Penutupan Kedai Non Halal di Lubuklinggau, Menuai Sorotan YPHPUI

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 30 Apr 2024 - 17:07

Andika Wira SH. MH. Foto: dokumen palpos--

* Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

* Pasal 27 ayat (2 ): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

"Dengan ini kami dari kantor Hukum Andika Wira Kesuma SH. MH. dan Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia, sangat menyayangkan dengan tindakan arogansi dan sarat akan kepentingan salah satu oknum ormas saja. Negara kita adalah negara hukum yang berlandaskan UU dan Pancasila," pungkas Andika.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kehebohan muncul akibat kedai non halal yang diduga tidak memiliki izin di tengah masyarakat Kota Lubuklinggau.

Dalam menyikapi masalah ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau telah mengambil tindakan tegas untuk menangani situasi tersebut.

Asisten II Setda Kota Lubuklinggau, H Surya Darma, bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, langsung melakukan rapat dan turun langsung ke lokasi kejadian.

Hasilnya, kedai yang terletak di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, langsung ditutup sementara. (yat)

penutupan kedai non halal di lubuklinggau, menuai sorotan yphpui                            lubuklinggau, koranpalpos.com - penutupan kedai non halal di kota lubuklinggau menjadi sorotan ketua yayasan perlindungan hukum pelaku usaha indonesia (yphpui) andika wira kesuma sh mh. 
pasalnya penutupan kedai tersebut dinilainya kurang bijak dan sedikit lucu.  "mengapa harus ada penutupan, seharusnya pemerintah melakukan pembinaan bukan malah sebaliknya," ungkap andika, selasa 30 april 2024.
menurut andika, kota lubuklinggau tidak punya sumber daya alam (sda) yang memadai. jika kondisi seperti ini terus, dipastikan investor  bakal jerah berinvestasi di bumi sebiduk semare ini. 
penutupan kedai non halal tersebut juga dinilainya andika, bertentangan dengan hak asasi manusia (ham)."berdasarkan deklarasi universal hak -hak asasi manusia, pasal 7 disebutkan. bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
baca juga:kisah purwanto: 43 tahun dagang bakso dari omzet ribuan hingga jutaan rupiah 
baca juga:lowongan kerja : pt. arwana akan rekrutmen besar-besaran untuk pabrik baru di ogan ilir sumatera selatan !
 ditambahkan andika, itu artinya setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias. dalam konstitusi indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan. 
kemudian lanjut andika, pada  pasal 27 ayat (1)  juga disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
dikatakan andika, dalam hal ini pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, telah menjadi pelaku usaha yang baik sebagaimana di atur dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 40 tahun 1999  pasal 7 ayat (1), (2) dan (3):
"ayat (1),  beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. ayat (2), memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. ayat (3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif," kata andika membacakan bunyi ayat yang dimaksud. 
baca juga:pj. wako prabumulih serahkan bantuan sosial uep untuk 70 warga
baca juga:program jumat berbagi partai demokrat prabumulih kembali berlanjut 
dalam masalah ini, dikatakan andika, pelaku usaha telah menulis dengan jelas bahwa makanan non halal dan disertakan logo gambar binatang yang  non halal yang mana dengan tujuan apabila ada yang buta huruf dengan melihat gambar hewan non halal dapat mengerti bahwa rumah makan itu non halal. "mereka sadar dan tau bahwa resto tersebut bukan tempat orang muslim dan juga setelah melihat dari daftar menu sudah sangat jelas bahwa menu pun di tulis nama hewan non halal," tegasnya. 
mengenai izin bpom dijelaskan andika yang harus dipahamin bahwa produk makanan yang tidak perlu izin edar bpom seperti :
1. pangan olahan dari industri rumah tangga;
produk makanan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga tidak wajib memiliki izin edar bpom.
baca juga:bpbd oku selatan turunkan alat berat bersihkan material longsor
baca juga:polda sumsel siagakan ratusan personel kawal hari buruh
2. pangan olahan dengan masa simpan kurang dari 7 hari. produk makanan olahan yang memiliki masa simpan kurang dari 7 hari juga tidak memerlukan izin edar bpom.
3. pangan olahan yang diimpor dalam jumlah kecil. produk makanan olahan yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan seperti sampel, penelitian, atau konsumsi sendiri juga tidak perlu izin edar bpom.
4. pangan olahan yang digunakan sebagai bahan baku. produk makanan olahan yang digunakan sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir tidak memerlukan izin edar bpom.
5. produk makanan olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir juga terbebas dari izin edar bpom.
baca juga:pj. bupati sandi ajak birokrat muba tingkatkan kolaborasi 
baca juga:651 anak di oku miliki kia melalui program anak umang
6. pangan yang dikemas di hadapan pembeli. produk makanan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen juga tidak perlu izin edar bpom.
7. pangan siap saji. produk makanan siap saji juga tidak harus memiliki izin edar bpom.
8. pangan dengan pengolahan minimal (pasca panen). pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal seperti pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan btp, kecuali btp untuk pelilinan, juga tidak memerlukan izin edar bpom.
"harus dipahami mana yang harus memiliki izin bpom mana yang tidak, dan juga mengenai harus mendapatkan  izin dari masyarakat itu kalo bentuk usaha yang beresiko, dan ini tidak beresiko terhadap masyarakat mengenai dampak usaha tersebut, sehingga merugikan masyarakat banyak dan pelaku usaha harus sama dimata hukum," tambah andika.
andika mempertegas kembali dengan dalil sesuai dalam undang-undang dasar (uud) 1945 dan undang-undang republik indonesia, tepatnya hak dan kewajiban dalam pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) uud 1945, yaitu :
* pasal 27 ayat (1): segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
* pasal 27 ayat (2 ): tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
"dengan ini kami dari kantor hukum andika wira kesuma sh. mh. dan yayasan perlindungan hukum pelaku usaha indonesia, sangat menyayangkan dengan tindakan arogansi dan sarat akan kepentingan salah satu oknum ormas saja. negara kita adalah negara hukum yang berlandaskan uu dan pancasila," pungkas andika. 
seperti diberitakan sebelumnya, kehebohan muncul akibat kedai non halal yang diduga tidak memiliki izin di tengah masyarakat kota lubuklinggau.
dalam menyikapi masalah ini, pemerintah kota (pemkot) lubuklinggau telah mengambil tindakan tegas untuk menangani situasi tersebut.
asisten ii setda kota lubuklinggau, h surya darma, bersama dengan dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) serta organisasi perangkat daerah (opd) terkait, langsung melakukan rapat dan turun langsung ke lokasi kejadian.
hasilnya, kedai yang terletak di kelurahan taba jemekeh, kecamatan lubuklinggau timur i, langsung ditutup sementara. (yat)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 1 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan