Dewan Dilarang Mencampuri Kegiatan Pelaksanaan SOPD

Reporter: Ozi |

Editor: Yuli |

Selasa , 09 Sep 2025 - 15:21

Dewan Dilarang Mencampuri Kegiatan Pelaksanaan SOPD-foto:dokumen palpos-

KORANPALPOS.COM - Berapa hari terakhir polemik soal Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Muara Enim menjadi buah bibir masyarakat hingga berujung aksi damai. Hal tersebut mendapat perhatian Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional (Gapensi) Kabupaten Muara Enim.

"Anggota dewan dilarang mencampuri kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan oleh Satuan OrganisainPerangkat Daerah (SOPD) karena ranahnya hanya sebatas proses perencanaan dan penetapan program," ujar Katua Gapensi Muara Enim Akhmad Imam Mahmudi, Selasa 9 September 2025.

Imam menjelaskan, bahwa dasar hukum Pokir DPRD yang kuat dalam sistem pemerintahan Indonesia, diantanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 178 menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Usulan Pokir termasuk dalam fungsi anggaran karena disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sementara, permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pokir DPRD diatur sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam hal ini, anggota DPRD wajib menyampaikan Pokir yang mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Permendagri Nomor 25 Tahun 2021.

Aturan ini memperkuat posisi Pokir dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Pokir diselaraskan dengan kebutuhan daerah dan dituangkan dalam dokumen perencanaan.

Pertanyaannya, apakah anggota DPRD wajib mengawal atau mengerjakan Pokir melalui rekanannya, mengetahui jumlah Pokir yang didapat, penambahan angka anggaran Pokir? Dalam regulasi yang ada, kata dia, anggota DPRD hanya memiliki kewajiban untuk mengusulkan Pokir.

dewan dilarang mencampuri kegiatan  pelaksanaan sopd                            koranpalpos.com - berapa hari terakhir polemik soal pokok pikiran (pokir) dprd muara enim menjadi buah bibir masyarakat hingga berujung aksi damai. hal tersebut mendapat perhatian asosiasi jasa konstruksi nasional (gapensi) kabupaten muara enim.
"anggota dewan dilarang mencampuri kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan oleh satuan organisainperangkat daerah (sopd) karena ranahnya hanya sebatas proses perencanaan dan penetapan program," ujar katua gapensi muara enim akhmad imam mahmudi, selasa 9 september 2025.
imam menjelaskan, bahwa dasar hukum pokir dprd yang kuat dalam sistem pemerintahan indonesia, diantanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. pasal 178 menyebutkan bahwa dprd memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
baca juga:bupati ogan ilir panca wijaya akbar panen perdana melon varietas inthanon di tanjung seteko
baca juga:dua jembatan plat besi di ogan ilir mengkhawatirkan, pihak pupr ambil langkah ini
usulan pokir termasuk dalam fungsi anggaran karena disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
sementara, permendagri nomor 86 tahun 2017.
pokir dprd diatur sebagai bagian dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd).
dalam hal ini, anggota dprd wajib menyampaikan pokir yang mencerminkan kebutuhan masyarakat.
baca juga: bagikan berbagai doorprice menarik sekaligus launching muba fit 2025
baca juga:dukung peresmian program ketahanan pangan, rutan baturaja laksanakan penanaman pohon kelapa
permendagri nomor 25 tahun 2021.
aturan ini memperkuat posisi pokir dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah. pokir diselaraskan dengan kebutuhan daerah dan dituangkan dalam dokumen perencanaan.
pertanyaannya, apakah anggota dprd wajib mengawal atau mengerjakan pokir melalui rekanannya, mengetahui jumlah pokir yang didapat, penambahan angka anggaran pokir? dalam regulasi yang ada, kata dia, anggota dprd hanya memiliki kewajiban untuk mengusulkan pokir.
baca juga:dua oknum perusuh demo di dprd oku diringkus polisi satu tersangka berasal dari way kanan lampung
baca juga:bupati oku apresiasi kinerja pdam tirta raja
anggota dprd harus menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan kebutuhan itu diterjemahkan dalam bentuk pokir yang disampaikan kepada eksekutif.
jika hal tersebut terjadi dimana anggota dprd ikut terjun melaksanakan atau menjadi rekanan pelaksana proyek pokir melalui orang lain.
hal ini justru bertentangan dengan prinsip pemisahan tugas antara legislatif dan eksekutif.
pelaksanaan proyek merupakan tugas opd di bawah pemerintah daerah, bukan anggota dprd.
"sesuai peraturan perundangan dan sumpah jabatan adalah benar tetapi hanya sebatas penyampaian aspirasi. jika hal itu terjadi artinya dewan melawan perundangan bilamana  menjadi dana pokir atau aspirasi karena dewan bukan pengguna anggaran," ujarnya.
jika anggota dprd diharuskan mengerjakan pokir atau menjadi miliknya artinya opd tersebut disudah dibawah tekanan, hal itu bisa melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
praktik ini dapat memicu konflik kepentingan dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang.
lanjutnya, anggota dprd tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan pokir terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat, namun dprd sebagai fungsi pengawasan, bukan sebagai pelaksana proyek atau rekanan pelaksana proyek.
dengan dasar aturan yang ada, anggota dprd wajib mengusulkan pokir dan memastikan pelaksanaannya melalui fungsi pengawasan.
namun, pelaksanaan proyek bukanlah kewenangan mereka.
masyarakat diharapkan tetap mengawasi kinerja dprd untuk memastikan aspirasi yang disampaikan benar-benar diwujudkan tanpa melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan.
menurutnya, pokir atau aspirasi dewan harus mengikuti aturan dan prosedur penyusunan apbd dengan pempedomani aspek dan asas apbd sehingga menjadi program pemerintah, apakah pokir tersebut sudah menjadi skla priorita, efektif dan efesien,  transparan, akuntabel, partisipatif, manfaat tertitib peraturan dan kemampuan pendapatan daerah. 
"buktinya banyak kontraktor lokal mengeluh tidak dapat pekerjaan proyek karena alasannya sebagian besar sudah masuk pokir. artinya kontraktor lokal harus puasa alias gigit jari karena tidak dapat pekerjaan proyek.
kalau dprd menganggap pokir dewan sebuah keharusan menjadi program apalagi diukur dalam bentuk dana seperti dana aspirasi jelas itu mewan hukum," tegasnya.
oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dan kosolidasi antar vendor serta aparat penegak hukum akan melakukan pengawasan pekerjaan proyek mengatasnamakan pokir untuk memperkaya diri sendiri sebagaimana disebut sebagai koruptor.
"apalagi kalau pokir dewan yang tertuang dalam program kegiatan opd, pekerjaannya diinterpensi dan atau dikerjakan oleh anggota dewan jelas sdh melawan hukum," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 10 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan