Komnas HAM dan Lima Lembaga Nasional Bentuk Tim Gabungan Selidiki Unjuk Rasa dan Kerusuhan

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Minggu , 14 Sep 2025 - 21:00

Enam Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) membentuk tim independen pencari fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan di Indonesia-Foto : ANTARA-

Aturan dimaksud, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 untuk Komisi Nasional (Komnas) HAM, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181/1998 juncto Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65/2005 jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2024 untuk Komnas Perempuan, UU Nomor 13/2006 jo. UU Nomor 31/2014 untuk LPSK, UU Nomor 37/2008 untuk Ombudsman, UU Nomor 23/2002 jo. UU Nomor 35/2014 untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta UU Nomor 8/2016 untuk Komnas Disabilitas (KND).

Lebih lanjut Sri menjelaskan,tim Independen LNHAM dibentuk sebagai langkah konkret untuk bekerja secara objektif, imparsial, dan partisipatif, yang bertujuan mendorong kebenaran, penegakan hukum, pemulihan korban, serta pencegahan agar pelanggaran serupa tidak berulang.

"Ini yang perlu kami suarakan, agar peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi prioritas pemerintah supaya tidak terulang kembali serta tuntutan masyarakat bisa ditindaklanjuti," tuturnya.

Berdasarkan temuan LNHAM, peristiwa unjuk rasa yang terjadi pada Agustus-September 2025 telah menimbulkan 10 korban jiwa.

Selain itu, dia mengungkapkan tim juga tidak hanya sebatas mengamati jalannya unjuk rasa dan kerusuhan, tetapi juga melakukan penilaian menyeluruh atas konsekuensi yang ditimbulkan.

Disebutkan bahwa perhatian diberikan pada berbagai aspek, mulai dari korban jiwa, korban luka fisik, hingga trauma psikologis yang dialami masyarakat.

"Yang perlu digarisbawahi adalah tim ini bukan hanya untuk pencarian fakta, tapi juga mengedepankan kondisi korban,” ucap Sri menegaskan.

Selanjutnya, sambung dia, tim akan memetakan kerugian sosial-ekonomi serta kerusakan fasilitas umum yang berimplikasi langsung pada kehidupan publik.

Dengan demikian, ia mengatakan ruang lingkup kerja tim independen tersebut mencakup pemantauan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan.

"Tim akan menilai dampak peristiwa, termasuk korban jiwa, korban luka-luka, trauma psikologis, kerugian sosial-ekonomi serta kerusakan fasilitas umum,” ujarnya.

Di sisi lain, Sri menyampaikan tim juga berkewajiban mengkaji dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang dialami korban maupun keluarganya.

Dikatakan bahwa hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah.

Dengan begitu, pemerintah diharapkan tidak hanya memikirkan aspek penegakan hukum, tetapi juga langkah nyata untuk memulihkan dan melindungi korban.

"Dengan begitu, penanganan peristiwa akan menjadi satu paket yang menyeluruh dan komprehensif,” kata dia.

Sebelumnya, LN HAM membentuk tim independen pencari fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan pada akhir Agustus dan awal September 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia.

komnas ham dan lima lembaga nasional bentuk tim gabungan selidiki unjuk rasa dan kerusuhan                            koranpalpos.com - enam lembaga nasional hak asasi manusia (ham) membentuk tim independen pencari fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan pada akhir agustus dan awal september 2025 di jakarta dan sejumlah daerah lainnya di indonesia.
tim tersebut terdiri atas komisi nasional (komnas) ham, komnas perempuan, ombudsman ri, lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk), komisi perlindungan anak indonesia (kpai), dan komisi nasional disabilitas (knd).
ketua komnas ham anis hidayah saat konferensi pers di kantornya, jakarta, jumat (12/09/2025), mengatakan pembentukan tim independen merupakan upaya dan komitmen masing-masing lembaga ham untuk mencari fakta dan menyusun laporan komprehensif.
baca juga:sumsel raih apresiasi kementan lewat inovasi padi apung dan mandiri benih
baca juga: tol palembang–betung segera rampung, ksp dan pemprov sumsel sepakat percepat pembangunan
“tujuan tim ini selain mencari fakta-fakta adalah bagaimana menggali sejumlah informasi terkait dengan situasi korban, apa yang sudah dilakukan pemerintah, dan apa nantinya yang harus kami rekomendasikan untuk mendorong adanya keterbukaan terkait kebenaran, keadilan, pemulihan bagi para korban,” kata anis.
ruang lingkup tim independen ini mencakup pemantauan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan.
tim juga akan menilai dampak peristiwa, termasuk korban jiwa, korban luka-luka, trauma psikologis, kerugian sosial dan ekonomi, serta kerusakan fasilitas umum.
baca juga:menguji terobosan purbaya: mampukah target pertumbuhan ekonomi 8 persen tercapai dari lps ke kemenkeu
baca juga:ruu perampasan aset masuk prolegnas 2025, dpr pastikan pembahasan terbuka
tim tidak menutup kemungkinan untuk mengungkap dalang di balik kerusuhan serta mengidentifikasi aktor negara maupun non-negara yang terlibat.
di sisi lain, tim turut mendalami informasi mengenai orang hilang dalam peristiwa itu.
“seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak, dan lain-lain itu semua akan kami identifikasi,” ucap anis.
baca juga:ruu perampasan aset masuk prolegnas 2025, dpr pastikan pembahasan terbuka
baca juga:doa lintas agama, perkokoh komitmen zero konflik
menurut anis, tim independen ini merupakan inisiatif dari lembaga ham, tanpa instruksi dari pemerintah.
pembentukan tim juga sebagai tindak lanjut dari investigasi tiap-tiap lembaga yang sudah dimulai sejak unjuk rasa dan kerusuhan terjadi.
dia memastikan tim akan bekerja secara objektif, imparsial, dan partisipatif.
masukan informasi dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil, juga akan diterima untuk memperkaya data.
nantinya, hasil temuan akan dianalisis dengan ahli.
tidak ada tenggat waktu tertentu tim ini bekerja.
kendati demikian, anis memastikan tim independen lembaga nasional ham akan bekerja efektif dan efisien.
setelah rampung, hasil temuan dan rekomendasi akan dilaporkan kepada presiden dan dpr ri.
“hasil pemantauan ini bukan hanya untuk menjawab luka hari ini, melainkan juga untuk memastikan ham termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dijunjung tinggi dan dilindungi,” ucap wakil ketua lpsk sri suparyati dalam kesempatan yang sama.
tim independen pencari fakta yang dibentuk enam lembaga nasional hak asasi manusia (ln ham) akan mendalami dugaan orang hilang dan aktor kerusuhan dalam rangkaian aksi unjuk rasa pada akhir agustus hingga awal september 2025.
"tentu, seluruh peristiwa yang terjadi sepanjang mulai dari 25 agustus sampai september itu semuanya akan kita identifikasi, apakah tidak ditemukan, hilang, belum ketemu, kemudian sakit, meninggal, dan lain-lain," kata ketua komnas ham anis hidayah di jakarta, jumat (12/09/2025).
menurut anis, data orang hilang yang masuk sejauh ini ke komnas ham masih dinamis. namun, dia menyebut ada tiga orang—yang identitasnya tidak dirincikan anis—masih hilang sejak akhir bulan agustus lalu.
"terkait yang hilang sebenarnya sebagian besar sudah ditemukan dan sudah berkontak dengan keluarga," ucap dia.
di samping itu, dia menyebut tidak tertutup kemungkinan bagi tim independen tersebut untuk mendalami keterlibatan institusi tertentu dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang diduga disertai kekerasan.
anis pun memastikan pihaknya akan melakukan pencarian fakta secara komprehensif.
"artinya, seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak, dan lain-lain itu semua akan kami identifikasi," katanya.
sementara itu, wakil ketua komnas perempuan sondang frishka simanjuntak mengatakan tim pencari fakta dari ln ham akan mengidentifikasi secara komprehensif hal-hal yang terjadi sebelum, saat, dan setelah peristiwa.
dia mengatakan tiap-tiap ln ham yang tergabung dalam tim independen tersebut akan bekerja sesuai alur dan mandat yang dimiliki.
"dari situ kita bisa teridentifikasi siapa-siapa yang berperan di dalam, ada aktor negara, ada non-negara, dan juga bagaimana pola-pola yang terjadi," ucap sondang pada kesempatan yang sama.
adapun pada jumat ini, enam ln ham resmi membentuk tim independen pencari fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan pada akhir agustus hingga awal september 2025 di jakarta dan sejumlah daerah lainnya di indonesia.
tim tersebut terdiri atas komnas ham, komnas perempuan, ombudsman ri, lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk), komisi perlindungan anak indonesia (kpai), dan komisi nasional disabilitas (knd).
anis menjelaskan tidak ada tenggat waktu tertentu tim ini bekerja. kendati demikian, dia memastikan tim akan bekerja efektif dan efisien.
setelah rampung, hasil temuan dan rekomendasi akan dilaporkan kepada presiden dan dpr ri.
ketua komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham) anis hidayah mengatakan tim independen pencari fakta terkait unjuk rasa dan kerusuhan pada agustus-september 2025 yang dibentuk enam lembaga nasional ham tidak atas instruksi presiden.
"tidak ada, ini murni inisiatif kami, seperti yang kami sampaikan, sebenarnya sudah kami diskusikan sejak awal peristiwa ini terjadi," kata anis menjawab pertanyaan wartawan terkait ihwal pembentukan tim tersebut di kantor komnas ham, jakarta, jumat (12/09/2025).
dijelaskan anis, pembentukan tim independen lembaga nasional (ln) ham merupakan tindak lanjut dari investigasi awal tiap-tiap lembaga ham yang sudah dimulai sejak unjuk rasa dan kerusuhan terjadi.
"kenapa baru diumumkan hari ini? karena kami mendiskusikan dulu kerangka kerja kami, sudah kami putuskan, jadi sudah jadi kerangka kerjanya, kemudian timeline (lini waktu), mekanisme kerjanya seperti apa sehingga kami siap untuk bekerja lebih efektif," ucapnya.
dia pun mengatakan usulan pembentukan tim independen ln ham telah didiskusikan dengan menteri koordinator bidang hukum, ham, imigrasi, dan pemasyarakatan yusril ihza mahendra pada senin (8/9) lalu.
"dalam pertemuan itu, bapak yusril menyampaikan menghormati tim yang akan dibentuk oleh enam lembaga ham karena itu merupakan kewenangan dari lembaga independen, jadi sebenarnya sudah terkomunikasikan sejak satu minggu ini," ucapnya.
sementara itu, komisioner pendidikan dan penyuluhan komnas ham abdul haris semendawai mengatakan menjelaskan pembentukan tim independen telah didiskusikan sejak sepekan terakhir. 
''seluruh ln ham bersepakat untuk membentuk tim gabungan. oleh karena itu, apakah pembentukannya merespons rencana pembentukan yang akan dilakukan oleh pemerintah itu mungkin kebetulan saja yang punya pemerintah," katanya dalam kesempatan sama.
menurut dia, tim independen ln ham telah lebih dahulu dibahas sebelum presiden prabowo subianto menyetujui pembentukan komisi investigasi terkait peristiwa yang sama.
"tetapi, kalaupun pemerintah akan membentuk, tidak ada masalah, silakan saja, jadi kita sama-sama bekerja nantinya," ucap semendawai.
adapun pada jumat ini, enam ln ham resmi membentuk tim independen pencari fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan pada akhir agustus hingga awal september 2025 di jakarta dan sejumlah daerah lainnya di indonesia.
tim tersebut terdiri atas komnas ham, komnas perempuan, ombudsman ri, lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk), komisi perlindungan anak indonesia (kpai), dan komisi nasional disabilitas (knd).
sebelumnya, presiden prabowo menyetujui usulan kelompok masyarakat sipil, termasuk dari gerakan nurani bangsa (gnb), untuk membentuk komisi investigasi independen guna menyelidiki rangkaian kerusuhan pada 25 agustus, kemudian 28–30 agustus 2025.
kerusuhan pada periode waktu tersebut, yang disebut oleh gnb sebagai prahara agustus, turut diwarnai oleh aksi pembakaran dan penjarahan.
korban jiwa akibat rangkaian insiden tersebut mencapai 10 orang, termasuk affan kurniawan yang meninggal karena dilindas kendaraan taktis (rantis) barracuda milik brimob polri.
"saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari gnb adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian prahara agustus. presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," kata perwakilan gnb lukman hakim saifuddin saat jumpa pers selepas pertemuan antara presiden prabowo dan gnb di istana kepresidenan ri, jakarta, kamis (11/9) malam.
sedangkan, menteri koordinator bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan (menko kumham imipas) yusril ihza mahendra menilai apabila kelak tim independen pencari fakta terbentuk, perannya akan menjadi sangat penting untuk mengungkap akar permasalahan demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir agustus 2025 lalu.
pasalnya, dikatakan bahwa tim itu harus bekerja untuk mengungkap fakta lebih dalam dari apa yang dapat diungkap oleh aparat penegak hukum (aph), seperti penyebab demonstrasi, aktor intelektualnya, penyandang dananya, penggeraknya, tujuannya, dan targetnya.
"ini sangat perlu diungkapkan secara jujur dan objektif, serta pasti akan sangat membantu negara dan seluruh rakyat untuk mengambil langkah hukum lebih jauh, melakukan introspeksi, dan mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan," kata yusril saat dikonfirmasi di jakarta, sabtu (13/09/2025).
ia menuturkan pembentukan tim independen pencari fakta saat ini baru dalam tahap tuntutan, usulan, dan wacana.
menurutnya, pembentukan tim independen perlu waktu. begitu pula diperlukan waktu terkait pembagian tim untuk bekerja mengumpulkan bukti guna mengungkapkan fakta.
kendati demikian, yusril menegaskan negara tetap bertindak melawan kejahatan dan melindungi rakyatnya, sehingga tidak boleh berdiam diri menghadapi kejahatan di lapangan serta menunggu berlama-lama.
“karena itu aparat penegak hukum telah bekerja. kami memastikan penegakan hukum itu telah sesuai koridor hukum dan ham,” ungkapnya.
dengan demikian, ia menegaskan langkah kepolisian yang segera memproses hukum para pelaku kejahatan, yang menunggangi demonstrasi hingga berujung kerusuhan pada akhir agustus 2025 lalu sebagai bukti negara hadir.
sebab, kata menko, upaya penegakan hukum tidak bisa menunggu terbentuknya tim investigasi independen dan harus segera dilakukan, sesuai arahan presiden prabowo subianto.
yusril pun menekankan pelaku kejahatan yang memanfaatkan situasi demonstrasi untuk melakukan perampokan, perusakan, pembakaran, dan penganiayaan harus ditindak tegas dengan segera.
“pelaku kejahatan yang menunggangi demonstrasi harus segera ditangkap dan diadili. jangan biarkan mereka lari dan menghilangkan barang bukti,” ujar menko.
sebelumnya, presiden prabowo disebut menyetujui usulan kelompok masyarakat sipil termasuk dari gnb untuk membentuk komisi investigasi independen yang menyelidiki rangkaian kerusuhan pada akhir agustus 2025 di jakarta dan daerah lainnya.
kerusuhan pada periode waktu tersebut, yang kemudian disebut oleh gnb sebagai prahara agustus, turut diwarnai oleh aksi pembakaran dan penjarahan, dan korban jiwa akibat rangkaian insiden tersebut mencapai 10 orang, termasuk pengemudi ojek daring, affan kurniawan yang meninggal karena dilindas kendaraan taktis (rantis) barracuda milik brimob polri.
"presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," kata lukman hakim saifuddin, yang mewakili gnb, saat jumpa pers selepas pertemuan antara presiden prabowo dan gnb di istana kepresidenan ri, jakarta, kamis (11/9) malam.
di lokasi yang sama selepas jumpa pers, lukman lanjut menjelaskan investigasi yang dilakukan secara independen itu perlu dilakukan karena jangan sampai unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat sipil termasuk aktivis, mahasiswa dan pelajar itu difitnah sebagai penyebab kerusuhan.
lukman menilai unjuk rasa menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (uud 45).
di sisi lain, lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk) menyebutkan pembentukan tim independen lembaga nasional hak asasi manusia (lnham) untuk pencari fakta menjadi langkah penting guna memastikan suara korban tidak terabaikan.
wakil ketua lpsk sri suparyati mengatakan tim yang dibentuk tidak hanya berfokus pada pencarian fakta, tetapi juga menempatkan kondisi korban dan keluarganya sebagai prioritas utama.
"melalui kerja sama enam lembaga ham, tim menghimpun data, informasi, serta pengalaman langsung dari para korban, untuk kemudian dianalisis secara menyeluruh," ujar sri dalam keterangan tertulis di jakarta, sabtu (13/09/2025).
dia membeberkan landasan kerja tim tersebut didasarkan pada mandat peraturan perundang-undangan yang melekat pada masing-masing institusi sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga.
aturan dimaksud, yakni undang-undang (uu) nomor 39 tahun 1999 untuk komisi nasional (komnas) ham, keputusan presiden (keppres) nomor 181/1998 juncto peraturan presiden (perpres) nomor 65/2005 jo. perpres nomor 8 tahun 2024 untuk komnas perempuan, uu nomor 13/2006 jo. uu nomor 31/2014 untuk lpsk, uu nomor 37/2008 untuk ombudsman, uu nomor 23/2002 jo. uu nomor 35/2014 untuk komisi perlindungan anak indonesia (kpai), serta uu nomor 8/2016 untuk komnas disabilitas (knd).
lebih lanjut sri menjelaskan,tim independen lnham dibentuk sebagai langkah konkret untuk bekerja secara objektif, imparsial, dan partisipatif, yang bertujuan mendorong kebenaran, penegakan hukum, pemulihan korban, serta pencegahan agar pelanggaran serupa tidak berulang.
"ini yang perlu kami suarakan, agar peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi prioritas pemerintah supaya tidak terulang kembali serta  tuntutan masyarakat bisa ditindaklanjuti," tuturnya.
berdasarkan temuan lnham, peristiwa unjuk rasa yang terjadi pada agustus-september 2025 telah menimbulkan 10 korban jiwa.
selain itu, dia mengungkapkan tim juga tidak hanya sebatas mengamati jalannya unjuk rasa dan kerusuhan, tetapi juga melakukan penilaian menyeluruh atas konsekuensi yang ditimbulkan.
disebutkan bahwa perhatian diberikan pada berbagai aspek, mulai dari korban jiwa, korban luka fisik, hingga trauma psikologis yang dialami masyarakat.
"yang perlu digarisbawahi adalah tim ini bukan hanya untuk pencarian fakta, tapi juga mengedepankan kondisi korban,” ucap sri menegaskan.
selanjutnya, sambung dia, tim akan memetakan kerugian sosial-ekonomi serta kerusakan fasilitas umum yang berimplikasi langsung pada kehidupan publik.
dengan demikian, ia mengatakan ruang lingkup kerja tim independen tersebut mencakup pemantauan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan.
"tim akan menilai dampak peristiwa, termasuk korban jiwa, korban luka-luka, trauma psikologis, kerugian sosial-ekonomi serta kerusakan fasilitas umum,” ujarnya.
di sisi lain, sri menyampaikan tim juga berkewajiban mengkaji dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang dialami korban maupun keluarganya.
dikatakan bahwa hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah.
dengan begitu, pemerintah diharapkan tidak hanya memikirkan aspek penegakan hukum, tetapi juga langkah nyata untuk memulihkan dan melindungi korban.
"dengan begitu, penanganan peristiwa akan menjadi satu paket yang menyeluruh dan komprehensif,” kata dia.
sebelumnya, ln ham membentuk tim independen pencari fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan pada akhir agustus dan awal september 2025 di jakarta dan sejumlah daerah lainnya di indonesia.
tim tersebut terdiri atas komnas ham, komnas perempuan, ombudsman, lpsk, kpai dan knd.
ketua komnas ham anis hidayah saat konferensi pers di kantornya, jakarta, jumat (12/9), mengatakan pembentukan tim independen merupakan upaya dan komitmen masing-masing lembaga ham untuk mencari fakta dan menyusun laporan komprehensif.
“tujuan tim ini selain mencari fakta-fakta adalah bagaimana menggali sejumlah informasi terkait dengan situasi korban, apa yang sudah dilakukan pemerintah, dan apa nantinya yang harus kami rekomendasikan untuk mendorong adanya keterbukaan terkait kebenaran, keadilan, pemulihan bagi para korban,” kata anis. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 15 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan