Prabowo Tegas Berantas Mafia Bisnis, Dorong Reformasi Ekonomi dan Penegakan Hukum

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Selasa , 21 Oct 2025 - 20:09

Salah satu SPBU yang ada untuk menggunakan tambahan etanol-Foto : ANTARA-

Tidak berhenti sampai di sini, penegak hukum juga mulai menyentuh perkara besar lain, salah satunya dugaan korupsi tata kelola di lingkungan kelompok usaha PT Pertamina (Persero) dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp285 triliun.

"Ini menunjukkan bahwa semangat penegakan hukum pada era Prabowo tidak berhenti pada satu kasus, tetapi mulai merambah pada persoalan struktural yang selama ini menjadi akar kebocoran ekonomi nasional," jelas Iwan.

Iwan mengatakan kuatnya penegakan hukum di Indonesia memberikan dampak psikologis dan ekonomi yang besar kepada masyarakat.

Dari sisi psikologis, masyarakat mulai merasakan kehadiran pemerintah dalam membela dan melindungi rakyat kecil.

Sedangkan dari sisi perekonomian, penegakan hukum yang kuat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perekonomian di Indonesia.

Walau demikian, Iwan menyebut semuanya akan sia-sia jika penegakan hukum seperti ini tidak dilakukan secara konsisten.

"Efektivitas penegakan hukum tidak berhenti pada penindakan, harus berlanjut pada reformasi tata kelola dan perbaikan sistemik," jelas Iwan.

Ia berharap pemerintah dapat membentuk sistem pengawasan yang ketat dan moderen untuk mencegah terjadinya praktik korupsi berkepanjangan.

"Pemerintah memiliki momentum besar untuk membenahi sistem perizinan, digitalisasi pengawasan, serta transparansi data lintas kementerian agar praktik korupsi tidak menemukan celah baru," tambahnya.

Sementara Peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Ir. Ronny Purwadi, M.T., Ph.D menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh dari hulu ke hilir agar penerapan BBM E10 tidak hanya berhasil di atas kertas, tetapi juga memberi manfaat ekonomi jangka panjang bagi dalam negeri.

"Penerapan E10 adalah langkah awal yang baik untuk membantu misi menekan emisi, namun harus diiringi dengan penataan yang rapi," kata dia di Jakarta, Senin (20/102025).

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat industri etanol nasional agar tidak terlalu bergantung pada impor.

“Kalau impor etanol itu juga harus memperkuat industri etanol di Indonesia, supaya pada saatnya nanti industri etanol di Indonesia bisa bersaing dengan impor, menggantikan impor, dan akan ada multiplier effect (efek pengganda) untuk industri dalam negeri,” kata dia.

Menurut peneliti dengan fokus ahli teknologi pengolahan biomassa dan pangan tersebut, pelajaran penting bisa diambil dari industri tekstil yang melemah akibat serbuan produk impor.

Jika etanol sepenuhnya diimpor tanpa penguatan industri lokal, dampak serupa bisa terjadi. Ia mendorong pemerintah untuk membenahi sektor dari perkebunan hingga produksi.

prabowo tegas berantas mafia bisnis, dorong reformasi ekonomi dan penegakan hukum                            koranpalpos.com  - peneliti indikator politik indonesia bawono kumoro menilai presiden prabowo subianto serius dalam memberantas mafia bisnis yang selama ini terkesan kebal hukum.
hal itu terlihat dari eksekusi pengembalian rp13,2 triliun hasil tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (cpo) yang dilakukan kejaksaan agung.
"slogan 'no more untouchables' tampaknya menjadi pernyataan simbolik dari pemerintahan presiden prabowo subianto, bahwa tidak ada lagi kekuatan ekonomi atau jaringan bisnis yang kebal dari hukum," kara bawono dalam keterangan pers di jakarta, selasa (21/10/2025).
menurut bawono, upaya pengembalian uang ini membawa dampak ekonomi politik yang cukup besar karena dapat dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan moralitas pasar dan menegakkan etika bisnis.
"dalam pandangan politik ekonomi, langkah ini memberi sinyal bahwa pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang bersih, berkeadilan, dan setara bagi semua pelaku ekonomi," jelas bawono.
selain itu, lanjut dia, sikap transparan pemerintah dalam penyelesaian kasus ini sekaligus memperkuat persepsi publik bahwa indonesia sedang memasuki era baru dalam penegakan hukum, sehingga publik semakin percaya bahwa ruang untuk para pelaku bisnis yang kerap lolos dari jeratan hukum serta merugikan rakyat semakin sempit.
dia melanjutkan, kepercayaan publik yang saat ini semakin meningkat harus beriringan dengan upaya penegakan hukum yang konsisten dari pemerintah.
dengan demikian, masyarakat akan semakin merasakan kehadiran pemerintah dalam membela hak rakyat kecil dan memperkuat kedaulatan ekonomi.
"keberanian pemerintah mengeksekusi putusan pengadilan dan mengembalikan uang negara bukan hanya menunjukkan keberhasilan hukum menegakkan keadilan, tetapi juga tanda bahwa negara sedang menegakkan kedaulatannya di bidang ekonomi," kata dia.
direktur indonesia political review (ipr) iwan setiawan mengemukakan presiden prabowo subianto berupaya memperkuat penegakan hukum dan membangun pondasi arah baru sistem hukum indonesia pada tahun pertama masa pemerintahannya.
hal tersebut terlihat dari banyaknya pengungkapan dan penyelesaian kasus besar yang terjadi pada tahun pertama prabowo-gibran memimpin.
"salah satu tonggak pentingnya adalah pengembalian uang rp13,2 triliun ke kas negara dari perkara tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (cpo) dan turunannya," kata iwan setiawan dalam keterangannya di jakarta, selasa (21/10/2025).
kasus yang sempat mengguncang publik pada tahun 2022 itu akhirnya tuntas di tangan presiden prabowo lewat proses hukum yang panjang hingga ke tingkat kasasi mahkamah agung.
iwan melanjutkan eksekusi pengembalian uang negara ini bukan hanya pencapaian hukum, melainkan bukti konsistensi pemerintah dalam menegakkan keadilan ekonomi.
tidak berhenti sampai di sini, penegak hukum juga mulai menyentuh perkara besar lain, salah satunya dugaan korupsi tata kelola di lingkungan kelompok usaha pt pertamina (persero) dengan estimasi kerugian negara mencapai rp285 triliun.
"ini menunjukkan bahwa semangat penegakan hukum pada era prabowo tidak berhenti pada satu kasus, tetapi mulai merambah pada persoalan struktural yang selama ini menjadi akar kebocoran ekonomi nasional," jelas iwan.
iwan mengatakan kuatnya penegakan hukum di indonesia memberikan dampak psikologis dan ekonomi yang besar kepada masyarakat.
dari sisi psikologis, masyarakat mulai merasakan kehadiran pemerintah dalam membela dan melindungi rakyat kecil.
sedangkan dari sisi perekonomian, penegakan hukum yang kuat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perekonomian di indonesia.
walau demikian, iwan menyebut semuanya akan sia-sia jika penegakan hukum seperti ini tidak dilakukan secara konsisten.
"efektivitas penegakan hukum tidak berhenti pada penindakan, harus berlanjut pada reformasi tata kelola dan perbaikan sistemik," jelas iwan.
ia berharap pemerintah dapat membentuk sistem pengawasan yang ketat dan moderen untuk mencegah terjadinya praktik korupsi berkepanjangan.
"pemerintah memiliki momentum besar untuk membenahi sistem perizinan, digitalisasi pengawasan, serta transparansi data lintas kementerian agar praktik korupsi tidak menemukan celah baru," tambahnya.
sementara peneliti institut teknologi bandung (itb), prof. ir. ronny purwadi, m.t., ph.d menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh dari hulu ke hilir agar penerapan bbm e10 tidak hanya berhasil di atas kertas, tetapi juga memberi manfaat ekonomi jangka panjang bagi dalam negeri.
"penerapan e10 adalah langkah awal yang baik untuk membantu misi menekan emisi, namun harus diiringi dengan penataan yang rapi," kata dia di jakarta, senin (20/102025).
ia juga menyoroti pentingnya memperkuat industri etanol nasional agar tidak terlalu bergantung pada impor.
“kalau impor etanol itu juga harus memperkuat industri etanol di indonesia, supaya pada saatnya nanti industri etanol di indonesia bisa bersaing dengan impor, menggantikan impor, dan akan ada multiplier effect (efek pengganda) untuk industri dalam negeri,” kata dia.
menurut peneliti dengan fokus ahli teknologi pengolahan biomassa dan pangan tersebut, pelajaran penting bisa diambil dari industri tekstil yang melemah akibat serbuan produk impor.
jika etanol sepenuhnya diimpor tanpa penguatan industri lokal, dampak serupa bisa terjadi. ia mendorong pemerintah untuk membenahi sektor dari perkebunan hingga produksi.
“kebunnya harus menghasilkan tebu berkualitas, pabriknya harus efisien, jangan sampai rugi karena ongkos energi terlalu besar, jika misalnya mau etanol yang dari gula,” tambahnya.
senada, peneliti itb sekaligus anggota komite teknis untuk bahan bakar dan bioenergi, kementerian energi dan sumber daya mineral prof. dr. eng. ir. iman k. reksowardojo m. eng menekankan perlunya koordinasi antarkementerian yang solid.
ia menyarankan agar pemerintah menyusun roadmap atau peta jalan transisi energi yang realistis dan terukur, dan mengingatkan bahwa konsistensi pelaksanaan roadmap lebih penting daripada sekadar pencanangan target.
“jangan tiba-tiba langsung e10. butuh waktu, insentif fiskal, dan regulasi yang mendukung,” ujar iman.
lebih lanjut, ronny menyebut pemerintah dapat berkaca dengan brasil, di mana industri etanol, gula, dan perkebunan tebu dikelola terpadu dalam satu ekosistem bisnis.
menurut ronny, di indonesia, pemisahan antarsektor masih menjadi tantangan tersendiri yang membuat biaya produksi cenderung tinggi.
dengan kolaborasi lintas sektor, insentif yang tepat, dan pengembangan industri dalam negeri, para pakar optimistis bahwa e10 bisa menjadi pijakan penting menuju ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.
diwartakan sebelumnya, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia masih dalam tahap penyusunan peta jalan atau roadmap dalam pengimplementasian e10 atau bahan bakar minyak (bbm) yang mengandung etanol sebesar 10 persen.
sementara itu, menteri koordinator bidang pangan zulkifli hasan mengungkap penerapan bbm e10 direncanakan untuk diimplementasikan mulai tahun depan.
menteri keuangan purbaya yudhi sadewa menyatakan siap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas jenis maung bagi menteri dan wakil menteri, namun penyalurannya menunggu kesiapan industri.
menurut purbaya, pemerintah tahun ini telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan kendaraan jenis jip tersebut, namun pelaksanaannya ditunda lantaran kapasitas pt pindad sebagai produsen belum memadai.
“tahun ini harusnya ada (anggaran), tapi rupanya kapasitasnya (pt pindad) belum cukup. jadi, (anggaran) dibalikkan tahun ini,” kata purbaya di kantor kementerian keuangan, jakarta, selasa (21/10/2025).
purbaya mengatakan penyaluran anggaran kendaraan taktis ringan maung bergantung pada kesiapan industri. bila industri siap pada tahun depan, purbaya pun siap untuk menyalurkan anggaran.
“tergantung industrinya. kalau saya kan targetkan uangnya ada. nanti kalau saya masuk ke industri, dibilang ikut campur. tapi kami siap,” ujarnya.
rencana pengadaan kendaraan maung untuk menteri dan wakil menteri disampaikan oleh presiden prabowo subianto dalam pidato pengantar sidang kabinet paripurna, di istana negara, jakarta, senin (20/10).
prabowo mengungkapkan bahwa indonesia telah berhasil memproduksi kendaraan jenis jip yang digunakan oleh para pejabat dan perwira tni. kendaraan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena dirancang dan dibuat di dalam negeri.
"jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga kita tidak pakai jip buatan negara lain. kita pakai jip buatan indonesia sendiri. komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan pimpin pasukan dia bangga dia pakai jip buatan indonesia," kata presiden.
presiden prabowo juga menyampaikan agar penggunaan kendaraan tersebut diterapkan secara luas di lingkungan pemerintahan dan militer.
"dan sebentar lagi saudara-saudara harus pakai maung semua. saya enggak mau tahu, yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. ya pada saat saya enggak panggil kau bolehlah kau pakai mobil itu," pungkas prabowo.
prabowo pun menuturkan pemerintah telah memulai langkah awal untuk menghadirkan mobil buatan indonesia dalam tiga tahun mendatang.
pemerintah telah menyiapkan alokasi dana dan lahan untuk pembangunan pabrik yang akan memproduksi kendaraan dalam negeri. saat ini, tim pengembang disebut tengah bekerja menyiapkan hal tersebut.
terpisah, kementerian kesehatan (kemenkes) mencatat kemajuan besar selama setahun pemerintahan presiden prabowo subianto dan wakil presiden (wapres) gibran rakabuming raka, yakni peningkatan pesat layanan kesehatan dasar serta kesadaran masyarakat terhadap kesehatan yang semakin tinggi.
kepala biro komunikasi dan informasi publik kemenkes aji muhawarman mengatakan di jakarta, selasa, peningkatan tersebut adalah hasil dari tiga program hasil terbaik cepat (phtc) yang mencakup mencakup cek kesehatan gratis (ckg), pengendalian tuberkulosis (tbc), hingga pembangunan rsud di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (dtpk).
"program ckg menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah pada pelayanan publik. per 20 oktober 2025 lebih dari 46,9 juta orang mendaftar dan 43,9 juta orang telah mendapatkan layanan," kata aji.
dia menyebutkan pemeriksaan dilakukan di 10 ribu puskesmas dan 125 ribu sekolah dengan layanan tekanan darah, gula darah, anemia, dan status gizi.
program ini juga menghasilkan data penting untuk perencanaan kebijakan kesehatan nasional dan daerah.
hasil ckg menunjukkan obesitas sentral, diabetes, dan hipertensi, sebagai masalah paling banyak ditemukan.
orang dengan perut buncit memiliki risiko dua kali lebih tinggi terkena diabetes dan hipertensi, yang bisa berujung stroke atau penyakit jantung. masalah gigi juga banyak ditemukan pada peserta pemeriksaan.
“kami melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa. program ckg bukan hanya tentang pemeriksaan, tapi tentang membangun budaya peduli kesehatan di semua lapisan masyarakat,” ujar aji.
sementara itu pengendalian tbc menunjukkan tren positif.
berdasarkan data sistem informasi tbc (sitb) per 5 oktober 2025, penemuan kasus mencapai 621 ribu orang, atau 57 persen dari estimasi nasional dan 562 ribu lebih atau 90 persen diobati.
program terapi pencegahan tbc (tpt) juga meningkat, kata dia, dan hingga september 2025 sebanyak 143.284 orang telah menjalani tpt, naik dari 79.008 orang pada tahun sebelumnya.
kemudian lebih dari 7.000 puskesmas kini menggunakan sistem pemantauan digital untuk memperkuat pengawasan pengobatan dan deteksi dini.
strategi door-to-door screening juga tetap dilakukan di daerah padat dan terpencil.
di bidang infrastruktur kesehatan, lanjutnya, pemerintah mempercepat pembangunan dan peningkatan kelas rsud agar layanan rujukan merata di seluruh indonesia.
rumah sakit kelas d dan d pratama ditingkatkan ke kelas c dengan penambahan ruang operasi, rawat inap, cathlab, hemodialisa, radiologi, farmasi, dan fasilitas pendukung lainnya.
pemerintah menargetkan pembangunan rsud di 66 kabupaten dan kota, dengan 32 rumah sakit dimulai pada 2025. hingga awal oktober, lebih dari 22 rumah sakit sudah dalam tahap konstruksi dengan progres rata-rata di atas 50 persen.
aji menyoroti rsud tarempa di kepulauan anambas sebagai proyek tercepat dengan progres 73 persen, disusul rsud bengkulu tengah, rsud pongtiku di toraja utara, dan rsud maba di halmahera timur.
“tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena tinggal jauh dari pusat kota. pemerintah memastikan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal dibangun setara dengan wilayah lain,” ujarnya.
upaya ini diharapkan memperkuat layanan rujukan di wilayah dtpk agar masyarakat tak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk berobat.
satu tahun terakhir, kata aji, sektor kesehatan menunjukkan arah baru di bawah kepemimpinan prabowo–gibran.
pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan hasil konkret yang dirasakan langsung masyarakat.
dengan fondasi yang semakin kuat, lanjutnya, sektor kesehatan ditargetkan menjadi pilar utama menuju indonesia sehat 2045, bangsa yang sehat, tangguh, dan berdaya saing. (ant)