Gigit Jari, Pemerintah Umumkan Tak Beri THR untuk Honorer Tahun Ini

Reporter: Dahlia |

Editor: Isro |

Minggu , 17 Mar 2024 - 10:52

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas saat mengumumkan siapa saja yang mendapatkan THR tahun ini-Foto: instagram @kemenpanrb-

Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan bagi pensiun dan penerima pensiun, komponen THR dan gaji ke-13 mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

Bagi profesi guru dan dosen, komponen yang diterima mencakup 100 persen tunjangan profesi, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru.

Pembayaran THR dilakukan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri, dengan pencairan lanjutan setelah Lebaran bagi yang belum menerima pembayaran sebelumnya.

Pencairan gaji ke-13 dilakukan pada Juni 2024, dilanjutkan dengan pencairan bulan berikutnya bagi yang belum menerima pembayaran.

Keputusan ini menjadi sorotan karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh perangkat desa dan tenaga honorer.

Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini diambil dengan pertimbangan yang matang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kondisi fiskal yang ada.

Tetap diharapkan adanya solusi yang memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi semua pihak yang terkait. ***

gigit jari, pemerintah umumkan tak beri thr untuk honorer tahun ini                            palembang - pemerintah telah mengumumkan keputusan yang mengejutkan bagi perangkat desa dan tenaga honorer di tahun 2024 ini.
mereka tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (thr) dan gaji ke-13, sesuai dengan pernyataan menteri dalam negeri tito karnavian.
meskipun sebelumnya perangkat desa telah menerima thr yang dibiayai dari dana desa, kali ini keputusan ini berdampak langsung pada mereka.
tito karnavian menjelaskan bahwa perangkat desa, termasuk kepala desa, bukanlah bagian dari aparatur sipil negara (asn) sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
baca juga: pemkot palembang diganjar award dari menpan rb
baca juga:kpu targetkan rekapitulasi nasional rampung sebelum 20 maret 2024
karena itu, pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk memberikan thr kepada kelompok ini.
meskipun demikian, tito juga menyebutkan bahwa keputusan ini akan dibahas lebih lanjut dengan asosiasi dan menteri keuangan sri mulyani indrawati, untuk mempertimbangkan solusi yang tidak memberatkan dana desa sambil tetap mengutamakan kesejahteraan perangkat desa.
sementara itu, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi abdullah azwar anas menegaskan bahwa tenaga honorer juga tidak akan menerima thr dan gaji ke-13, kecuali jika mereka telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
“kami sampaikan honorer tidak dapat thr dan gaji ke-13,” ujar anas.
baca juga: sosialisasi ops keselamatan musi 2024 menyapa mahasiswa dan komunitas ojin
baca juga:pt pos indonesia siapkan promo khusus ramadhan
peraturan pemerintah (pp) nomor 14 tahun 2024 telah ditetapkan untuk memberikan pencairan penuh thr dan gaji ke-13 kepada asn/pejabat/tni/polri.
komponen thr dan gaji ke-13 untuk asn/pejabat/tni/polri meliputi gaji pokok sesuai dengan nilai penghasilan per maret 2024 untuk thr, dan mei 2024 untuk gaji ke-13; tunjangan jabatan/umum; tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga dan tunjangan pangan); serta 100 persen tunjangan kinerja bagi asn pusat dan setinggi-tingginya 100 persen untuk asn daerah.
pemberian tunjangan kinerja bagi asn daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
sedangkan bagi pensiun dan penerima pensiun, komponen thr dan gaji ke-13 mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.
baca juga:menyambut musim mudik lebaran 2024 : berikut persiapan dan tips aman !
baca juga:ratu dewa ajak warga kedepankan sikap saling toleransi
bagi profesi guru dan dosen, komponen yang diterima mencakup 100 persen tunjangan profesi, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru.
pembayaran thr dilakukan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya idul fitri, dengan pencairan lanjutan setelah lebaran bagi yang belum menerima pembayaran sebelumnya.
pencairan gaji ke-13 dilakukan pada juni 2024, dilanjutkan dengan pencairan bulan berikutnya bagi yang belum menerima pembayaran.
keputusan ini menjadi sorotan karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh perangkat desa dan tenaga honorer.
meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini diambil dengan pertimbangan yang matang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kondisi fiskal yang ada.
tetap diharapkan adanya solusi yang memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi semua pihak yang terkait. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan