Perlu Kebijakan Baru agar Kades Bisa Perbaiki Coklit DPT

Reporter: Popa Delta |

Editor: Isro Antoni |

Rabu , 15 May 2024 - 18:46

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat RDP dalam RDP bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). --Foto: Antara

JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan perlu ada kebijakan baru yang membuat kepala desa dapat menindaklanjuti saran dan perbaikan Bawaslu atau hasil pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih tetap (DPT).

"Usulannya dari Bawaslu agar KPU dan Bawaslu bersama pemerintah membuat kebijakan agar kepala desa dapat menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu atau hasil coklit KPU dalam hal ditemukan adanya data penduduk yang meninggal atau tidak diketahui keberadaannya," ujar Bagja dalam RDP bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menghindari kembali terulangnya kejadian seseorang yang telah meninggal dunia dapat memilih atau melakukan pencoblosan saat pemilu.

Selain itu, data pemilih yang dihasilkan pun menjadi akurat secara de facto maupun de jure.

Dia mengungkapkan pada Pemilu 2024, terdapat banyak data orang meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaannya. Data tersebut tidak dihapus dalam DPT lantaran tidak adanya dokumen autentik.

Pasalnya, untuk mengubah DPT diperlukan surat kematian yang hanya dikeluarkan oleh pemerintah. Kendati demikian, masih banyak penduduk yang sudah meninggal dunia tidak memiliki surat kematian.

Bagja pun bercerita mengenai pengalamannya pada Pilkada 2020. Dia menemukan ada seseorang yang sudah meninggal sekitar 10 hari sebelum pencoblosan dan ikut memilih.

Kejadian tersebut diketahui oleh pengawas pemilu, sehingga TPS tersebut melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU).

"Akhirnya TPS tersebut di-PSU, padahal KTP yang digunakan adalah KTP orang yang sudah meninggal 10 hari sebelum pemilihan," pungkasnya. (ant)

perlu kebijakan baru agar kades bisa perbaiki coklit dpt                            jakarta, koranpalpos.com - ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) ri rahmat bagja mengatakan perlu ada kebijakan baru yang membuat kepala desa dapat menindaklanjuti saran dan perbaikan bawaslu atau hasil pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih tetap (dpt).
"usulannya dari bawaslu agar kpu dan bawaslu bersama pemerintah membuat kebijakan agar kepala desa dapat menindaklanjuti saran perbaikan bawaslu atau hasil coklit kpu dalam hal ditemukan adanya data penduduk yang meninggal atau tidak diketahui keberadaannya," ujar bagja dalam rdp bersama komisi ii dpr ri di kompleks parlemen senayan, jakarta, rabu.
menurutnya, hal ini dilakukan untuk menghindari kembali terulangnya kejadian seseorang yang telah meninggal dunia dapat memilih atau melakukan pencoblosan saat pemilu.
selain itu, data pemilih yang dihasilkan pun menjadi akurat secara de facto maupun de jure.
dia mengungkapkan pada pemilu 2024, terdapat banyak data orang meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaannya. data tersebut tidak dihapus dalam dpt lantaran tidak adanya dokumen autentik.
baca juga:pj gubernur minta dukungan tni jaga kondusifitas sumsel, jelang pilkada serentak 2024
baca juga:banyak baliho cabup-cawabup melanggar perda: kok dibiarkan sih !
pasalnya, untuk mengubah dpt diperlukan surat kematian yang hanya dikeluarkan oleh pemerintah. kendati demikian, masih banyak penduduk yang sudah meninggal dunia tidak memiliki surat kematian.
bagja pun bercerita mengenai pengalamannya pada pilkada 2020. dia menemukan ada seseorang yang sudah meninggal sekitar 10 hari sebelum pencoblosan dan ikut memilih.
kejadian tersebut diketahui oleh pengawas pemilu, sehingga tps tersebut melaksanakan pemungutan suara ulang (psu).
"akhirnya tps tersebut di-psu, padahal ktp yang digunakan adalah ktp orang yang sudah meninggal 10 hari sebelum pemilihan," pungkasnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 16 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan