Golkar Ajak Jaga Harmoni di Rumah Besar Koalisi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai kritik tersebut bukan merupakan bentuk teguran-Foto : ANTARA-
BACA JUGA:GNB Redup, Palestina Terabaikan
Namun, Idrud berpendapat komunikasi politik antar-lembaga harus dijaga agar tidak menimbulkan kesan disharmoni di awal pemerintahan baru.
“Saya memahami semangat Pak Misbakhun dalam fungsi pengawasan. Tapi sebagai kader Golkar, setiap pernyataan perlu disampaikan dalam koridor yang membangun, bukan menyerang,” tutur Idrus.
Dirinya menilai komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan menentukan stabilitas pemerintahan ke depan.
BACA JUGA:DPR: Penghapusan KUR Bukti Keberanian Pemerintah
BACA JUGA:Wapres Gibran Ajak Relawan Kawal MBG hingga Sekolah Garuda
Ia menekankan semua pihak merupakan satu keluarga besar yang punya tanggung jawab menjaga keutuhan dan stabilitas politik, sehingga kritik diperbolehkan tapi dengan semangat kebersamaan agar tetap sejalan dengan visi besar Presiden.
Dalam kesempatan terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai pernyataan Menkeu tentang rendahnya serapan anggaran justru menjadi refleksi atas lemahnya pengawasan DPR terhadap pelaksanaan APBN.
Menurutnya, DPR seharusnya aktif mendorong kementerian dan lembaga mempercepat penyerapan anggaran, bukan tersinggung atas pernyataan teknis dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kalau DPR benar-benar menjalankan fungsi kontrol, Purbaya tidak perlu mengingatkan lagi. Peringatan itu justru menandakan fungsi pengawasan belum maksimal,” ujar peneliti Formappi dalam keterangan tertulis.
Dengan demikian, baik pandangan Idrus maupun Formappi, menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi konstruktif antar-lembaga agar kebijakan ekonomi dan program pro-rakyat berjalan efektif tanpa menimbulkan friksi politik yang tidak perlu. (ant)