Tim Penyidik Kejari Muba Sita 3 Aset Tanah Tersangka Richard Cahyadi : Dugaan Gratifikasi dan TPPU !

Reporter: Romi RIvano |

Editor: Zen Kito |

Kamis , 05 Sep 2024 - 22:43

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kejari Muba) melaksanakan penyitaan terhadap tiga aset tanah yang diduga terkait kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Richard Cahyadi (RC)-Foto : Dokumen Palpos-

SEKAYU, KORANPALPOS.COM - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kejari Muba) melaksanakan penyitaan terhadap tiga aset tanah.

Aset tersebut diduga terkait kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Richard Cahyadi (RC), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin sejak tahun 2019.

Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Roy Riady, mengungkapkan bahwa penyitaan dilakukan pada Kamis, 5 September 2024, pukul 17.00 WIB.

Proses penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidikan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan TPPU yang diduga dilakukan oleh RC.

Penyidikan terhadap kasus ini mengacu pada Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Serta Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 KUHP.

Berdasarkan regulasi tersebut, tindakan gratifikasi yang diterima oleh pejabat negara yang terkait dengan jabatan yang diembannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi jika tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan.

Kejaksaan juga menyoroti adanya dugaan kuat bahwa aset yang disita tersebut terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Di mana RC diduga telah mengalihkan atau menyamarkan hasil gratifikasi menjadi aset berbentuk tanah.

tim penyidik kejari muba sita 3 aset tanah tersangka richard cahyadi : dugaan gratifikasi dan tppu !                             sekayu, koranpalpos.com - tim penyidik kejaksaan negeri musi banyuasin (kejari muba) melaksanakan penyitaan terhadap tiga aset tanah.
aset tersebut diduga terkait kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (tppu) yang melibatkan richard cahyadi (rc), kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten musi banyuasin sejak tahun 2019.
kepala kejaksaan negeri musi banyuasin, roy riady, mengungkapkan bahwa penyitaan dilakukan pada kamis, 5 september 2024, pukul 17.00 wib.
baca juga:richard cahyadi terjerat 2 kasus korupsi : aplikasi santan dan jaringan internet desa !
baca juga:richard cahyadi ditahan di lapas sekayu : kepala dpmd muba ini hadapi ancaman 20 tahun penjara !
proses penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidikan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tppu yang diduga dilakukan oleh rc.
penyidikan terhadap kasus ini mengacu pada pasal 12b undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 64 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
serta pasal 3 undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 64 kuhp.
baca juga:dugaan korupsi kasus santan muba : akhirnya richard cahyadi ditetapkan tersangka dan ditahan ! 
baca juga:geledah rumah pribadi richard cahyadi : tim penyidik kejari muba sita 1 unit mobil dan sertifikat tanah !
berdasarkan regulasi tersebut, tindakan gratifikasi yang diterima oleh pejabat negara yang terkait dengan jabatan yang diembannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi jika tidak dilaporkan kepada kpk dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan.
kejaksaan juga menyoroti adanya dugaan kuat bahwa aset yang disita tersebut terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
di mana rc diduga telah mengalihkan atau menyamarkan hasil gratifikasi menjadi aset berbentuk tanah.
baca juga:dinas pmd musi banyuasin 'cuci gudang' : 1 lagi pejabat ditetapkan tersangka dugaan korupsi internet desa ! 
baca juga: mantan ketua bawaslu oku timur resmi ditetapkan tersangka : kasus korupsi dana hibah pilkada 2020 !
roy riady menjelaskan bahwa penyitaan dilakukan terhadap tiga bidang tanah, yang seluruhnya berada di wilayah kabupaten musi banyuasin.
aset-aset ini diduga terkait dengan aktivitas gratifikasi dan tppu oleh rc selama menjabat sebagai kepala dinas pmd.
"aset pertama yang disita adalah satu bidang tanah seluas 19.211 meter persegi yang berlokasi di jalan sekayu bandar jaya, tepatnya di belakang sdn salaburau, rt.023 rw.07, lingkungan 11, kelurahan balai agung. aset ini terdaftar atas nama ilham bintang dengan nomor surat pengakuan hak no: 593/143/ba/xii/2022 yang diterbitkan pada 9 desember 2022," ujar roy.
baca juga:kasi kesos lempuing jaya oki divonis 2 tahun, korupsi rp201 juta honor imam masjid
baca juga:gebrakan pertama roy riadi bikin pejabat muba mulai ngeri-ngeri sedap : dua kasus korupsi naik penyidikan !
penyitaan berikutnya dilakukan terhadap satu bidang tanah seluas 16.476 meter persegi, yang juga berlokasi di jalan sekayu bandar jaya, belakang sdn salaburau, dengan detail alamat yang sama seperti aset pertama.
aset ini juga tercatat atas nama ilham bintang, dengan nomor surat pengakuan hak no: 593/144/ba/xii/2022 yang diterbitkan pada tanggal yang sama.
selain itu, tim penyidik kejari muba juga menyita satu bidang tanah seluas 150 meter persegi yang terletak di desa/kelurahan lumpatan, kecamatan sekayu, kabupaten musi banyuasin.
aset ini terdaftar atas nama rc sendiri, dengan nomor buku tanah 01364 yang diterbitkan pada 26 oktober 2021.
roy menegaskan bahwa seluruh proses penyitaan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka mengungkap lebih lanjut dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh rc.
dengan penyitaan ini, diharapkan pihak kejaksaan dapat menggali lebih dalam asal-usul kepemilikan aset-aset tersebut serta keterkaitannya dengan hasil gratifikasi dan pencucian uang.
“kami melaksanakan penyitaan ini berdasarkan surat perintah penyitaan nomor: prin-1161/l.6.16/fd.1/09/2024 yang dikeluarkan oleh kejaksaan negeri musi banyuasin. ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memastikan bahwa pelaku kejahatan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” tambahnya.
selain itu, roy juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya lain yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan dalam kasus ini.
tidak menutup kemungkinan, penyitaan terhadap aset-aset lain yang diduga terkait dengan gratifikasi dan tppu akan dilakukan di masa mendatang jika ditemukan bukti baru.
kasus yang menjerat rc merupakan salah satu dari sekian banyak kasus dugaan tindak pidana korupsi di kabupaten musi banyuasin.
kejaksaan negeri muba menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus ini guna memastikan keadilan ditegakkan.
jika terbukti bersalah, rc dapat dikenai hukuman berat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat publik, sesuai pasal 12b undang-undang no. 20 tahun 2001, dapat berujung pada pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.
serta denda minimal rp200 juta dan maksimal rp1 miliar.
sementara itu, tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan undang-undang no. 8 tahun 2010, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak rp10 miliar.
dengan ancaman hukuman yang begitu berat, kasus ini menjadi sorotan penting di tengah upaya pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap pejabat publik dan memerangi korupsi di berbagai daerah.
kejaksaan negeri musi banyuasin berharap bahwa penyelesaian kasus ini akan menjadi pelajaran bagi pejabat lain agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi.
kejari muba memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas.
"kami akan mengedepankan asas keadilan dan transparansi dalam menangani setiap kasus korupsi. kasus rc ini hanya salah satu dari banyak kasus lain yang masih dalam proses penyidikan, dan kami berkomitmen untuk menegakkan hukum seadil-adilnya," pungkas roy.
masyarakat pun diminta untuk turut serta mengawasi proses hukum ini dan tidak segan-segan melaporkan jika mengetahui adanya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.
kejari muba berharap, dengan dukungan dari berbagai pihak, praktik korupsi dan pencucian uang di daerah dapat ditekan, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan transparan di kabupaten musi banyuasin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 7 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan