan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil.
pemeriksaan penyakit menular (tbc): pemerintah akan mengalokasikan rp8 triliun untuk penanganan dan pencegahan penyakit menular.
renovasi sekolah: anggaran rp20 triliun akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak.
baca juga:dpr ingin pertahankan kpu-bawaslu sebagai lembaga permanen : berikut alasannya !
baca juga:perludem : ada 312 permohonan sengketa pilkada 2024 yang masuk ke mahkamah konstitusi
pembangunan sekolah unggulan terintegrasi: sebesar rp2 triliun akan dialokasikan untuk membangun sekolah dengan fasilitas lengkap.
lumbung pangan nasional, daerah, dan desa: program ini mendapatkan alokasi sebesar rp15 triliun untuk memastikan ketahanan pangan nasional.
“program-program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelas said.
baca juga:kpu usul penyatuan uu pemilu dan uu pilkada
baca juga:masyarakat lakukan pengawasan partisipatif di pemilu 2024
meskipun kenaikan ppn dirancang untuk mendukung program-program strategis, said abdullah mengingatkan pentingnya mitigasi risiko atas dampak kenaikan tersebut, khususnya terhadap rumah tangga miskin dan kelas menengah.
“saya telah menyampaikan kepada pemerintah agar melakukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak kenaikan ppn ini, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak membebani mereka secara berlebihan,” tegasnya.
langkah mitigasi yang diusulkan mencakup pemberian subsidi, bantuan langsung tunai (blt), dan program-program perlindungan sosial lainnya. hal ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mencegah lonjakan inflasi yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi.
baca juga:bahlil : tujuan negara tak hanya demokrasi
baca juga:kpu : pelantikan kepala daerah ideal dilaksanakan 13 maret 2025 !
said abdullah menegaskan bahwa pemerintah memiliki ruang untuk memberikan diskresi terkait penyesuaian tarif ppn sesuai dengan kondisi perekonomian.
diskresi ini memungkinkan pemerintah menurunkan tarif ppn ke batas bawah sebesar 5 persen jika diperlukan, terutama untuk merangsang konsumsi masyarakat pada situasi tertentu.
“diskresi ini penting untuk menjaga fleksibilitas kebijakan fiskal. dalam kondisi ekonomi yang melemah, penurunan tarif ppn dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” jelas said.
baca juga:wahyu sanjaya serap aspirasi pembangunan di bumi serasan sekundang
baca juga:kemenpanrb sebut permen konflik kepentingan sesuai arahan presiden
namun, ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan diskresi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan pembiayaan program-program prioritas.
kenaikan tarif ppn menjadi topik diskusi yang hangat di kalangan masyarakat dan ekonom. beberapa pihak menilai bahwa kenaikan ini dapat memberatkan rumah tangga dengan penghasilan rendah.
namun, di sisi lain, para pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional.
baca juga:presiden prabowo beri kesempatan koruptor tobat
baca juga:dpr dukung presiden prabowo : minta koruptor kembalikan uang rakyat !
“kenaikan tarif ppn adalah keputusan yang sulit tetapi diperlukan. pemerintah perlu memastikan bahwa dampak negatifnya dapat diminimalkan melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil,” ujar seorang ekonom dari universitas indonesia.
pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendapatan negara dan perlindungan terhadap masyarakat rentan.
menteri keuangan sri mulyani indrawati sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan perpajakan, termasuk kenaikan ppn, dirancang dengan prinsip keadilan sosial.
baca juga:instansi diminta percepat pemetaan tenaga non-asn
baca juga:pilkada lewat dprd tidak jamin kurangi biaya politik
“pemerintah akan terus memantau dampak kebijakan ini dan mengambil langkah-langkah korektif jika diperlukan. tujuan utama kami adalah memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” kata sri mulyani.
dengan adanya ruang diskresi untuk menyesuaikan tarif ppn, pemerintah memiliki fleksibilitas dalam mengambil kebijakan fiskal yang responsif terhadap dinamika perekonomian.
said abdullah berharap bahwa kebijakan ini dapat dikelola dengan baik untuk mendukung pembangunan nasional sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
baca juga:projo siap berubah jadi partai
baca juga:gibran hormati keputusan pdip terkait pemecatan sebagai kader
“kami percaya bahwa dengan kerja sama antara pemerintah, dpr, dan masyarakat, kita dapat menghadapi tantangan ini dengan baik. kebijakan perpajakan harus menjadi alat untuk memperkuat ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup rakyat indonesia,” tutup said. (ant)