Kinerja Buruk, PNS Dapat Dipecat !

Reporter: Erika |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 21 Nov 2023 - 21:27

“Misalnya PNS yang tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 28 hari kerja dalam satu tahun bisa dipecat," jelas Merismon.

Kemudian lanjutnya aturan tentang PNS yang kadang masuk kadang tidak selama 28 hari dalam setahun, sanksinya di dan seterunya.

Selain PP tentang disiplin pegawai, tambah Merismon, sudah ada juga PP No 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Dalam PP tersebut, kinerja ASN akan dievaluasi pejabat penilai kinerja.

Hanya saja selama ini lanjut Merismon, belum pernah terdengar ada ASN dipecat karena melakukan pelanggaran disiplin, atau dipecat karena kinerjanya kurang.

”Biasanya kalau kinerjanya masih kurang biasanya diberi saran untuk memperbaiki sehingga tahun depan bisa lebih baik,” katanya.

Berkaca dengan PP yang sudah ada, lanjut politisi PKS ini, baik itu PP tentang disiplin pegawai ataupun PP tentang penilaian kinerja, sebaiknya implementasi terhadap PP tersebut harus benar-benar dilaksanakan.

”Jangan sampai nanti aturan yang dibuat terkesan hanya untuk "diakal-akali" saja" tegas Merismon.

Kendati demikian, lanjut Merismon, melihat kinerja PNS/ASN di daerah, memang perlu PP yang lebih tegas lagi. “Kalau sebelumnya PP No.30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja tidak ada sanksi pemecatan, kemudian akan dibuatkan PP dengan sanksi pemecatan itu lebih bagus dan perlu didukung,” tandasnya.

Hal itu kata dia, agar PNS/ASN serius dalam melaksanakan tugasnya. “Tetapi harus ada komitmen dari pemerintah dalam mengimplementasikan PP tersebut hingga daerah, mulai dari kepala daerah hingga pemerintah ke tingkat bawah. “Jangan ada kesan PP tersebut hanya untuk "diakal-akali" saja," tegasnya lagi.

Terkait aturan PP kinerja PNS tersebut, Kepala BKPSDM Ogan Ilir (OI), Wilson Efendi mengatakan bahwa pihaknya menunggu apapun yang nantinya menjadi arahan pemerintah pusat."Kita masih menunggu arahan dari pusat nanti seperti apa aturannya," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sumsel, DR H Budiarto Marsul mengatakan, untuk masalah ASN dan segala tugas dan kewajibannya.

Termasuk soal sanksi terhadap ASN, itu sudah diatur dalam UU tentang ASN.“Nah, bila memang pemerintah akan membuat PP terkait hal ini. Menurut saya sah-sah saja.Karena, itu memang kewenangannya,” ucapnya.

Meski demikian, lanjut Budi, PP yang dibuat, sebaiknya tidak bertentangan dengan UU yang ada. Dengan kata lain, selama PP itu tidak bertentangan dengan UU.

Maka tidak ada masalah. Meski demikian Budi berharap PP ini bisa dilaksanakan dengan benar dan bukan dijadikan alat untuk ‘menghabisi’ seseorang.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menyebut bahwa PP yang mengatur kinerja PNS ini juga nantinya akan dimuat dengan sejumlah persyaratan dalam pemecatan ASN. Dengan harapan, PP bisa waktu dekat bisa segera selesai sehingga tahun depan dapat berjalan.

kinerja buruk, pns dapat dipecat !                            pemerintah pusat kembali akan mengeluarkan kebijakan terkait kinerja pegawai negeri sipil (pns) atau aparatur sipil negara (asn). kebijakan tersebut terkait kinerja pns yang kedepan akan terus dievaluasi secara rutin. 
tidak seperti sebelumnya, dimana kinerja pns dalam beberapa kesempatan, ada yang sering dinilai jelek bahkan walau tersandung hukum namun para abdi negara ini hanya diberi sanksi ringan.
oleh sebab itu, kedepan atau 2024, pns bisa dengan mudah dipecat jika kinerjanya buruk.
kebijakan tersebut kini sedang dirumuskan dalam bentuk peraturan pemerintah (pp) yang mengacu pada uu nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn).
dengan kebijakan tersebut, maka kelak pns bukan lagi jabatan yang 'luar biasa' sebagaimana anggapan banyak orang. 
terkait aturan ini, sejumlah pns yang dimintai tanggapan mengatakan, siap menghadapi aturan dalam pp tersebut dan berharap melalui aturan itu, tak hanya bisa meningkatkan kinerja pns tetapi juga dapat menimbulkan keadilan dalam pengawasan kinerja pns secara professional dan proporsional. 
salah seorang pns pemkot palembang mengaku, kebijakan ini memang menjadi ketegasan dari pemerintah agar abdi negara dapat bekerja dengan lebih profesional dan penuh integritas.
”ya, ini sebenarnya bagus. jadi, nggak ada lagi pns yang beban kerjanya tinggi ada yang santai. semuanya, harus menunjukkan kinerjanya supaya penilaiannya baik," ujarnya, selasa (21/11). dengan adanya aturan ini juga, sambung dia, jika kebijakan ini jadi diberlakukan maka asn yang kinerjanya buruk atau tidak bagus, nantinya tidak ada alasan lagi untuk mempertahankannya.
"selama ini kan walaupun kinerjanya buruk tapi asn ini masih tetap dipertahankan. kalau kebijakan ini diterapkan, yang seperti itu tidak ada lagi," tegasnya.
sedangkan n, salah seorang pns di dispora oki mengatakan, sebagai seorang pns, dirinya tentu akan mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.
“saya pikir ini cukup bagus, jadi pns yang malas-malasan bekerja dapat meningkatkan semangatnya kembali," ungkapnya.
salah seorang pns di disdik oki berinisial m  mengemukakan, kebijakan yang sedang dibahas pemerintah tersebut tentu telah melalui tahap musyawarah dan pertimbangan yang matang.
“dari sisi baik buruknya, tentu sudah diukur dan dibahas oleh pemerintah. sebagai orang yang mengabdi kepada negara, harusnya ini bisa menjadi motivasi bagi kita supaya tambah semangat bekerja,” ucapnya 
terpisah, anggota dprd kota lubuklinggau, h merismon  mengatakan, selama ini sudah ada pp no 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai. dari pp tersebut lanjutnya,  sudah jelas aturan disiplin maupun sanksi tegas terhadap pns/asn yang melanggar disipilin. 
“misalnya pns yang tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 28 hari kerja dalam satu tahun bisa dipecat," jelas merismon.
kemudian lanjutnya aturan tentang pns yang kadang masuk kadang tidak selama 28 hari dalam setahun, sanksinya di dan seterunya.
selain pp tentang disiplin pegawai, tambah merismon, sudah ada juga pp no 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pns. dalam pp tersebut, kinerja asn akan dievaluasi pejabat penilai kinerja. 
hanya saja selama ini lanjut merismon, belum pernah terdengar ada asn dipecat karena melakukan pelanggaran disiplin, atau dipecat karena kinerjanya kurang.
”biasanya kalau kinerjanya masih kurang biasanya diberi saran untuk memperbaiki sehingga tahun depan bisa lebih baik,”  katanya. 
berkaca dengan pp yang sudah ada, lanjut politisi pks ini, baik itu pp tentang disiplin pegawai ataupun pp tentang penilaian kinerja, sebaiknya implementasi terhadap pp tersebut harus benar-benar dilaksanakan.
”jangan sampai nanti aturan yang dibuat terkesan  hanya untuk "diakal-akali" saja" tegas merismon.
kendati demikian, lanjut merismon, melihat kinerja pns/asn di daerah, memang perlu pp yang lebih tegas lagi. “kalau sebelumnya pp no.30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja tidak ada sanksi pemecatan, kemudian akan dibuatkan pp dengan sanksi pemecatan itu lebih bagus dan perlu didukung,” tandasnya.
hal itu kata dia, agar pns/asn serius dalam melaksanakan tugasnya. “tetapi harus ada komitmen dari pemerintah dalam mengimplementasikan pp tersebut hingga daerah, mulai dari kepala daerah hingga pemerintah ke tingkat bawah. “jangan ada kesan pp tersebut hanya untuk "diakal-akali" saja," tegasnya lagi. 
terkait aturan pp kinerja pns tersebut,  kepala bkpsdm ogan ilir (oi), wilson efendi mengatakan bahwa pihaknya menunggu apapun yang nantinya menjadi arahan pemerintah pusat."kita masih menunggu arahan dari pusat nanti seperti apa aturannya," katanya.
sementara itu, anggota komisi i dprd sumsel, dr h budiarto marsul mengatakan, untuk masalah asn dan segala tugas dan kewajibannya.
termasuk soal sanksi terhadap asn, itu sudah diatur dalam uu tentang asn.“nah, bila memang pemerintah akan membuat pp terkait hal ini. menurut saya sah-sah saja.karena, itu memang kewenangannya,” ucapnya. 
meski demikian, lanjut budi, pp yang dibuat, sebaiknya tidak bertentangan dengan uu yang ada. dengan kata lain, selama pp itu tidak bertentangan dengan uu.
maka tidak ada masalah. meski demikian budi berharap pp ini bisa dilaksanakan dengan benar dan bukan dijadikan alat untuk ‘menghabisi’ seseorang.
sebelumnya, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, abdullah azwar anas menyebut bahwa pp yang mengatur kinerja pns ini juga nantinya akan dimuat dengan sejumlah persyaratan dalam pemecatan asn. dengan harapan, pp bisa waktu dekat bisa segera selesai sehingga tahun depan dapat berjalan. 
melalui pp yang saat ini tengah digodok tersebut, bukan hanya asn yang dihukum penjara paling singkat 2 tahun yang dapat diberhentikan dari jabatannya, namun asn yang tidak mencapai target kinerja dapat pula memperoleh sanksi pemecatan.
sementara bagi asn yang diberhentikan karena kinerja, tentu bagian ini akan dilakukan penguatan untuk memberhentikan pegawai asn yang tidak mencapai target kinerja sebagai kategori pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. 
di sisi lain, diketahui bahwa kebijakan ini muncul karena banyaknya asn yang kinerjanya buruk atau tidak bagus, tetapi kenyataannya tetap dipertahankan.
maka dari itu, dengan kebijakan ini nantinya tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan asn yang buruk kinerjanya. (ika/sro/ian/yat/del/tim/disway)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 22 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan