Hindari Kontroversi, Menteri Baru Diminta Hati-Hati Berbicara

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 10 Sep 2025 - 19:49

Presiden Prabowo Subianto (kanan) saat melantik lima menteri baru di Kabinet Merah Putih, bertempat di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).-Foto: Antara-

hindari kontroversi, menteri baru diminta hati-hati berbicara                            yogyakarta – perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan presiden prabowo subianto menuai beragam respons dari kalangan akademisi.
pakar ilmu pemerintahan universitas muhammadiyah yogyakarta (umy), tunjung sulaksono, menilai para menteri baru yang dilantik harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.
menurut tunjung, salah satu kelemahan yang kerap terjadi pada pejabat publik adalah kurangnya kemampuan komunikasi politik dan public speaking. hal ini membuat pernyataan yang seharusnya menenangkan publik justru memicu polemik baru.
baca juga:reshuffle menteri p2mi perlu tenaga baru lindungi pekerja migran
baca juga:serikat ojol mendesak presiden prabowo teken perpres perlindungan pekerja platform
“kemampuan komunikasi politik dan public speaking harus terus ditingkatkan oleh para menteri baru. mereka tidak boleh lagi sembarangan memberikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kontroversi,” ujarnya dalam keterangan di yogyakarta, selasa (9/9).
tunjung menilai reshuffle kabinet yang mengganti lima posisi menteri merupakan langkah strategis pemerintah untuk merespons berbagai tekanan publik.
salah satunya adalah tuntutan dari gerakan “17+8” yang sejak beberapa waktu terakhir mendesak adanya perbaikan kinerja pemerintah, terutama dalam hal transparansi dan kebijakan yang lebih pro-rakyat.
baca juga:prabowo tekankan pentingnya 
baca juga:fraksi pan dpr ri dorong aspirasi pelajar jadi prioritas nasional
“perubahan ini menunjukkan presiden berusaha menjawab keresahan masyarakat. tetapi tantangan bagi menteri baru adalah bagaimana menghadirkan kebijakan nyata yang bisa segera dirasakan manfaatnya oleh publik,” kata tunjung.
ia menekankan, selain menunjukkan kinerja optimal, para menteri harus segera mengambil langkah strategis yang bersifat cepat dan konkret.
program-program yang dapat memberikan hasil dalam waktu singkat atau quick wins, menurutnya, perlu dijalankan pada 100 hari pertama masa jabatan.
baca juga:kemendagri minta kepala daerah aktifkan siskamling
baca juga:kemendagri dan kemenkumham sinergi perkuat produk hukum daerah
“bidang ekonomi dan ketenagakerjaan adalah prioritas, karena dua sektor inilah yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. menteri baru harus segera menyelesaikan persoalan yang menjadi penyebab kemarahan publik,” tambahnya.
dari perspektif ilmu pemerintahan, tunjung menjelaskan bahwa ada tiga alasan utama mengapa reshuffle kabinet dilakukan oleh seorang presiden, yaitu kinerja, politis, dan yuridis.
pertama, pergantian menteri bisa disebabkan oleh kinerja yang dinilai belum maksimal, terutama di sektor krusial yang sangat menentukan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
baca juga:kemendagri minta kepala daerah aktifkan siskamling
baca juga:menko yusril persilakan dpr revisi ruu perampasan aset
kedua, reshuffle juga bisa dipicu oleh faktor politis. misalnya, untuk meredam ketegangan akibat pernyataan kontroversial atau ketidakpuasan publik terhadap pejabat tertentu.
ketiga, faktor yuridis juga menjadi pertimbangan. kasus hukum yang menjerat pejabat sebelumnya seringkali memaksa presiden untuk segera mencari pengganti agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
“menteri sekretaris negara, prasetyo hadi, sendiri sudah menyatakan bahwa salah satu pertimbangan reshuffle kali ini adalah gejolak demonstrasi pada akhir agustus 2025 lalu,” kata tunjung.
baca juga:kri brawijaya 320 dikerahkan amankan sumber daya laut ri
baca juga:polri gandeng tni-bin buru dalang kerusuhan
lebih lanjut, tunjung menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi para menteri baru bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga komunikasi publik.
dengan komunikasi yang baik, kepercayaan masyarakat bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. sebaliknya, kesalahan komunikasi dapat memperburuk citra pemerintah yang sedang berusaha membangun stabilitas.
“oleh karena itu, menteri baru harus menguasai substansi kebijakan sekaligus teknik penyampaiannya. dengan begitu, masyarakat tidak hanya melihat kerja nyata, tetapi juga merasa dihargai dan diperhatikan,” tutupnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 11 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan