RTRW : Pilar Penting Pembangunan Wilayah

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 16 Nov 2024 - 19:43

Sekda Sumsel Edward Candra Hadiri Rapat Substansi Raperda RTRW Kota Lubuk Linggau 2024-2044, Jumat (15/11)-Foto: Istimewa-

KORANPALPOS.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Drs. H. Edward Candra, MH, turut menghadiri rapat penting pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lubuk Linggau tahun 2024-2044.

Rapat berlangsung di Hotel Swarna Dwipa Palembang pada Jumat, 15 November 2024.

Acara ini menjadi momen strategis untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan tata ruang kota dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi.

Dalam sambutannya, Edward Candra menekankan pentingnya RTRW sebagai acuan utama pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

RTRW berfungsi sebagai pedoman yang bersifat spasial, memberikan arah dalam pemanfaatan ruang wilayah secara optimal.

“RTRW memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, arahan ruang sangat diperlukan, sehingga perlu adanya pengaturan melalui RTRW,” ujar Edward.

Lebih lanjut, Edward menjelaskan bahwa penyusunan RTRW harus selaras dengan regulasi yang berlaku, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang sebagian telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Regulasi tersebut menetapkan bahwa RTRW berlaku selama 20 tahun dan wajib dievaluasi setiap lima tahun sekali untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.

“Proses peninjauan kembali dilakukan melalui kajian, evaluasi, dan penilaian terhadap dokumen serta Perda RTRW yang sudah berjalan selama lima tahun. Rekomendasi dari kajian ini akan menentukan apakah RTRW perlu direvisi atau tidak,” tambahnya.

rtrw : pilar penting pembangunan wilayah                            koranpalpos.com - sekretaris daerah (sekda) provinsi sumatera selatan (sumsel), drs. h. edward candra, mh, turut menghadiri rapat penting pembahasan substansi rancangan peraturan daerah (raperda) rencana tata ruang wilayah (rtrw) kota lubuk linggau tahun 2024-2044.
rapat berlangsung di hotel swarna dwipa palembang pada jumat, 15 november 2024. 
acara ini menjadi momen strategis untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan tata ruang kota dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi.
baca juga:dukung makan siang bergizi gratis : pemda di sumsel siapkan anggaran dan uji coba ! 
baca juga:pengembangkan umkm dapat menekan angka kemiskinan di sumsel
dalam sambutannya, edward candra menekankan pentingnya rtrw sebagai acuan utama pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
rtrw berfungsi sebagai pedoman yang bersifat spasial, memberikan arah dalam pemanfaatan ruang wilayah secara optimal.
“rtrw memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. dalam pelaksanaan pembangunan daerah, arahan ruang sangat diperlukan, sehingga perlu adanya pengaturan melalui rtrw,” ujar edward.
baca juga:jembatan p6 lalan segera dibangun awal tahun 2025
baca juga:pj wako buka pelatihan tenun songket untuk anak putus sekolah 
lebih lanjut, edward menjelaskan bahwa penyusunan rtrw harus selaras dengan regulasi yang berlaku, khususnya merujuk pada undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yang sebagian telah diubah oleh undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 menjadi undang-undang tentang cipta kerja.
regulasi tersebut menetapkan bahwa rtrw berlaku selama 20 tahun dan wajib dievaluasi setiap lima tahun sekali untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.
“proses peninjauan kembali dilakukan melalui kajian, evaluasi, dan penilaian terhadap dokumen serta perda rtrw yang sudah berjalan selama lima tahun. rekomendasi dari kajian ini akan menentukan apakah rtrw perlu direvisi atau tidak,” tambahnya.
baca juga:orang tua perlu pantau emosional anak saat menghadapi konflik
baca juga:nah lho ! pemerintah pangkas separoh anggaran perjalanan dinas 
sementara itu, sekretaris daerah kota lubuk linggau, h. trisko defriansyah, memberikan gambaran mengenai proses panjang penyusunan raperda rtrw ini.
ia mengungkapkan bahwa sejak 2018, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif.
“kami telah melaksanakan berbagai tahap, mulai dari forum group discussion (fgd), konsultasi publik, hingga mencapai tahap ke-10 pembahasan raperda rtrw kota lubuk linggau untuk periode 2024-2044,” ungkap trisko.
baca juga:siapkan sanksi berat : untuk pelanggaran netralitas kades dan lurah dalam pilkada 2024 !
baca juga:pr walikota baru : 42 titik di palembang masih rawan banjir !
ia juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah provinsi sumatera selatan yang telah memberikan fasilitasi dan masukan dalam proses penyusunan rtrw ini.
“kami berharap sinkronisasi perencanaan rtrw antara provinsi sumatera selatan dengan kabupaten/kota, khususnya kota lubuk linggau, dapat berjalan dengan baik. rtrw ini menjadi dasar pembangunan masa depan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” jelas trisko.
sinkronisasi rtrw antarlevel pemerintahan menjadi fokus utama dalam rapat ini.
rtrw yang terintegrasi dengan baik akan menciptakan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, memastikan pembangunan yang efektif dan efisien.
dalam konteks kota lubuk linggau, rtrw berperan sebagai dokumen strategis yang akan mengatur pengembangan wilayah selama dua dekade ke depan.
dokumen ini mencakup perencanaan tata ruang untuk berbagai sektor, termasuk perumahan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam.
edward candra menambahkan, “sinkronisasi rtrw antara provinsi dan kabupaten/kota merupakan langkah strategis untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.”
penyusunan rtrw bukanlah proses yang mudah. salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa dokumen ini mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan sekaligus melindungi lingkungan.
dalam hal ini, rtrw harus menjadi alat untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan.
“rtrw harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti zonasi lahan, konservasi lingkungan, dan pengembangan kawasan industri. hal ini memerlukan koordinasi yang baik antarinstansi terkait,” kata edward.
trisko defriansyah juga mengakui bahwa proses penyusunan rtrw memerlukan waktu yang panjang dan komitmen dari berbagai pihak.
namun, ia optimistis bahwa hasil akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi pembangunan kota lubuk linggau.
dengan adanya rtrw yang disusun secara matang, kota lubuk linggau memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi wilayahnya.
dokumen ini tidak hanya menjadi panduan pembangunan, tetapi juga alat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola ruang yang bijaksana.
“rtrw bukan sekadar dokumen, tetapi sebuah peta jalan menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. kami berharap masyarakat kota lubuk linggau dapat merasakan manfaat langsung dari rtrw ini,” pungkas trisko.
rapat ini mencerminkan komitmen pemerintah provinsi dan kota untuk terus memperbaiki perencanaan tata ruang.
dengan dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat, rtrw kota lubuk linggau diharapkan menjadi contoh sukses perencanaan tata ruang di tingkat daerah.
ke depan, keberhasilan implementasi rtrw akan menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola pembangunan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
sebagai bagian dari sumatera selatan, kota lubuk linggau memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kota yang modern, terencana, dan ramah lingkungan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 17 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan