SYL Dituntut 12 Tahun Penjara : JPU Sebut Tamak, Begini Komentarnya !

Reporter: Romi RIvano |

Editor: Robiansyah |

Jumat , 28 Jun 2024 - 20:24

Terdakwa dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pada tahun 2020–2023, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjawab pertanyaan wartawan usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jak-FOTO : ANTARA-

JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku tidak mengerti dengan maksud kata tamak yang dijadikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pertimbangan memberatkan terhadap tuntutan dirinya.

"Saya enggak ngerti kata tamak itu," ucap SYL saat ditemui usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 28 Juni 2024.

SYL mengatakan bahwa ia telah mencoba menjelaskan selama di persidangan mengenai ada atau tidaknya dirinya memerintahkan bawahan secara langsung untuk mengumpulkan uang patungan atau sharing.

Menurut SYL, fakta di persidangan melalui keterangan para saksi tidak mengungkapkan bahwa ia memerintahkan bawahannya mengumpulkan uang.

"Yang kau (saksi) dengar dari mulut saya 'Saya dengar harus memenuhi SOP by digital; don't ever against the law, jangan lewatkan aturan; yang ketiga no corruption (tidak korupsi)' itu dengar langsung. Tetapi, perintah untuk minta-minta uang dan lain-lain, dia (saksi) tidak dengar langsung. ‘Katanya’, semua bilang katanya. Itu fakta persidangan," ucap SYL.

Kendati demikian, SYL menyebut menghargai proses hukum yang berjalan.

Ia pun mengaku percaya pada KPK dan akan menyampaikan fakta versi dirinya dalam nota pembelaan atau pledoi.

Diketahui, SYL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider pidana kurungan enam bulan.

Selain itu, SYL dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat (AS), dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

syl dituntut 12 tahun penjara : jpu sebut tamak, begini komentarnya !                            jakarta, koranpalpos.com -  mantan menteri pertanian syahrul yasin limpo (syl) mengaku tidak mengerti dengan maksud kata tamak yang dijadikan oleh jaksa penuntut umum (jpu) komisi pemberantasan korupsi (kpk) sebagai pertimbangan memberatkan terhadap tuntutan dirinya.
"saya enggak ngerti kata tamak itu," ucap syl saat ditemui usai sidang pembacaan tuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat, jumat, 28 juni 2024.
syl mengatakan bahwa ia telah mencoba menjelaskan selama di persidangan mengenai ada atau tidaknya dirinya memerintahkan bawahan secara langsung untuk mengumpulkan uang patungan atau sharing.
baca juga:kpk tegaskan penetapan tersangka syl tidak cacat hukum
baca juga:pejabat kementan patungan biayai umrah syl rp1 m 
menurut syl, fakta di persidangan melalui keterangan para saksi tidak mengungkapkan bahwa ia memerintahkan bawahannya mengumpulkan uang.
"yang kau (saksi) dengar dari mulut saya 'saya dengar harus memenuhi sop by digital; don't ever against the law, jangan lewatkan aturan; yang ketiga no corruption (tidak korupsi)' itu dengar langsung. tetapi, perintah untuk minta-minta uang dan lain-lain, dia (saksi) tidak dengar langsung. ‘katanya’, semua bilang katanya. itu fakta persidangan," ucap syl.
kendati demikian, syl menyebut menghargai proses hukum yang berjalan.
baca juga: maki sambut gembira penetapan firli sebagai tersangka pemerasan syl
baca juga:polisi tetapkan 3 tersangka : kasus penarikan mobil rental yang berujung kematian bos rental !
ia pun mengaku percaya pada kpk dan akan menyampaikan fakta versi dirinya dalam nota pembelaan atau pledoi.
diketahui, syl dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda rp500 juta subsider pidana kurungan enam bulan.
selain itu, syl dituntut membayar uang pengganti sebesar rp44.269.777.204 dan ditambah 30 ribu dolar amerika serikat (as), dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.
baca juga:kpk tetapkan lebih dari 10 orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam kasus djka
baca juga:oknum polisi ditetapkan tersangka kasus rudapaksa anak di bawah umur 
jaksa menyatakan syl terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar pasal 12 huruf e juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp juncto pasal 64 ayat (1) kuhp.
dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yakni syl dinilai tidak berterus terang atau berbelit belit dalam memberi keterangan, serta perbuatannya selaku menteri dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat indonesia.
"terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motif yang tamak," sambung jaksa.
baca juga:kasus korupsi jargas 2019: mantan dirut pt sp2j dan 3 pejabat lainnya jadi tersangka !
baca juga: polisi tetapkan sopir bus lingga kencana yang menewaskan 11 pelajar smk sebagai tersangka
sementara itu, hal-hal yang meringankan tuntutan menteri pertanian periode 2019–2023 itu ialah syl telah berusia lanjut, yakni 69 tahun pada saat ini.
syl menegaskan bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun oleh jaksa penuntut umum (jpu) komisi pemberantasan korupsi (kpk) tidak mempertimbangkan situasi dan posisinya saat itu sebagai menteri yang menghadapi berbagai situasi kritis.
"tuntutan jpu yang 12 tahun untuk saya, saya melihat, tidak mempertimbangkan situasi yang kami hadapi pada saat indonesia dalam posisi ancaman yang luar biasa," kata syl ditemui usai sidang pembacaan tuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat, jumat, 29 juni 2024.
syl menjelaskan bahwa dalam rentang waktu 2020–2023, posisinya sebagai menteri pertanian menghadapi pandemi dan krisis pangan yang memerlukan langkah luar biasa (extraordinary).
menghadapi masa pandemi covid-19, syl mengatakan dirinya diminta untuk melakukan langkah-langkah extraordinary oleh presiden untuk mengatasi krisis pangan dunia.
presiden sendiri dalam pidatonya menyatakan bahwa ada sekitar 340 juta orang di dunia yang akan kelaparan dan saya diminta untuk mengambil langkah-langkah yang luar biasa. 
lebih lanjut, syl menyebut bahwa dirinya juga harus mengatasi berbagai tantangan lain seperti el nino, penyakit antraks, dan penyakit mulut dan kuku (pmk) yang memengaruhi produksi pangan di indonesia.
"harga kedelai naik, tahu naik, harga tempe naik, semua itu perlu diatasi dengan cepat dan tepat," tambahnya.
menurut syl, langkah-langkah yang diambilnya selama menjabat sebagai menteri pertanian adalah demi kepentingan masyarakat luas dan bukan untuk kepentingan pribadi.
"langkah-langkah extraordinary itu dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dan bukan untuk kepentingan pribadi saya," tegasnya.
syl juga menolak dakwaan jaksa bahwa perjalanan ke luar negeri beserta biaya operasional adalah untuk kepentingan pribadi.
"semua yang dilakukan di kementerian pertanian, dengan nilai rp44 miliar itu dibandingkan dengan kontribusi kementerian pertanian setiap tahun di atas rp2.400 triliun, yang kau cari sama saya rp44 miliar selama 4 tahun, dan itu semua untuk sewa pesawat, helikopter, apakah itu untuk pribadi?" ungkapnya.
meskipun menghadapi tuntutan berat, syl menyatakan bahwa ia tetap menghargai proses hukum yang berjalan.
"saya percaya pada kpk, saya percaya pada proses yang ada. oleh karena itu, tentu saya berharap besok pada saat pembelaan pribadi saya, akan saya sampaikan semua yang alami tentang aturan, tentang seperti apa yang terjadi pada kementan," katanya.
diketahui bahwa syl dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda rp500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan.
selain itu, syl dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar rp44.269.777.204,00 dan tambahan 30.000 dolar amerika serikat (as), dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.
jaksa menyatakan bahwa syl terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar pasal 12 huruf e juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo. pasal 64 ayat (1) kuhp.
syl berharap bahwa pembelaan yang akan disampaikannya nanti dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang dihadapinya dan langkah-langkah yang telah diambilnya sebagai menteri pertanian.
"saya berharap pembelaan saya nanti bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang telah saya lakukan," tutupnya.
melalui kasus ini, syl berharap agar keadilan dapat ditegakkan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk kontribusi dan langkah-langkah extraordinary yang telah dilakukannya selama menjabat sebagai menteri pertanian.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 5 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan