Hai ASN ! Fokus Saja Layani Masyarakat

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 02 May 2024 - 21:44

Aktivitas para ASN di Kota Palembang dalam melayani masyarakat-Foto: Koer Palpos-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Jelang tahapan Pilkada khususnya di Sumsel pada November 2024 mendatang, pemerintah pusat terus mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral alias tidak boleh berpolitik praktis.

Peringatan ini terus didengungkan pemerintah lantaran konstelasi dan suasana politik panas jelang Pilkada di beberapa daerah khusus di kabupaten dan kota se Sumsel.

Hal ini tentu perlu ditekankan agar terciptanya demokrasi yang sehat jujur dan adil sehingga diharapkan dari sini akan tercipta demokrasi berkualitas yang berujung pada terpilihnya pemimpin daerah yang mempunyai legitimasi kuat di masyarakat.

Dalam Pasal 2 UU No 5 tahun 2014 yang berbunyi setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.

Penekanan netralitas ASN ini juga akaj diiringi sanksi tegas jika ASN diapun dan jabatan apapun dia terbukti tak netral.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengingatkan para ASN agar tidak terlibat politik praktis pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Agus saat diwawancarai di Palembang, Kamis, mengatakan potensi ASN melanggar netralitas masih bisa terjadi di Pilkada serentak yang akan digelar di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi nanti.

Oleh sebab itu, dirinya meminta para ASN mengetahui posisinya sebagai pegawai pemerintah bahwa tidak boleh ikut dalam politik praktis.

"Secara matematis potensi ASN ikut politik praktis itu ada, sehingga kegiatan pencegahan ini kita lakukan untuk mengingatkan ASN untuk tidak melanggar," katanya.

Ia menjelaskan, selama pelaksanaan Pemilu 2024, jumlah laporan pelanggaran ASN yang masuk mencapai 489 orang.

hai asn ! fokus saja layani masyarakat                                palembang, koranpalpos.com – jelang tahapan pilkada khususnya di sumsel pada november 2024 mendatang, pemerintah pusat terus mengingatkan agar aparatur sipil negara (asn) harus netral alias tidak boleh berpolitik praktis.
peringatan ini terus didengungkan pemerintah lantaran konstelasi dan suasana politik panas jelang pilkada di beberapa daerah khusus di kabupaten dan kota se sumsel. 
hal ini tentu perlu ditekankan agar terciptanya demokrasi yang sehat jujur dan adil sehingga diharapkan dari sini akan tercipta demokrasi berkualitas yang berujung pada terpilihnya pemimpin daerah yang mempunyai legitimasi kuat di masyarakat.
baca juga:bukan hanya bandara smb 2 palembang : berikut daftar 17 bandara kehilangan status internasional !
baca juga:bmkg : hujan petir melanda sebagian wilayah indonesia pada kamis ini !
dalam  pasal 2 uu no 5 tahun 2014 yang berbunyi setiap pegawai asn harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.
penekanan netralitas asn ini juga akaj diiringi sanksi tegas jika asn diapun dan jabatan apapun dia terbukti tak netral.
ketua komisi aparatur sipil negara (kasn) agus pramusinto mengingatkan para asn agar tidak terlibat politik praktis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
agus saat diwawancarai di palembang, kamis, mengatakan potensi asn melanggar netralitas masih bisa terjadi di pilkada serentak yang akan digelar di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi nanti.
baca juga:ratusan pengungsi gunung ruang dievakuasi menggunakan kri kakap
baca juga:bmkg : potensi hujan lebat di 26 provinsi indonesia pada awal mei 2024
oleh sebab itu, dirinya meminta para asn mengetahui posisinya sebagai pegawai pemerintah bahwa tidak boleh ikut dalam politik praktis.
"secara matematis potensi asn ikut politik praktis itu ada, sehingga kegiatan pencegahan ini kita lakukan untuk mengingatkan asn untuk tidak melanggar," katanya.
ia menjelaskan, selama pelaksanaan pemilu 2024, jumlah laporan pelanggaran asn yang masuk mencapai 489 orang.
sebanyak 378 orang asn terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi, serta sebanyak 94 asn sudah dijatuhi sanksi.
baca juga:proyek ipal dan kerusakan jalan di palembang 
baca juga:ratu dewa ajak masyarakat nobar timnas indonesia u-23 vs uzbeksitan di bkb
 "angka itu lebih rendah dari pemilu 2020. untuk pilkada nanti karena belum berlangsung, kami mengharapkan hal ini tidak ada lagi," katanya berharap.
sedangkan, untuk wilayah ditemukan lima orang asn.
namun, dirinya tidak menyebutkan asal asn yang melanggar netralitas tersebut.
hanya saja, kelimanya tersebar di 17 kabupaten/kota.
pelanggaran netralitas asn bervariasi, mulai dari ikut mobilisasi, memberi dukungan melalui komentar, terang-terangan mendukung di media sosial dan sebagainya.
"ada juga yang terbukti melanggar kemudian diberi peringatan, bahkan ptdh (pemberhentian tidak dengan hormat). di sumsel tidak ada yang ptdh," kata agus. 
sementara itu, kordiv. penanganan pelanggaran & datin bawaslu provinsi sumatera selatan, ahmad naafi sh mengatakan, pengawasan terhadap pelaksanaan pesta demokrasi, merupakan bagian dari tugas dan fungsi bawaslu, termasuk mengawasi asn yang terlibat politik praktis.
“bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas asn, tni, maupun polri,” katanya.
atas dasar itu lanjut naafi, wewenang bawaslu dalam hal menangani netralitas asn tidak hanya dalam kontek penegakan hukum ansich (pro justitia).
namun bawaslu lanjut naafi, juga berperan dalam kontek melakukan pengawasan, atau dengan kata lain pintu masuk wewenang bawaslu dalam menangani netralitas asn dapat melalui fungsi pengawasan, dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum.
untuk itu, naafi meminta asn untuk tetap netral dan tegak lurus layani masyarakat.
“kita minta asn fokuslah dengan tupoksinya masing-masing. asn juga harus terus menjaga netralitasnya, untuk menghindari penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik, menjaga integritas kompetisi politik, serta melindungi kepentingan publik,” tegasnya.
karena, lanjut naafi, jika asn yang kedapatan melanggar, dan terlibat dalam prolitik praktis, maka, yang bersangkutan harus siap-siap untuk menerima sanksi    sesuai aturan yang berlaku.
senada dikatakan ketua bawaslu oki, romi maradona melalui divisi penanganan pelanggaran,
syahrin. dimana  bawaslu oki akan melakukan sosialisasi mengenai netralitas asn tersebut.
"kita biasanya dari bawaslu oki akan melakukan sosialisasi baik melalui surat, melayangkan ke pemda sampai ke tingkat kecamatan dan pejabat kepala desa. kita akan selalu memberikan imbauan," ungkapnya, kamis (2/5).
menurut syahrin, mereka juga nanti akan melakukan sosialisasi-sosialisasi lainnya dan akan mengundang beberapa perwakilan.
termasuk perwakilan partai politik untuk sama-sama menjaga netralitas.
"dari partai politik maupun calon juga jangan melibatkan asn, dan asn harus sadar untuk tidak menyertakan diri dalam politik praktis pada saat pilkada nanti," ujarnya.
netralitas asn ini juga disikapi pemerintah daerah seperti dikatakan penjabat (pj) walikota prabumulih, h elman st mm, yang mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat kota prabumulih, termasuk aparatur sipil negara (asn) di lingkup pemerintah kota (pemkot) prabumulih, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah walikota dan wakil walikota prabumulih periode 2024-2029.
dalam imbauannya, pj wako elman menekankan pentingnya menjaga kondusifitas dan kekeluargaan di tengah kegembiraan menyambut pilkada.
"kegembiraan menyambut pilkada silahkan, tapi yang penting apalagi asn jaga kondusifitas kita jaga kekeluargaan kita," ungkap h elman st mm, ketika diwawancarai belum lama ini. 
ditegaskan oleh elman, bahwa meskipun pilihan dalam pemilihan tersebut boleh berbeda, namun kekeluargaan harus tetap diutamakan.
"silahkan mau pilih siapa mau menjagokan yang mana semua calon itu bagus, tapi ingat kondusifitas dan kekeluargaan harus diutamakan," tegasnya.
lebih lanjut, pj wako elman mengingatkan kepada seluruh asn untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
"asn jangan nian masuk ke situ (politik)," ucapnya seraya mengatakan apabila ada asn yang terlibat politik tentunya akan ada sanksi. 
sementara itu, juga disampaikan kepada ketua rt dan rw untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
elman menekankan bahwa rt/rw merupakan tulang punggung perpanjangan tangan pemerintah oleh karenanya tidak boleh berpolitik karena dapat membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak.
"tupoksi rt/rw itu beda, artinya untuk mengayomi masyarakat kalau ada apa-apa. jangan terkotak-kotaklah," tuturnya.
terkait itupula sambung elman, pihaknya telah memberikan instruksi kepada lurah-lurah untuk mengumpulkan para rt dan rw guna memberikan penjelasan agar tidak terkotak-kotak karena politik.
"jadi kalau terkotak-kotak kita tidak akan bisa melayani masyarakat, akhirnya kita saling hujat itu tidak boleh seperti itu," imbuhnya.
menanggapi pertanyaan tentang aapakah sudah ada asn yang melaporkan akan mencalonkan diri pada pilkada mendatang, elman menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait hal tersebut.
"sampai ini belum ada ke kami, kalau memang mau mencalonkan ada tata tertibnya sejauh ini belum ada," tutupnya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 3 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan