Melanggar, Bawaslu Copot 15.494 APK

melanggar, bawaslu copot 15.494 apk palembang – karena dinilai melanggar aturan letak pemasangan,  sebanyak 15.494 alat peragakan kampanye (apk) calon legislatif (caleg) untuk pemilu 2024,  dicopot atau ditertibkan badan pengawas pemilu (bawaslu) sumatera selatan (sumsel).  jumlah itu didasarkan pada data dari aplikasi sistem informasi penanganan pelanggaran dan pelaporan (sigaplapor). “ada 15.494 pelanggaran atribut kampanye terkait letak pemasangan apk,” kata anggota bawaslu sumsel bidang koordinator penanganan pelanggaran dan data dan informasi, ahmad naafi, belum lama ini. ahmad naafi menjelaskan, dalam aplikasi tersebut terdapat catatan 5 pelanggaran rapat umum, 442 pertemuan tatap muka, 111 pertemuan terbatas, 46 penyebaran bahan kampanye, dan 145 kegiatan lainnya. baca juga:catat ! pertamina tak naikan harga bbm nonsubsidi baca juga:wakapolri: produk jurnalistik yang sah tidak dapat dipidana pelanggaran ini terjadi sejak dimulainya masa kampanye pada 28 november 2023. dalam tahap pemilu 2024, terdapat 51 kasus temuan dan laporan dugaan pelanggaran, dengan 49 laporan dan 2 temuan. ”dari total tersebut, terdapat 13 pelanggaran, terdiri dari 1 pelanggaran pidana pemilu, 11 pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan 1 pelanggaran hukum lainnya," jelasnya.  terkait penertiban ini, tak lepas dari sorotan warga kota palembang.  dimana warga mengeluhkan pemasangan apk yang melanggar aturan dan menilai hal tersebut merusak pemandangan kota. baca juga:angin segar bagi honorer di pemkot palembang, mau tau ? baca juga:aksi pengamen timbulkan rasa tak nyaman wisatawan warga berharap bawaslu kota palembang, bawaslu sumsel, dan pemerintah bertindak tegas untuk menjaga keindahan dan ketertiban kota jelang pencoblosan pada 14 februari mendatang. ardi, salah seorang warga kemuning kota palembang mengungkapkan, bahwa keberadaan apk yang melanggar tidak hanya merusak pemandangan kota tetapi juga menimbulkan kesemerawutan. “melihat banyaknya apk yang melanggar, ini tidak hanya merusak pemandangan kota tapi juga menciptakan kesemerawutan. seharusnya pemasangan apk harus sesuai aturan dan tertib,” ujar ardi, kamis, 8 februari. rine, warga lainnya, yang berasal dari alang-alang lebar kota palembang menambahkan, bahwa menjelang pencoblosan pada 14 februari mendatang, penertiban harus lebih digencarkan agar kondisi wajah kota kembali tertata.  baca juga:padukan songket melayu dengan gaya aceh baca juga:aksi begal makin meresahkan, jangan ada korban lagi ! "kami harap bawaslu kota palembang, bawaslu sumsel, dan pemerintah setempat dapat bertindak tegas. penertiban harus lebih intensif agar kota kembali rapi dan tertata jelang pemilu 2024," ungkapnya.  keduanya berharap bahwa tindakan tegas dari pihak terkait dapat menciptakan kondisi kota yang lebih bersih, rapi, dan tertib menjelang hari pemungutan suara. mereka menginginkan agar apk dipasang dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak estetika kota palembang. pemerintah setempat dan bawaslu sumsel juga  diharapkan dapat mendengarkan keluhan warga dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota selama periode kampanye dan hingga proses pemilihan berlangsung. sebelumnya, ketua bawaslu sumsel, kurniawan mengungkapkan bahwa mendekati akhir kampanye, jumlah apk meningkat secara signifikan. "tim sukses banyak yang memasang apk di lokasi yang tidak sesuai dan melanggar aturan. kebanyakan pelanggaran atribut terjadi karena dipasang di pepohonan," ungkapnya.  lanjut kurniawan, upaya penertiban terus dilakukan, namun tim yang dicopot seringkali memasang apk kembali. tempat-tempat yang ditertibkan melibatkan jalan protokol, fasilitas publik, lembaga pendidikan, dan lainnya. “harapannya, pemahaman terhadap larangan pemasangan atribut kampanye dapat disadari oleh semua pihak,” tutur kurniawan.  kendati itu, kurniawan menyebutkan bahwa bawaslu sumsel sudah mengkomunikasikan tata tertib pemasangan atribut kepada semua parpol yang ikut pemilu 2024 sebelum kampanye dimulai. “aturan tersebut mencakup larangan di tempat pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah, fasilitas kesehatan, dan tempat lain yang bisa mengganggu ketertiban umum,” tukasnya. ***

Tag

• # kode etik pemilu
• # ketertiban kota
• # pelanggaran kampanye
• # partisipasi publik
• # penertiban apk
• # kampanye politik
• # demokrasi
• # kota palembang
• # bawaslu
• # pemilu 2024

Share

• 
• 
• 
• 
•