Peluang Wisata Ramah Muslim, Sertifikasi Halal hingga Pelestarian Budaya Jadi Fokus Pengembangan Pariwisata

peluang wisata ramah muslim, sertifikasi halal hingga pelestarian budaya jadi fokus pengembangan pariwisata koranpalpos.com - deputi bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur kementerian pariwisata, hariyanto, mendorong para pelaku usaha pariwisata memanfaatkan peluang pariwisata ramah muslim sebagai daya tarik wisata. “kalau dari sisi pariwisata peluangnya, jadi kita mendorong industri-industri pariwisata, misalnya hotel, restoran, bagaimana bisa menjadi bagian yang dipilih oleh wisatawan muslim,” kata hariyanto, dalam acara diskusi pariwisata halal, di bsd city, tangerang, banten, kamis (25/09/2025). hariyanto menyampaikan term pariwisata ramah muslim bagi pelaku usaha dengan menyediakan layanan tambahan agar sesuai kebutuhan wisatawan muslim, seperti disertifikasi halal. baca juga:gubernur sumsel minta dinkes telusuri pola masak program mbg setelah kasus keracunan baca juga:kapolri bentuk tim transformasi untuk perkuat reformasi polri wisatawan muslim, lanjut dia, sekarang populasinya meningkat dan perjalanan wisatanya juga meningkat semakin besar diprediksikan, salah satu aktivitas yang banyak dicari wisatawan yakni wellness. hal ini lantaran gaya hidup sehat kini menjadi tren. oleh karena itu, tren ini menjadi peluang bagi industri pariwisata untuk menghadirkan layanan wellness yang ramah muslim, sehingga wisatawan merasa lebih nyaman dan tertarik berkunjung. baca juga:ruu kuhap mendesak disahkan, wamenkumham ingatkan semua tahanan bisa dibebaskan baca juga:badan siber dan sandi negara dukung keamanan siber ajang motogp indonesia “dari industri wellness ini mengtap-in wisatawan muslim misalnya mereka bisa menyediakan ruang ganti khusus wanita gitu ya, atau menyediakan terapis-terapis yang terpisah antara wanita dan laki-laki,” tutur dia. hariyanto menekankan lebih lanjut bahwa menjadikan pariwisata halal sebagai prioritas nasional dan regional tidak hanya akan memperkuat aspek budaya dan agama, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang signifikan. konsep pariwisata ramah muslim ini bukan sekadar menyediakan layanan dasar, tetapi juga menghadirkan fasilitas dan layanan tambahan yang mendukung kebutuhan wisatawan muslim, sehingga mereka tetap merasa nyaman dan tenang dalam menjalankan ibadah selama berlibur. baca juga:rekrutmen tni ad gratis dan transparan di tni fair 2025 baca juga:prabowo tunjuk djamari chaniago jadi menko polkam, bukti tak simpan dendam “menjadi halal-friendly bukan sekadar soal label melainkan pengalaman yang dirasakan wisatawan. di indonesia, kebijakan sertifikasi halal dan infrastruktur ramah muslim sudah menjadi standar,” ujar hariyanto. hariyanto juga menekankan pentingnya kolaborasi berbagai sektor seperti kementerian atau lembaga yang dilakukan kementerian pariwisata dalam mendorong pengembangan pariwisata halal. “kami juga menyadari bahwa ekspektasi wisatawan terus berkembang, sehingga kami harus terus berinovasi melalui layanan yang lebih baik, kemitraan yang lebih kuat, serta pengembangan destinasi wisata ramah muslim,” tutur dia. sementara itu, survei terbaru dari vero dan gmo-z.com research mengungkap bahwa sertifikasi halal terutama dari sisi aspek food and beverage menjadi salah satu daya tarik mendukung pariwisata ramah muslim di indonesia ataupun secara global. secara global, sektor pariwisata diperkirakan akan tumbuh dari usd 256,5 miliar pada 2023 menjadi usd 410,9 miliar pada 2032. “dari sisi aspek food and beverage, tentunya sertifikasi juga penting menjadi salah satu daya tarik juga, terutama bagi wisatawan-wisatawan yang memang mereka sangat memegang teguh keyakinannya,” kata executive director vero indonesia, diah andrini dewi, dalam diskusi pariwisata halal, di bsd city, tangerang, banten kamis (25/09/2025). studi terbaru dari vero dan gmo-z.com research juga mengungkap bahwa 89 persen muslim indonesia menempatkan ketersediaan makanan halal sebagai prioritas utama saat bepergian. temuan ini berpengaruh langsung terhadap strategi destinasi global, mulai dari tokyo hingga dubai. survei yang melibatkan 509 responden muslim indonesia berusia 18–45 tahun dengan beragam latar belakang menunjukkan bahwa ketersediaan makanan halal tidak hanya memengaruhi pilihan destinasi, tetapi juga membentuk persepsi tentang seberapa ramah sebuah tempat bagi wisatawan muslim. “ketika negara dengan mayoritas non-muslim turut menyediakannya, pengalaman itu terasa berbeda. kehadiran fasilitas halal dipandang sebagai bentuk kepedulian budaya dan rasa menghargai, yang membuat wisatawan muslim merasa lebih diterima,” tutur dia. diah mengatakan faktor tersebut juga semakin penting seiring meningkatnya minat terhadap destinasi non-muslim seperti singapura, jepang, dan korea selatan, yang kini bersaing ketat dengan negara mayoritas muslim seperti malaysia dan arab saudi sebagai pilihan utama perjalanan. dalam hal ini, para pelaku industri turut untuk memenuhi demand yang ada untuk berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi dan juga perkembangan industri itu sendiri. seperti dari sisi infrastruktur industri halal bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang ramah muslim, menyediakan tempat untuk beribadah baik di transportasi ataupun daerah yang seringkali dikunjungi oleh wisatawan. pariwisata halal, lanjut diah, dinilai bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, tetapi juga menawarkan nilai universal yang bermanfaat bagi semua wisatawan, seperti halnya nilai kebersihan, kenyamanan, transparansi kandungan dari makan yang bisa disampaikan. “jadi nilai-nilai tersebutlah yang mungkin kita bisa komunikasikan kepada traveler-traveler lain yang non-muslim, sehingga mereka juga akan merasa nyaman untuk menikmati hidangan ataupun menikmati halal turisme ataupun wisata ramah muslim,” imbuh dia. sedangkan, anggota komisi vii dpr ri rycko menoza mendorong desa wisata mengembangkan konsep kolaborasi melibatkan masyarakat sekitar, termasuk pelaku usaha kecil mikro dan menengah (umkm) demi meningkatkan potensi ekonomi berbasis lingkungan. "mustahil tanpa dukungan, potensi pariwisata mampu berkembang. perlu kerja bersama melalui kelompok sadar wisata dan pelaku umkm agar semua maju beriringan," katanya saat kunjungan panitia kerja (panja) standarisasi desa wisata komisi vii dpr ri di jambi, jumat (26/09/2025). menurut rycko, kedatangan tim panitia kerja di desa atau kampung wisata baselang di kecamatan pall merah, kota jambi, bertujuan melihat langsung perbandingan dan dukungan yang diberikan masyarakat dan pemerintah. mengingat semua pihak harus sinergi dalam mengembangkan potensi wisata di daerah. dalam kunjungan itu, ia memberikan koreksi terkait masih kurangnya keterlibatan masyarakat. hal ini menjadi tugas lurah dan camat membangun kordinasi yang baik kepada warga sekitar agar terintegrasi, memudahkan membangun potensi yang ada di desa wisata. kampung baselang, katanya, merupakan unggulan desa wisata milik pemerintah kota jambi, butuh inovasi yang kuat mendorong desa ini berkembang menjadi maju dan mandiri. ia menjelaskan ada empat kategori desa wisata berdasarkan klasifikasi. pertama, desa wisata rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. kampung baselang ini masuk dalam kategori berkembang. untuk itu, perlu intervensi lebih kuat agar potensi wisata tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, termasuk kekuatan pemerintah dalam memberikan masukan dan anggaran. "yang lebih penting kualitas, bagaimana dampaknya untuk masyarakat. yang level berkembang, jangan buru-buru naik status menjadi maju, harus ada dampak bagi masyarakat," katanya. anggota dpr ri komisi vii yang hadir dalam kegiatan panitia kerja standarisasi desa wisata, yakni putra nababan (f-pdip), zulkarnain ampon bang (f- golkar), mujakkir zuhri (f-golkar), rycko menoza (f-golkar), jamal mirdad (f- gerindra), rico sia (f-nasdem), siti mukaromah (f-pkb), izzuddin alqassam kasuba (f-pks), dan zulfikar suhardi (f- demokrat). di sisi lain, kementerian hukum (kemenkum) maluku utara (malut) mengemukakan tradisi  kabata dutu di kota tidore kepulauan  masuk ekspresi budaya tradisional yang dilindungi negara. "kabata dutu merupakan nyanyian bersyair yang dilantunkan berbalas di antara dua kelompok yang tengah bergotong royong mengerjakan  perhelatan, seperti persiapan lahan sampai panen bagi para petani," kata kepala kantor wilayah (kakanwil) kemenkum malut, budi argap situngkir di ternate, jumat (26/09/2025). menurut dia, berdasarkan data direktorat jenderal kekayaan intelektual (djki) kementerian hukum (kemenkum),  kabata dutu masuk sebagai kekayaan intelektual komunal (kik) kategori ekspresi budaya tradisional. tradisi yang kerap ditemui di wilayah kota tidore kepulauan tersebut merupakan upacara adat masyarakat yang memiliki fungsi sosial dan moral cerminan kebersamaan di antara anggota kelompok yang dipimpin ketua kelompok (saihu). "adapun pesan dalam syair kabata dutu yang didendangkan dalam bentuk berbalas argumen (pantun) yang dilantunkan secara sahut menyahut antara kedua kelompok itu tergantung perihal tema yang diangkat, seperti sosial, moral, sejarah, pertanian, adat ataupun hal lain yang dianggap layak untuk didendangkan," katanya. ia menyampaikan salah satu manfaat pencatatan kekayaan intelektual komunal  agar tidak diklaim daerah lain. selain itu dapat memberikan manfaat bagi pariwisata, ekonomi masyarakat, dan pelestarian tradisi budaya. ekspresi budaya tradisional, lanjut budi merupakan  segala bentuk ungkapan karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya, yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional dan diwariskan secara komunal dari satu generasi ke generasi lainnya. ia mencontohkan tradisi  seperti tari, seni, kerajinan tangan, narasi, dan ekspresi artistik lainnya  merefleksikan identitas dan nilai-nilai suatu masyarakat.  terpisah, menteri lingkungan hidup (lh) hanif faisol nurofiq memberi waktu tiga bulan bagi pemilik akomodasi pariwisata seperti perhotelan di bali untuk menangani sampah mereka. menteri hanif di sela-sela penanaman pohon di taman kehati, das ayung, denpasar, jumat, mengatakan kebijakan tersebut diarahkan utamanya bagi hotel berbintang. “kami telah melakukan evaluasi kepada seluruh elemen tidak terkecuali tanggung jawab dari hotel-hotel berbintang yang ada di bali ini, kota denpasar dan badung itu kita sudah evaluasi, nanti sore kami akan mendiskusikan hasil evaluasi,” katanya. menteri lh menjelaskan hotel berbintang menjadi target awal sebab mereka pasti memiliki omset tinggi yang artinya menghasilkan pula limbah dan sampah dalam volume besar. setelah hotel, tahap selanjutnya kementerian lingkungan hidup akan menyasar restoran berbintang untuk menangani sampah yang mereka hasilkan. “jadi itu (hotel berbintang) yang kita kendalikan dulu, nanti siang kami dengan pak gubernur bali akan diskusi bareng bersama mereka (pelaku usaha akomodasi) untuk memberikan mereka waktu tiga bulan ke depan memperbaiki diri,” ujar dia. pemerintah akan meminta pelaku usaha memperbaiki tata kelola penanganan sampah mereka, selanjutnya dinilai dan ada labelisasi bagi hotel-hotel yang sudah memenuhi syarat. sementara itu, bagi hotel yang melanggar, menteri lh mengaku tak segan-segan memberi sanksi melihat keparahan kondisi sampah di bali, apalagi aturan yang dilakukan kepada pelaku usaha menurutnya tidak sulit sehingga semestinya mudah diikuti. “karena bali ini penting, setiap satu langkah salah yang kita tolerir, maka di situ juga ada satu kerusakan yang pasti akan terjadi,” katanya, menegaskan. “sehingga untuk bali dengan kearifan lokal yang cukup yang tidak ditemui di tempat lain, langkah ini harus kita bangun,” ujar dia. hanif faisol mengatakan kebijakan penanganan sampah tersebut wajib disetujui pelaku usaha akomodasi seluruh bali meski yang baru dievaluasi di denpasar dan badung. (ant)

Tag

• # kementerian pariwisata indonesia
• # hotel berbintang bali
• # pengelolaan sampah bali
• # ekspresi budaya tradisional
• # tradisi kabata dutu tidore
• # umkm pariwisata
• # desa wisata jambi
• # wellness halal tourism
• # sertifikasi halal indonesia
• # pariwisata ramah muslim

Share

• 
• 
• 
• 
•