KPK Periksa Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto : Kasus Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera !

Reporter: Romi RIvano |

Editor: Zen Kito |

Rabu , 05 Jun 2024 - 16:25

Direktur Utama PT Hutama Karya (HK) Budi Harto diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatra, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/6/2024).-FOTO : ANTARA-

Juru Bicara Bidang Penindakan KPK juga mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses penyidikan dan melapor jika memiliki informasi relevan terkait perkara ini.

Seiring dengan berjalannya penyidikan, KPK telah menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi ini.

Pada Senin (25/3), tim penyidik menggeledah kantor pusat PT HK Persero dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero).

"Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan dokumen terkait pengadaan lahan yang diduga dilakukan secara melawan hukum," ujar Ali Fikri.

Dokumen-dokumen tersebut disita oleh penyidik untuk dipelajari dan dikonfirmasi kepada para saksi sebelum disertakan dalam berkas perkara.

"Temuan dokumen ini berisi item pengadaan yang diduga dilakukan secara melawan hukum," tambah Ali.

KPK menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawal proses penyidikan kasus ini.

"Kami mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses penyidikan dan tidak segan melapor ke KPK jika memiliki informasi relevan terkait perkara ini," kata Ali Fikri.

Penyelidikan kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur besar seperti Jalan Tol Trans Sumatra.

KPK berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses tersebut.

KPK akan terus melakukan pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti untuk memperkuat kasus ini.

Selain itu, penggeledahan dan penyitaan dokumen yang relevan akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini dapat diidentifikasi dan ditindak sesuai hukum.

kpk periksa direktur utama pt hutama karya budi harto : kasus pengadaan lahan tol trans sumatera !                            jakarta, koranpalpos.com - tim penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk) pada hari rabu memeriksa direktur utama pt hutama karya (hk) budi harto sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jalan tol trans sumatra. pemeriksaan ini berlangsung di gedung merah putih kpk, jakarta.
menurut kepala bagian pemberitaan kpk ali fikri, selain budi harto, kpk juga memanggil direktur keuangan dan manajemen risiko pt hutama karya eka setya adrianto dan pihak swasta bernama irza dwiputra susilo.
ketiganya telah hadir dan menjalani pemeriksaan oleh penyidik kpk.
baca juga:kpk tetapkan lebih dari 10 orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam kasus djka
baca juga:kpk setor rp59,2 miliar ke kas negara : uang pengganti dari terpidana dodi reza alex !
budi harto yang selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 14.08 wib mengungkapkan bahwa dirinya diperiksa kpk terkait pembelian lahan di sekitar jalan tol trans sumatra.
"ada pembelian lahan, bukan untuk tol sumatra, di luar jalan tol, properti," kata budi di gedung merah putih kpk, jakarta.
pada rabu (13/3) lalu, kpk mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan lahan sekitar jalan tol trans sumatra.
baca juga:jaksa kpk tuntut 4 tahun penjara istri mantan gubernur jambi, ini kasusnya !
baca juga:kpk panggil 3 saksi kasus lahan tol trans sumatera : proses penyidikan dugaan korupsi terus digenjot !
ali fikri menjelaskan bahwa indikasi kerugian keuangan negara muncul dalam proses pengadaan lahan yang dilaksanakan oleh pt hk (persero).
"kpk telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dengan dimulainya penyidikan ini. namun, sesuai kebijakan lembaga antirasuah, nama-nama para tersangka dan uraian lengkap perkara akan disampaikan saat dilakukan penahanan," kata ali.
kpk menyatakan bahwa proses pengumpulan alat bukti masih berlangsung dan perkembangan penyidikan akan disampaikan secara berkala.
baca juga:nah lho ! kpk menindaklanjuti aduan pemerasan oleh oknum jaksa terhadap saksi 
baca juga:kpk panggil 6 saksi kasus korupsi lahan tol trans sumatra
juru bicara bidang penindakan kpk juga mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses penyidikan dan melapor jika memiliki informasi relevan terkait perkara ini.
seiring dengan berjalannya penyidikan, kpk telah menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi ini.
pada senin (25/3), tim penyidik menggeledah kantor pusat pt hk persero dan pt hkr (anak usaha pt hk persero).
baca juga:kpk umumkan penyidikan korupsi proyek pltu bukit asam pt pln dimulai
baca juga:kpk minta maaf atas kasus pungli rutan kpk : besaran pungli terhadap tahanan rp 20 juta sekali transaksi !
"dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan dokumen terkait pengadaan lahan yang diduga dilakukan secara melawan hukum," ujar ali fikri.
dokumen-dokumen tersebut disita oleh penyidik untuk dipelajari dan dikonfirmasi kepada para saksi sebelum disertakan dalam berkas perkara.
"temuan dokumen ini berisi item pengadaan yang diduga dilakukan secara melawan hukum," tambah ali.
kpk menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawal proses penyidikan kasus ini.
"kami mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses penyidikan dan tidak segan melapor ke kpk jika memiliki informasi relevan terkait perkara ini," kata ali fikri.
penyelidikan kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur besar seperti jalan tol trans sumatra.
kpk berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses tersebut.
kpk akan terus melakukan pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti untuk memperkuat kasus ini.
selain itu, penggeledahan dan penyitaan dokumen yang relevan akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini dapat diidentifikasi dan ditindak sesuai hukum.
sementara itu, masyarakat diharapkan tetap waspada dan aktif melaporkan setiap indikasi korupsi kepada kpk.
transparansi dalam proses penyidikan dan partisipasi publik diharapkan dapat membantu kpk dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang merugikan negara.
kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jalan tol trans sumatra menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan proyek infrastruktur besar di indonesia.
peran aktif kpk dalam mengusut kasus ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa proses pengadaan lahan dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
melalui penyidikan yang mendalam dan dukungan dari masyarakat, diharapkan dapat tercapai keadilan dan pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi.(ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan