Lawan Kampanye Hitam dan Negatif : Masyarakat Diminta Jadi Garda Terdepan !

Reporter: Erika |

Editor: Dahlia |

Minggu , 17 Nov 2024 - 20:26

Ilustrasi kampanye hitam dan negative.-Foto: Istimewa-

KORANPALPOS.COM - Menjelang pencoblosan 27 November 2024, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kampanye negatif dan black campaign yang berpotensi memecah belah persatuan.

Fenomena ini sering muncul dalam bentuk informasi yang direkayasa untuk menjatuhkan lawan politik, baik melalui media sosial, platform digital, maupun ruang publik.

Black campaign adalah strategi kampanye yang sengaja menyebarkan informasi palsu atau memanipulasi fakta untuk merusak reputasi individu atau kelompok tertentu.

Sementara kampanye negatif adalah kampanye yang mengkritisi kebijakan atau tindakan dengan data yang tidak valid.

Black campaign sering mengandalkan kebohongan dan fitnah untuk menciptakan opini buruk di masyarakat.

Menyikapi hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel sudah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah black campaign dan kampanye negatif.

Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu Sumsel telah meningkatkan pengawasan terhadap berbagai media untuk meminimalisir kampanye hitam.

Untuk itu, masyarakat diimbau untuk memeriksa fakta dengan memasyikan informasi berasal dari sumber yang kredibel.

"Kita juga imbau agar masyarakat bijak di Media Sosial. Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan terakhir melapor ke pihak berwenang jika menemukan indikasi black campaign," kata Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan SPd.

lawan kampanye hitam dan negatif : masyarakat diminta jadi garda terdepan !                             koranpalpos.com - menjelang pencoblosan 27 november 2024, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kampanye negatif dan black campaign yang berpotensi memecah belah persatuan. 
fenomena ini sering muncul dalam bentuk informasi yang direkayasa untuk menjatuhkan lawan politik, baik melalui media sosial, platform digital, maupun ruang publik.  
black campaign adalah strategi kampanye yang sengaja menyebarkan informasi palsu atau memanipulasi fakta untuk merusak reputasi individu atau kelompok tertentu. 
baca juga:sepekan : lapor mas wapres dibuka hingga prabowo bertemu presiden biden !
baca juga:sepekan : putusan mk soal pilkada hingga pengguna judi online di 2024 !
sementara kampanye negatif adalah kampanye yang mengkritisi kebijakan atau tindakan dengan data yang tidak valid.
black campaign sering mengandalkan kebohongan dan fitnah untuk menciptakan opini buruk di masyarakat.  
menyikapi hal ini, badan pengawas pemilu (bawaslu) sumsel sudah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah black campaign dan kampanye negatif.
baca juga:rtrw : pilar penting pembangunan wilayah
baca juga:jembatan p6 lalan segera dibangun awal tahun 2025
bersama komisi pemilihan umum (kpu), bawaslu sumsel telah meningkatkan pengawasan terhadap berbagai media untuk meminimalisir kampanye hitam. 
untuk itu, masyarakat diimbau untuk memeriksa fakta dengan memasyikan informasi berasal dari sumber yang kredibel.  
"kita juga imbau agar masyarakat bijak di media sosial. hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.  dan terakhir melapor ke pihak berwenang jika menemukan indikasi black campaign," kata ketua bawaslu sumsel, kurniawan spd.
baca juga:pj wako buka pelatihan tenun songket untuk anak putus sekolah 
baca juga:rdps unggul jelang pilkada 2024 : survei putin tunjukkan elektabilitas 52,70 persen !
kurniawan menambahkan, mengatakan pihaknya hingga saat ini belum menemukan pelanggaran yang signifikan.
namun, mengingat tingginya penggunaan media sosial dan kecanggihan teknologi, potensi kerawanan dalam kampanye di medsos juga ada.
“untuk di medsos kami belum ada temuan pelanggaran, tetapi kami terus memperketat pengawasan,” katanya.
baca juga:pencegahan korupsi penganggaran apbd provinsi sumsel 
baca juga:masalah truk odol : ini aturan dan sanksi bagi pengemudi yang melanggar !
ia mengatakan perkembangan teknologi saat ini membuat media sosial menjadi alat penting dalam kampanye yang memiliki dampak bisa positif ataupun negatif.
oleh karena itu, pihaknya mengimbau tim sukses pasangan calon (paslon) untuk mematuhi aturan yang berlaku dan memanfaatkan teknologi dengan bijak.
“zaman sekarang semakin canggih, masyarakat juga semakin banyak menggunakan medsos. media sosial ini adalah alat, yang efeknya bisa positif maupun negatif, tergantung cara penggunaannya,” ujarnya.
selain itu, bawaslu juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan, namun apabila menemukan akun-akun yang melakukan pelanggaran kampanye di media sosial, masyarakat dapat melaporkannya langsung ke bawaslu untuk segera ditindaklanjuti.
dengan pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat, bawaslu berupaya menciptakan kampanye yang sehat dan sesuai dengan regulasi di pilkada 2024.
ia juga berharap teknologi yang berkembang pesat ini dimanfaatkan secara positif, terutama oleh tim paslon, sehingga kampanye tetap berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.
“harapannya, kecanggihan medsos bisa dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam pilkada," jelasnya.
menurut pengamat politik yang juga akademisi, bagindo togar mengatakan, black campaign dapat memperburuk polarisasi masyarakat.
"ini bukan hanya merusak kepercayaan publik terhadap calon pemimpin, tetapi juga merusak tatanan demokrasi," jelasnya.
namun, sambung bagindo, saat ini suasana pilkada di sumsel terlihat jauh lebih soft dibanding 5 atau 10 tahun lalu. "ya, sekarang masih wajar-wajar saja, belum ada
"ya, kalaupun ada perbedaan pendapat masih wajar-wajar saja sekarang ini. di medsos saya lihat juga masih wajar, netizen juga masih komentarnya biasa. namanya, pilkada kan harus ramai," paparnya.
bagindo menambahkan, dengan meningkatnya peran teknologi dalam politik, masyarakat diharapkan menjadi garda terdepan dalam melawan praktik kampanye kotor.
pendidikan literasi digital menjadi kunci untuk membangun pemilih yang cerdas dan kritis.  
"jangan sampai kita terpecah karena informasi yang tidak benar. mari bersama-sama menjaga integritas demokrasi indonesia. tetap waspada dan jadilah pemilih yang cerdas untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat," ungkapnya.
sementara pakar hukum pidana, achmad azhari sh mengatakan, bahwa berdasarkan pasal 69 huruf c uu 8/2015 dan penjelasannya, secara tegas disebutkan bahwa kampanye hitam atau black campaign adalah melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
dapat dilihat  di kbbi (kamus besar bahasa indonesia) kampanye hitam adalah kampanye dengan cara menjelek-jelekkan lawan politik. 
"black campaign dapat pula diartikan sebagai kampanye yang bersifat kepada penghinaan, menyebarkan berita bohong, fitnah, atau ditujukan untuk menjatuhkan kandidat tertentu," katanya.
selain itu, kegiatan black campaign tidak hanya merugikan pasangan dari calon yang diajukan dalam pemilihan umum (pemilu), tetapi juga merugikan masyarakat karena menerima informasi palsu atau hoax.
pelanggaran kampanye hitam memang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
aturannya di pasal 69 huruf b yakni menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik.
dan huruf c disebutkan, melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
sanksi pidananya di pasal 187 ayat 2 pidana penjara minimal 3 bulan dan maksimal 18 bulan dan denda rp600 ribu hingga rp6 juta.
sedangkan di aturan lain, pasal 280 ayat 1 undang-undang pemilu mengatur tentang larangan dalam kampanye disebutkan huruf c menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain, dan huruf d menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
di pasal ini juga mengatur bahwa tindakan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana maksimal 2 tahun penjara dan dikenakan denda maksimal rp24 juta.
"bisa juga dikenakan pasal 28 juncto pasal 45a undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang ite disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi bohong melalui media elektronik dapat dipidana maksimal 6 tahun penjara serta denda maksimal rp1 miliar," jelasnya.
intinya sebagai pakar hukum pidana yang tidak terlibat dalam politik praktis mengajak atau mengimbau para pasangan calon peserta pilkada baik di pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tidak melakukan black campaign terhadap kandidat lain.
apabila terdapat pasangan peserta pilkada yang melakukan black campaign agar segera melaporkan ke bawaslu setempat guna terciptakan pilkada jurdil alias jujur, dan adil, siap menang dan siap kalah dalam kontestasi pilkada.
"jadi harus lebih mengedepankan kepada visi misi dan program pasangan calon peserta pilkada bukan black campaign," akunya.
dari sisi sumber, pelaku kampanye negatif jelas, sedangkan pelaku kampanye hitam tidak jelas.
dari sisi tujuan, kampanye negatif bertujuan untuk mendiskreditkan karakter seseorang, dan kampanye hitam bertujuan untuk menghancurkan karakter seseorang. 
kemudian dari sisi kebenaran, kampanye negatif menggunakan data yang sahih, sementara kampanye hitam datanya tak sahih atau mengada-ada.
menurutnya, membuktikan seseorang bersalah atas kasus dugaan tindak pidana kampanye negatif bukanlah hal mudah. 
biasanya, penyidik menggunakan dua pendekatan. salah satunya, apakah yang dilakukan oleh terlapor menurunkan harkat martabat seseorang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan