Mendagri Tekankan Efisiensi dan Inovasi Daerah

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 30 Sep 2025 - 21:37

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penuntasan TBC di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/9/2025).-Foto: Antara-

Ia juga mendorong daerah memaksimalkan peran sektor swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjaga stabilitas fiskal.

Ketiga, pemda diminta mengoptimalkan berbagai program prioritas pemerintah pusat yang dijalankan di wilayah mereka. Sinkronisasi ini diyakini dapat memperkuat pembangunan di daerah.

Keempat, munculnya inovasi daerah menjadi hal yang tidak kalah penting. Sebagai contoh, Tito menyinggung langkah Provinsi Kepulauan Riau yang berhasil membuka ekspor produk hortikultura ke Singapura.

BACA JUGA:HAM Harus Diperjuangkan Bersama

Menurutnya, terobosan semacam ini tidak hanya menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga memperluas pasar internasional.

“Setiap daerah harus berani melakukan terobosan sesuai potensi wilayahnya masing-masing. Dengan begitu, pembangunan tetap berjalan meski ada penyesuaian TKD, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” tegasnya.

Rapat konsinyering tersebut digelar untuk memastikan perencanaan kerja dan anggaran Kemendagri 2026 dapat disusun secara menyeluruh.

Seluruh unit kerja diberi kesempatan memaparkan capaian serta kebutuhan, sementara Mendagri menekankan pentingnya keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat. (ant)

mendagri tekankan efisiensi dan inovasi daerah                            jakarta – menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian menegaskan perlunya langkah strategis pemerintah daerah untuk tetap menjaga pembangunan di tengah dinamika transfer ke daerah (tkd).
menurutnya, efisiensi anggaran dan inovasi menjadi kunci agar pelayanan publik tidak terganggu.
hal itu disampaikan tito saat memberikan arahan dalam rapat konsinyering rencana kerja dan anggaran (rka) 2026 kementerian dalam negeri di bogor, jawa barat, senin (30/9).
baca juga:dpr dukung tvri pegang hak siar piala dunia 2026
baca juga:wapres gibran tekankan pembangunan mrt sesuai target
ia meminta seluruh jajaran kemendagri memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (pemda), sehingga setiap kebijakan pusat dapat diterjemahkan dengan baik di lapangan.
“pemerintah daerah perlu memiliki strategi antisipatif agar perubahan tkd tidak menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun memperlambat program pembangunan,” ujar tito.
lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan menteri keuangan agar penyesuaian tkd tetap memperhatikan kondisi fiskal masing-masing daerah.
baca juga:indonesia.go.id, wajah digital nusantara
baca juga:dpr usulkan pansus untuk selamatkan krakatau steel
dengan begitu, pemerintah daerah mampu menjalankan kewajiban sesuai undang-undang, terutama dalam hal penyediaan layanan dasar.
tito menjelaskan setidaknya ada empat langkah yang bisa ditempuh pemda. pertama, melakukan efisiensi penggunaan anggaran, misalnya dengan memangkas biaya perjalanan dinas, kegiatan rapat, serta perawatan fasilitas kantor.
kedua, menggali sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil. contohnya pajak alat berat, pajak restoran, maupun pajak air tanah.
baca juga:strategi pln melalui energize backfeeding gitet 275/150 kv 
baca juga:prabowo: tutup tambang ilegal di babel
ia juga mendorong daerah memaksimalkan peran sektor swasta dan badan usaha milik daerah (bumd) untuk menjaga stabilitas fiskal.
ketiga, pemda diminta mengoptimalkan berbagai program prioritas pemerintah pusat yang dijalankan di wilayah mereka. sinkronisasi ini diyakini dapat memperkuat pembangunan di daerah.
keempat, munculnya inovasi daerah menjadi hal yang tidak kalah penting. sebagai contoh, tito menyinggung langkah provinsi kepulauan riau yang berhasil membuka ekspor produk hortikultura ke singapura.
baca juga:ham harus diperjuangkan bersama
baca juga:pemerintah serius evaluasi program mbg
menurutnya, terobosan semacam ini tidak hanya menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga memperluas pasar internasional.
“setiap daerah harus berani melakukan terobosan sesuai potensi wilayahnya masing-masing. dengan begitu, pembangunan tetap berjalan meski ada penyesuaian tkd, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” tegasnya.
rapat konsinyering tersebut digelar untuk memastikan perencanaan kerja dan anggaran kemendagri 2026 dapat disusun secara menyeluruh.
baca juga:ppp sesalkan kericuhan muktamar ke-10
baca juga:ketua komisi xiii dpr: aspirasi harus disampaikan dengan scientific approach
seluruh unit kerja diberi kesempatan memaparkan capaian serta kebutuhan, sementara mendagri menekankan pentingnya keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 4 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan