Tapera Bisa Jadi Beban Tambahan Pekerja !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 28 May 2024 - 21:36

Kegiatan sejumlah karyawan swasta. Insert salah satu perumahan di kawasan perkotaan. F disway dan antara -Foto : Disway dan ANTARA-

tapera bisa jadi beban tambahan pekerja !                               palembang, koranpalpos.com – pemerintah pusat kembali mengeluarkan kebijakan yang berbau kontroversial.
kebijakan tersebut berhubungan dengan gaji utamanya bagi karyawan atau pekerja swasta dimana gaji para pekerja di indonesia termasuk karyawan swasta, bakal kena potongan tambahan untuk simpanan tabungan perumahan rakyat (tapera).
aturan itu tertuang dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau tapera yang diteken presiden joko widodo (jokowi) pada 20 mei 2024.
dimana dalam aturan itu juga telah dikenakan kepada asn, tni dan polri.
baca juga:pengumuman : gaji ke-13 asn dan pensiunan cair 3 juni 2024, siap-siap cek rekening !
baca juga:tyas fatoni apresiasi pelaksanaan sriwijaya expo tahun 2024
pada dasarnya, aturan tersebut berisikan mengenai gaji, upah, atau penghasilan para pekerja di indonesia akan kena potongan tambahan untuk simpanan tabungan perumahan rakyat (tapera), dari yang selama ini ada yang sudah terkena potongan pajak penghasilan (pph), iuran bpjs kesehatan, hingga iuran bpjs ketenagakerjaan.
dikutip dalam pasal 5 pp nomor 21 tahun 2024 bahwa, setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diwajibkan menjadi peserta tapera.
bahkan, pada pasal 7, dirinci jenis pekerja yang wajib menjadi peserta tapera tidak hanya pns atau asn dan tni-polri, serta bumn, melainkan termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah.
"setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta," bunyi pasal 5 ayat 3 pp tersebut.
baca juga:keputusan bersama persetujuan 3 raperda ditandatangani
baca juga:pemprov sumsel salurkan bantuan untuk korban banjir oku total rp 5 miliar 
jadi, besaran simpanan peserta itu ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan untuk peserta pekerja, dan penghasilan rata-rata setiap bulan dalam satu tahun takwim sebelumnya dengan batas tertentu untuk peserta pekerja mandiri. 
perlu diketahui, untuk persentase besaran simpanan paling baru ditetapkan dalam pasal 15 pp 21/2024.
dalam pasal 15 ayat 1 pp itu disebutkan besaran simpanan pemerintah tetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.
terkait kebijakan ini, tak pelak mendapatkan sejumlah reaksi dari warga terutama para pekerja swasta.
baca juga:popularitas dan tingkat kepuasan warga tinggi 
baca juga:5.857 calon haji indonesia berangkat menuju jeddah
seperti dikatakan sejumlah karyawan swasta di palembang memberikan tanggapan terhadap kebijakan baru pemerintah terkait pemotongan 3 persen dari gaji mereka untuk tabungan perumahan rakyat (tapera), yang tertuang dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 21 tahun 2024.
ijal, salah seorang karyawan swasta di kota palembang menyatakan,  dirinya merasa terbebani dengan kebijakan ini.
“meskipun memiliki manfaat jangka panjang untuk kepemilikan rumah, tetapi tambahan pemotongan gaji ini memberikan tekanan keuangan tambahan bagi saya,” ujarna, selasa (28/5).
sedangka aan, karyawan swasta di kota palembang lainnya  mengaku, dirinya merasa bahwa kebijakan tersebut seharusnya disertai dengan insentif atau manfaat tambahan bagi peserta tapera.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg minggu 26 mei 2024 : status waspada potensi hujan lebat di kalimantan dan papua !
baca juga:popularitas dan tingkat kepuasan warga tinggi 
“tanpa itu, rasanya lebih seperti beban tambahan bagi kami yang sudah mencoba mengelola pengeluaran dengan hati-hati,” imbuhnya. 
sedangkan efi, pekerja swasta lainnya yang juga berdomisli di palembang  mengatakaan, dirinya memahami pentingnya kepemilikan rumah, tetapi pemerintah seharusnya memberikan opsi kepada karyawan untuk memilih apakah mereka ingin bergabung dengan program ini atau tidak.
memaksa semua karyawan untuk ikut mungkin tidak adil bagi mereka yang memiliki prioritas keuangan lain,” ujarnya dengan nada serius.
terpisah, munir salah seorang karyawan perkebunan di kabupaten musi rawas mengatakan, seharusnya pemerintah menaikkan gaji karyawan sesuai dengan yang diajukan  sebelumnya.
“sehingga saat ada pemotongan untuk tapera, tidak terasa begitu memberatkan bagi karyawan," harapnya. 
senada dikatakan suryadi, karyawan perkebunan di kabupaten yang sama. 
dia mendukung kebijakan tersebut jika memang untuk kesejahteraan pekerja. 
namu disisi lain, tentu potongan tersebut akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan atau biaya hidup setiap bulannya.
"harus ada kebijakan dari pemerintah berupa subsidi,  sehingga bisa meringankan beban karyawan artinya ada persentase yang disubsidi oleh pemerintah misalnya  nilai objek yang harusnya 100 persen maka tabungannya ditanggung 70 persen oleh pekerja dan 30 persen subsidi pemerintah," katanya. “ibarat investasi tambahnya, ada bagi hasil dari tabungan pekerja itu sendiri. jangan sampai rakyat yang dibabkan untuk menyisihkan biaya pembangunan tapi pra pejabat malah menikmati hasilnya," ucapnya. 
sementara itu, kebijakan pemerintah untuk memotong gaji pekerja swasta dan pekerja mandiri sebesar 3 persen dari pendapatan, mendapatkan sorotan dari anggotadprd sumsel. 
"kalau masalah kesehatan, bisa dimaklumi bila pemerintah ingin ikut andil dalam pengaturannya. tetapi bila masalah rumah pun juga harus diatur, memurut saya ini harus didalami lagi. apalagi yang akan diatur itu karyawan swasta dan pekerja mandiri,” ujar ketua komisi i dprd sumsel, antoni yuzar sh mh, selasa (28/5). 
politisi pkb ini mengakum mengapresiasi perhatian yang besar dari pemerintah terkait masalah tabungan perumahan rakyat ini, namu dalam hal ini, dia meminta agar kebijakan itu diserahkan kepada masyarakat, tanpa ada pemaksaan. 
"walaupun niatnya baik. namun saya minta kebijakan ini jangan sampai memaksa apalagi memberatkan masyarakat. biarkan masyarakat memilih yang terbaik untuk mereka. karena yang lebih tahu soal kehidupan mereka adalah masyarakat itu sendiri," ujarnya.
karena kebijakan ini masih baru, maka politisi pkb ini meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini.
“tentu dengan memperhatikan aspirasi para pekerja yang gajinya bakal dipotong,” tukasnya.  
sebelumnya terkait (pp) nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau tapera kemudian, disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 yang mengatur tentang besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.
sedangkan untuk peserta pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri oleh mereka sebagaimana diatur dalam ayat 3.
secara umum, simpanan peserta pekerja untuk tapera dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri.
sementar itu,  simpanan peserta pekerja mandiri dibayarkan oleh pekerja mandiri itu sendiri atau si freelancer. lantas, kapan kebijakan tersebut berlaku?.
dalam pasal 68 pp itu pun juga telah ditegaskan kepada para pemberi kerja untuk mendaftarkan para pekerjanya kepada bp tapera paling lambat tujuh tahun sejak tanggal berlakunya pp 25/2020 pada 20 mei 2020.
itu artinya pemotongan gaji untuk tapera itu bakal dilakukan mulai 2027.
dasar perhitungan perkalian besaran simpanan peserta dilaksanakan dengan ketentuan pekerja yang menerima gaji atau upah yang bersumber dari apbn atau apbd diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
untuk pekerja bumn, bumd, dan swasta diatur oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. sementara itu, untuk pekerja mandiri diatur oleh bp tapera, namun dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanannya dihitung dari penghasilan yang dilaporkan.
pasal 20 pp tapera pun menyebutkan pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan tapera setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana tapera.
bagi pekerja mandiri atau freelancer juga demikian, setiap tanggal 10.
jika tanggal 10 hari libur, maka simpanan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.
pasal 20 pp tapera pun menyebutkan pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan tapera setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana tapera.
selanjutnya, peserta membayar simpanan kepada rekening dana tapera di bank kustodian, melalui bank penampung, atau pihak yang menyelenggarakan mekanisme pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh bank kustodian.
simpanan peserta terbagi dalam alokasi dana pemupukan, dana pemanfaatan, dan dana cadangan dengan komposisi persentase tertentu yang ditetapkan oleh bp tapera.
jadi, dana pemanfaatan tersebut adalah persentase dana tapera pada rekening dana tapera yang dipergunakan untuk pembiayaan perumahan peserta dengan tingkat bunga atau margin lebih rendah dari tingkat bunga atau margin pembiayaan perumahan komersial yang ditetapkan oleh bp tapera.
apabila peserta tidak membayar simpanan, maka status kepesertaan tapera dinyatakan nonaktif.
hanya saja, jika status kepesertaan tapera dapat diaktifkan kembali setelah peserta melanjutkan pembayaran simpanan.
peserta yang status kepesertaan taperanya nonaktif, rekening kepesertaannya tetap tercatat di bp tapera. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 29 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan