Banjir Parah Sumatera: Investigasi Kerusakan Hutan, Aktivitas Tambang, dan Seruan Status Bencana Nasional

banjir parah sumatera: investigasi kerusakan hutan, aktivitas tambang, dan seruan status bencana nasional koranpalpos.com - satuan tugas penertiban kawasan hutan (satgas pkh) akan meneliti kondisi hutan di provinsi sumatera menyusul terjadinya bencana banjir yang cukup parah. “satgas pkh akan meneliti kondisi hutan di sana,” kata ketua tim pelaksana satgas pkh sekaligus jaksa agung muda tindak pidana khusus (jampidsus) kejaksaan agung (kejagung) febrie adriansyah di jakarta, senin (01/12/2025). ia mengatakan, pendalaman kondisi hutan itu akan dilaksanakan setelah situasi para masyarakat yang terdampak dan kondisi lapangan sudah membaik. baca juga:kemenbud salurkan bantuan alat musik untuk institut musik jalanan yogyakarta sementara itu, kepala pusat penerangan hukum (kapuspenkum) kejagung anang supriatna mengatakan bahwa satgas pkh akan mendalami adanya pelanggaran atau tidak terhadap kondisi hutan di sumatera. “nanti akan didalami, apakah itu memang bencana alam seperti apa. kita lihat perkembangan berikutnya. ketika nanti ada unsur kesengajaan, pastinya penegak hukum ke depan akan mengambil tindakan hukum,” katanya. sementara itu, kementerian kehutanan (kemenhut) menelusuri sumber-sumber kayu yang terbawa banjir di sumatera termasuk potensi berasal dari pembalakan dan praktik ilegal lainnya, mengingat sebelumnya terungkap sejumlah kasus peredaran kayu ilegal di wilayah terdampak. baca juga:negara hadir cepat: respons terpadu tangani banjir dan longsor di sumatera direktur jenderal penegakan hukum (gakkum) kemenhut dwi januanto nugroho mengatakan terkait kayu-kayu yang terbawa banjir di sumatera dapat berasal dari beragam sumber mulai dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan pemegang hak atas tanah (phat) dan pembalakan liar (illegal logging). fokus ditjen gakkum, ujarnya, adalah menelusuri secara profesional setiap indikasi pelanggaran dan memproses bukti kejahatan kehutanan melalui mekanisme hukum yang berlaku. "terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan," jelasnya. baca juga:urgensi ruu migas untuk swasembada energi menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia disebut akan mengevaluasi aktivitas pertambangan yang tidak melakukan good mining practice (kaidah pertambangan yang baik) pascabanjir bandang di sumatera. “siap-siaplah itu (tambang) yang berdampak segala macam terhadap lingkungan, akan dievaluasi untuk tambang dan lain-lainnya,” ujar juru bicara kementerian esdm dwi anggia ketika dihubungi antara dari jakarta, senin (01/12/2025). anggia menjelaskan evaluasi pertambangan akan dilakukan khususnya untuk tambang-tambang yang tidak melakukan good mining practices, hingga menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem dan lingkungan. baca juga:presiden prabowo bentuk dewan nasional kesejahteraan keuangan, bpk ungkap capaian wtp lampaui target rpjmn saat ini, kata dia, kementerian esdm fokus pemulihan wilayah terdampak banjir dan membantu ketersediaan pasokan energi bagi kementerian/lembaga lain yang juga terlibat dalam pemulihan. “misalkan, (memenuhi) kebutuhan solar untuk bahan bakar alat-alat berat kementerian pu, untuk membuka dan membersihkan lokasi itu kan butuh banyak bbm di situ. jadi itu diarahkan pak menteri untuk segera didistribusikan, meskipun tantangannya sulit,” kata anggia. koordinator jaringan advokasi tambang (jatam) melky nahar menilai sumatera telah diperlakukan sebagai zona pengorbanan untuk tambang minerba. terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektare. baca juga:isu suap dan reformasi polri: publik desak pengawasan independen dan transparansi penuh "di tingkat kawasan hutan, skema persetujuan penggunaan kawasan hutan (ppkh) menjadi pintu utama pelepasan fungsi lindung menjadi ruang ekstraksi," tutur dia. di pulau sumatera saat ini tercatat sedikitnya 271 ppkh dengan total luas 53.769,48 hektare. dari jumlah tersebut, 66 izin diperuntukkan bagi tambang dengan luas 38.206,46 hektare, 11 izin untuk panas bumi/geothermal dengan luas 436,92 hektare, 51 izin untuk migas seluas 4.823,87 hektare, 72 izin untuk proyek energi lainnya dengan luas 3.758,68 hektare, sementara sisanya diberikan untuk keperluan telekomunikasi, pemerintahan, dan berbagai kepentingan lain. “pt agincourt resources (ptar), pengelola tambang emas martabe di bentang ekosistem batang toru, termasuk salah satu pemegang ppkh ini,” kata dia. dengan bukaan lahan yang saat ini diperkirakan telah mencapai sekitar 570,36 hektare di dalam kawasan hutan, menggambarkan skala intervensi langsung terhadap penyangga utama daerah aliran sungai di kawasan tersebut. menanggapi tudingan sebagai penyebab bencana, ptar perlu meluruskan informasi bahwa lokasi banjir bandang di desa garoga berada pada daerah aliran sungai (das) garoga/aek ngadol, yang berbeda dan tidak terhubung dengan das aek pahu, tempat ptar beroperasi. "pemantauan kami juga tidak menemukan material kayu di das aek pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir. ptar mendukung penuh kajian komprehensif yang dilakukan pemerintah atas seluruh faktor penyebab bencana ini dan siap bekerja sama secara transparan," ujar senior manager corporate communications ptar katarina siburian hardono. sedangkan wakil menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) yuliot tanjung menyampaikan lokasi tambang emas yang disebut-sebut menjadi penyebab bencana banjir bandang di pulau sumatera, jauh dari lokasi bencana. “katanya wilayah kerjanya jauh,” ujar yuliot ketika ditemui setelah menghadiri rapat di kantor kementerian esdm jakarta, senin (01/12/225). menteri esdm bahlil lahadalia, kata yuliot, akan terjun ke tiga provinsi terdampak bencana banjir dan longsor untuk mengecek berbagai permasalahan, seperti ketersediaan energi di wilayah yang terdampak oleh bencana banjir bandang dan longsor, serta lokasi pertambangan yang diperkirakan menjadi penyebab bencana banjir bandang. “ini dicek di lapangan, besok pak menteri akan lihat dari atas. besok (selasa),” kata yuliot. koordinator jaringan advokasi tambang (jatam) melky nahar menilai sumatera telah diperlakukan sebagai zona pengorbanan untuk tambang mineral dan batu bara (minerba). terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektare. di tingkat kawasan hutan, skema persetujuan penggunaan kawasan hutan (ppkh) menjadi pintu utama pelepasan fungsi lindung menjadi ruang ekstraksi, tutur dia. di pulau sumatera saat ini tercatat sedikitnya 271 ppkh dengan total luas 53.769,48 hektare. dari jumlah tersebut, 66 izin diperuntukkan bagi tambang dengan luas 38.206,46 hektare, 11 izin untuk panas bumi/geothermal dengan luas 436,92 hektare, 51 izin untuk migas seluas 4.823,87 hektare, 72 izin untuk proyek energi lainnya dengan luas 3.758,68 hektare, sementara sisanya diberikan untuk keperluan telekomunikasi, pemerintahan, dan berbagai kepentingan lain. “pt agincourt resources (ptar), pengelola tambang emas martabe di bentang ekosistem batang toru, termasuk salah satu pemegang ppkh ini,” kata dia. dengan bukaan lahan yang saat ini diperkirakan telah mencapai sekitar 570,36 hektare di dalam kawasan hutan, menggambarkan skala intervensi langsung terhadap penyangga utama daerah aliran sungai di kawasan tersebut. menanggapi tudingan sebagai penyebab bencana, ptar perlu meluruskan informasi bahwa lokasi banjir bandang di desa garoga berada pada daerah aliran sungai (das) garoga/aek ngadol, yang berbeda dan tidak terhubung dengan das aek pahu, tempat ptar beroperasi. "pemantauan kami juga tidak menemukan material kayu di das aek pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir. ptar mendukung penuh kajian komprehensif yang dilakukan pemerintah atas seluruh faktor penyebab bencana ini dan siap bekerja sama secara transparan," ujar senior manager corporate communications ptar katarina siburian hardono. sementara kementerian lingkungan hidup (klh) akan meninjau kembali dokumen persetujuan lingkungan perusahaan-perusahaan di wilayah terdampak banjir dan longsor di aceh, sumatera utara, dan sumatera barat termasuk di daerah aliran sungai (das) batang toru. menteri lingkungan hidup (lh)/kepala badan pengendalian lingkungan hidup (bplh) hanif faisol nurofiq yang ditemui usai anugerah proklim tahun 2025 di jakarta, senin (01/12/2025), menyampaikan sudah meminta jajaran terkait melakukan kajian ulang persetujuan lingkungan. "kemudian kita juga akan me-review semua persetujuan di situ. jadi, kita akan menggunakan kondisi siklon tropis ini sebagai baseline dari curah hujan. artinya, semua kajian lingkungan harus di atas itu kemampuannya," kata hanif. secara khusus dia menyebut klh/bplh akan memanggil delapan perusahaan yang beraktivitas di das batang toru untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait aktivitas mereka di wilayah itu. hal itu dilakukan untuk menelusuri gelondongan kayu yang terseret banjir di wilayah sumatera. dengan data verifikasi awal dan jika sudah mendapatkan data-data yang diperlukan maka pihaknya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah banjir dan longsor terulang. "apakah penghentian kegiatan dan seterusnya. karena ini memang sudah terjadi bencana. ini kan memang harus ada yang tanggung jawab ya terkait dengan bencana ini," jelasnya. dia mengakui bahwa masih ada ketidakmampuan untuk mendeteksi potensi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. termasuk dalam kasus bencana di sumatera yang dipengaruhi siklon tropis senyar, sebuah fenomena langka di mana siklon terbentuk di dekat khatulistiwa. bencana yang terjadi dia harapkan dapat menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali, termasuk dengan memastikan kesiapan daya dukung dan daya tampung lingkungan. sebelumnya, telah terjadi banjir dan longsor di sejumlah wilayah di aceh, sumatera utara, dan sumatera barat dalam beberapa hari terakhir. menurut data badan nasional penanggulangan bencana (bnpb) sampai senin pagi (1/12) jumlah korban jiwa di ketiga daerah terdampak sudah mencapai 442 orang. presiden prabowo subianto sendiri sudah melakukan peninjauan ke lokasi terdampak pada hari ini. operasi modifikasi cuaca juga dilakukan oleh pemerintah di wilayah sumatera untuk menekan curah hujan di wilayah tersebut. di sisi lain, wakil ketua komisi i dpr ri sukamta mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional atas bencana hidrometeorologi yang terjadi di sebagian titik di pulau sumatera. menurut dia, skala bencana tersebut sangat luas dengan kerusakan yang besar, banyak korban jiwa dan terluka hingga masih banyak korban yang hilang. selain itu, masih banyak wilayah yang terisolir dan belum bisa mendapat akses bantuan, bahkan sebagian pemerintahan kabupaten pun lumpuh tak berdaya. "melihat situasi ini sudah selayaknya pemerintah segera menetapkan sebagai bencana skala nasional," kata sukamta di jakarta, senin (01/12/2025). dia pun tidak menafikan perhatian pemerintah yang sudah maksimal dilalukan untuk tanggap bencana dengan pengiriman regu penyelamat dari bnpb dan sar, pengerahan personel tni/polri serta pengiriman bantuan logistik. namun, menurut dia, penetapan sebagai bencana berskala nasional akan memberikan dampak psikologis yang positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak bencana. jangan sampai, kata dia, masyarakat yang terdampak bencana serta pemerintah daerah merasa ditinggal oleh pemerintah pusat hanya gara-gara terlambat menetapkan status bencana menjadi skala nasional. "ini penting untuk menambah kekuatan moril yang sedang terdampak bencana," kata dia. selain untuk mempercepat dan memperluas cakupan proses tanggap bencana, dia menilai, penetapan bencana berskala nasional juga memiliki sisi lain yang penting untuk menjadi perhatian pemerintah, yaitu dugaan bencana yang diduga diakibatkan kerusakan hutan. menurut dia, pemerintah pun harus segera terjun mengusut dugaan kerusakan hutan akibat ulah korporasi. pembiaran korporasi pelaku perusakan hutan akan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap keamanan dan mengganggu ketahanan nasional. "sudah banyak pihak menyuarakan hal ini, karena kerusakan hutan di berbagai lokasi terlihat nyata melalui citra satelit. saya berharap pemerintah segara bertindak," kata legislator yang membidangi urusan pertahanan hingga komunikasi itu. (ant)

Tag

• # tanggap darurat nasional
• # izin pertambangan
• # das batang toru
• # illegal logging
• # evaluasi tambang
• # kerusakan hutan
• # banjir sumatera
• # siklon tropis senyar
• # pemulihan bencana
• # penegakan hukum lingkungan

Share

• 
• 
• 
• 
•