Kemendagri dan Kemenkumham Sinergi Perkuat Produk Hukum Daerah

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Senin , 08 Sep 2025 - 21:13

Akmal Malik, Direktur Jenderal Otda Kemendagri. foto: antara -Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menjalin kerja sama dengan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dalam rangka sinergisitas tugas dan fungsi dalam harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, serta fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

"Penting sekali kita untuk mengupdate agar regulasi-regulasi yang dibuat sebagai implementasi dari norma, standar, prosedur, kriteria oleh kementerian-kementerian itu, itu betul-betul running dengan baik," kata Direktur Jenderal Otda Kemendagri Akmal Malik dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Akmal Malik dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum Dhahana Putra di Ruang Rapat Ditjen Otda, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Akmal berharap kerja sama tersebut dapat memberikan kejelasan bagi daerah dalam menyusun regulasi.

Dengan demikian, daerah tidak ragu mendukung realisasi program pemerintah pusat sekaligus mampu melakukan inovasi.

Kerja sama ini juga diharapkan menjadi langkah konkret pelaksanaan reformasi hukum di daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

Akmal menyebut, pihaknya akan terus menyempurnakan berbagai tantangan melalui langkah-langkah terukur.

Nantinya, peningkatan kualitas produk hukum daerah juga bakal dioptimalkan melalui digitalisasi.

Ia mendorong agar pihak-pihak di lingkungan kementerian/lembaga membantu memastikan seluruh program pemerintah pusat direalisasikan dengan baik di daerah melalui dukungan regulasi yang tepat.

kemendagri dan kemenkumham sinergi perkuat produk hukum daerah                            koranpalpos.com - direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri menjalin kerja sama dengan ditjen peraturan perundang-undangan kementerian hukum dalam rangka sinergisitas tugas dan fungsi dalam harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, serta fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.
"penting sekali kita untuk mengupdate agar regulasi-regulasi yang dibuat sebagai implementasi dari norma, standar, prosedur, kriteria oleh kementerian-kementerian itu, itu betul-betul running dengan baik," kata direktur jenderal otda kemendagri akmal malik dalam keterangannya di jakarta, sabtu.
penandatanganan kerja sama dilakukan akmal malik dan dirjen peraturan perundang-undangan kemenkum dhahana putra di ruang rapat ditjen otda, kantor pusat kemendagri, jakarta.
baca juga:kemendagri minta kepala daerah aktifkan siskamling
baca juga:menko yusril persilakan dpr revisi ruu perampasan aset
akmal berharap kerja sama tersebut dapat memberikan kejelasan bagi daerah dalam menyusun regulasi.
dengan demikian, daerah tidak ragu mendukung realisasi program pemerintah pusat sekaligus mampu melakukan inovasi.
kerja sama ini juga diharapkan menjadi langkah konkret pelaksanaan reformasi hukum di daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.
baca juga:polri gandeng tni-bin buru dalang kerusuhan
baca juga:ahy gaungkan persatuan di ajang unhan belanegarun
akmal menyebut, pihaknya akan terus menyempurnakan berbagai tantangan melalui langkah-langkah terukur.
nantinya, peningkatan kualitas produk hukum daerah juga bakal dioptimalkan melalui digitalisasi.
ia mendorong agar pihak-pihak di lingkungan kementerian/lembaga membantu memastikan seluruh program pemerintah pusat direalisasikan dengan baik di daerah melalui dukungan regulasi yang tepat.
baca juga:pelajaran demokrasi dari tuntutan 17+8: reformasi dpr dan aspirasi rakyat
baca juga:bp mpr gelar rapat pleno, bahas pphn dan program kerja hingga 2025
kolaborasi juga akan terus diperkuat agar substansi produk hukum di daerah semakin berkualitas.
"jadi, kita tidak cuma bangun apa namanya jembatannya, tapi kualitas apa yang lewat jembatan itu juga kita harus bangun gitu. nah itu terhadap sebuah tools yang efektif," tambahnya.
ia menekankan substansi produk hukum daerah sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan penerapannya di lapangan.
"nah ini juga menjadi hal yang mungkin agar kita coba pastikan kualitas produk hukum daerah kita yang patut asas tidak bergantung hukum nasional," tuturnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 9 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan