Waspadai Hoaks Terkait Demonstrasi, Penjarahan, dan Provokasi Digital

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Senin , 01 Sep 2025 - 20:33

Komjen Pol Dedi Prasetyo, Wakapolri-Foto : ANTARA-

Septiaji menyampaikan pula bahwa Mafindo mendukung pelaksanaan demonstrasi sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin dalam negara demokrasi.

Namun, Mafindo menentang aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat maupun demonstran.

"Menjarah adalah tindakan yang harus dijauhi karena tergolong tindak pidana pencurian," kata Septiaji.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Alexander Sabar menegaskan pemerintah tidak melakukan penurunan konten atau pembatasan akses terhadap media sosial (Medsos) saat aksi unjuk rasa yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir.

"Perlu diketahui tidak ada arahan dari Komdigi maupun pemerintah untuk menurunkan atau membatasi akses terhadap platform media sosial pada saat aksi di DPR tanggal 28 Agustus," kata Alexander.

Alexander mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan disinformasi dan hoaks.

Dia juga mengingatkan penyampaian aspirasi secara tertib serta mengajak semua pihak menjaga kondusivitas baik di ruang digital maupun fisik.

"Pemerintah menghimbau agar semua pihak dapat melaksanakan proses demokrasi secara tertib dan menjaga situasi tetap kondusif, baik di ruang digital maupun ruang fisik," ujarnya.

Saat ini pemerintah sudah melakukan komunikasi intens dengan pihak pengelola platform media sosial terkait penanganan konten-konten provokatif yang bersifat disinformasi maupun hoaks.

"Pemanggilan (platform media sosial) akan dilakukan apabila diperlukan pendalaman penilaian situasi ruang digital kita," ucap Alexander.

Sebelumnya diwartakan, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo meminta pengelola platform media sosial untuk ikut melindungi masyarakat dari informasi-informasi yang tidak benar termasuk disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang merusak sendi-sendi demokrasi.

“Ini merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya, kita mau menyampaikan satu aspirasi, menyampaikan satu pendapat, tetapi tiba-tiba di sosial media dibumbui atau ditambahkan dengan informasi-informasi yang tidak sesuai, itu kan merusak semangat kita untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita,” kata Angga.

Oleh karena itu, ia mengimbau semua pihak untuk bersama-sama melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi yang beredar, termasuk para pengelola platform media sosial agar menjaga ruang digital.

waspadai hoaks terkait demonstrasi, penjarahan, dan provokasi digital                            koranpalpos.com - masyarakat antifitnah indonesia (mafindo) menganjurkan warga untuk mewaspadai peredaran masif hoaks di ruang digital berkenaan dengan demonstrasi-demonstrasi yang sejak kamis (28/8/2025) terjadi di sejumlah daerah di indonesia.
dalam keterangan persnya yang dikonfirmasi pada senin, mafindo menyampaikan bahwa hoaks yang beredar mencakup klaim penjarahan di gedung dpr dan mall atrium senen serta hoaks yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau deep fake.
menurut mafindo, hoaks mengenai kerusuhan, penjarahan, dan represi aparat yang beredar di media sosial maupun aplikasi pesan bisa memperkeruh situasi dan memicu eskalasi kekerasan.
"akibatnya, muncul ketidakpastian, kemarahan, hasutan kebencian, dan aksi kekerasan," kata ketua presidium mafindo septiaji eko nugroho.
baca juga:dorong kepedulian sosial, gubernur sumsel apresiasi jalan sehat dan bakti sosial ika uii
baca juga:chandi 2025 dibuka dengan pesta rakyat di bali, tampilkan seni tradisi dan kontemporer
dia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai peredaran misinformasi, disinformasi, malinformasi, dan ujaran kebencian di antara informasi yang membanjiri platform media sosial.
"masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian," kata septiaji.
dia juga mengingatkan warga agar memanfaatkan informasi dari media massa arus utama maupun platform media sosial secara bertanggung jawab.
septiaji mengemukakan bahwa bersamaan dengan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat di jalanan, warganet menyuarakan aspirasi mereka melalui aktivisme di ruang digital.
baca juga:ormas islam dukung presiden prabowo, akademisi ingatkan ketimpangan, dpr diminta hentikan tunjangan
baca juga:pan nonaktifkan eko patrio dan uya kuya dari keanggotaan dpr ri
warganet menampilkan siaran langsung serta menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka melalui platform-platform digital.
septiaji mengatakan bahwa aktivisme di ruang digital kadang disertai doxing atau pembukaan data pribadi tanpa izin, pelanggaran privasi, persekusi daring, serta serangan siber.
septiaji menyampaikan pula bahwa mafindo mendukung pelaksanaan demonstrasi sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin dalam negara demokrasi.
namun, mafindo menentang aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat maupun demonstran.
baca juga:fakta terbaru penjarahan rumah uya kuya di pondok bambu: polisi tangkap 9 terduga pelaku ! 
baca juga:wakil panglima tni bantah isu darurat militer
"menjarah adalah tindakan yang harus dijauhi karena tergolong tindak pidana pencurian," kata septiaji.
sementara itu, direktur jenderal pengawasan ruang digital kementerian komunikasi dan digital (kemkomdigi) alexander sabar menegaskan pemerintah tidak melakukan penurunan konten atau pembatasan akses terhadap media sosial (medsos) saat aksi unjuk rasa yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir.
"perlu diketahui tidak ada arahan dari komdigi maupun pemerintah untuk menurunkan atau membatasi akses terhadap platform media sosial pada saat aksi di dpr tanggal 28 agustus," kata alexander.
alexander mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan disinformasi dan hoaks.
dia juga mengingatkan penyampaian aspirasi secara tertib serta mengajak semua pihak menjaga kondusivitas baik di ruang digital maupun fisik.
"pemerintah menghimbau agar semua pihak dapat melaksanakan proses demokrasi secara tertib dan menjaga situasi tetap kondusif, baik di ruang digital maupun ruang fisik," ujarnya.
saat ini pemerintah sudah melakukan komunikasi intens dengan pihak pengelola platform media sosial terkait penanganan konten-konten provokatif yang bersifat disinformasi maupun hoaks.
"pemanggilan (platform media sosial) akan dilakukan apabila diperlukan pendalaman penilaian situasi ruang digital kita," ucap alexander.
sebelumnya diwartakan, wakil menteri komunikasi dan digital angga raka prabowo meminta pengelola platform media sosial untuk ikut melindungi masyarakat dari informasi-informasi yang tidak benar termasuk disinformasi, fitnah, dan kebencian (dfk) yang merusak sendi-sendi demokrasi.
“ini merusak sendi-sendi demokrasi. misalnya, kita mau menyampaikan satu aspirasi, menyampaikan satu pendapat, tetapi tiba-tiba di sosial media dibumbui atau ditambahkan dengan informasi-informasi yang tidak sesuai, itu kan merusak semangat kita untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita,” kata angga.
oleh karena itu, ia mengimbau semua pihak untuk bersama-sama melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi yang beredar, termasuk para pengelola platform media sosial agar menjaga ruang digital.
jika ada konten mengandung dfk, kata angga, platform harus menindak secara otomatis melalui sistem.
“kami sampaikan kepada para pemilik platform yang beroperasi di negara kesatuan republik indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di indonesia,” katanya.
terpisah, menteri pendidikan dasa dan menengah (mendikdasmen) abdul mu'ti meminta agar para siswa di seluruh indonesia tidak terprovokasi berita bohong, hingga turut terlibat dalam unjuk rasa atau demonstrasi, bahkan kekerasan.
"kami mengimbau kepada para siswa di seluruh indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata mu'ti usai menghadiri rapat terbatas dengan presiden prabowo subianto di istana kepresidenan jakarta.
mu'ti menilai provokasi dari berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, atau berita hoaks yang turut menjadi pemicu keterlibatan siswa dalam unjuk rasa di depan gedung dpr/mpr pada senin (25/8) lalu.
oleh karenanya, ia mengimbau para guru dan kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada siswa agar tidak terlibat dalam kegiatan di luar peran dan tugasnya sebagai pelajar.
meski unjuk rasa bertujuan menyampaikan aspirasi, mu'ti menilai para siswa tetap belajar di sekolah sebagai salah satu cara menyampaikan aspirasi.
"aspirasi kan ada berbagai macam cara kan, jadi sebaiknya para murid itu belajar di sekolah," kata mu'ti.
sebelumnya diberitakan, polda metro jaya akhirnya memulangkan sebanyak 196 anak di bawah umur yang ditangkap saat aksi di depan gedung dpr/mpr ri pada senin (25/8), kepada orang tuanya.
menurut kabid humas polda metro jaya kombes pol ade ary, para siswa di bawah umur itu terlibat perusakan fasilitas umum serta tidak termasuk klaster massa yang menyampaikan pendapat di depan dpr.
"mereka datang karena ajakan dari media sosial. kemarin, di jam pelajaran kejadiannya, anak-anak pelajar ini berasal dari tangerang, bekasi, depok, bogor, ada juga dari sukabumi," katanya.
sedangkan, kepala pusat penerangan (kapuspen) tni brigjen tni (mar) freddy ardianzah menegaskan tidak ada anggota tni yang ditangkap polisi maupun menjadi provokator pada aksi unjuk rasa  di jakarta dan daerah lainnya.
“perlu saya tegaskan bahwa tidak ada anggota tni yang ditangkap polri maupun menjadi provokator dalam peristiwa tersebut, itu narasi bohong dan menyesatkan,” kata freddy dalam keterangan di jakarta, minggu (31/08/2025).
freddy menyampaikan hal itu untuk menanggapi konten maupun narasi yang beredar di media sosial yang menyatakan anggota tni menjadi provokator bahkan hingga ditangkap dalam aksi demo.
“kami sangat menyayangkan framing negatif terhadap tni dan menindaklanjuti hal tersebut,” tuturnya.
kapuspen mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoaks yang menimbulkan keresahan serta mengadu domba antara masyarakat dan aparat maupun antara tni dan polri.
“tni berkomitmen bekerja keras secara profesional menjaga stabilitas nasional dengan menciptakan situasi yang aman, damai, serta kondusif di seluruh wilayah indonesia,” ujarnya.
sebelumnya, beredar foto di media sosial yang memperlihatkan seorang pria diduga anggota tni ditangkap oleh anggota brimob.
dalam foto tersebut, anggota yang tidak diketahui identitasnya tampak menunjukkan kartu izin senjata penugasan bertuliskan “markas besar tni badan intelijen strategis”.
di sisi lain, kepolisian negara republik indonesia (polri) memastikan akan menindak tegas aksi anarkis sesuai prosedur hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (ham).
"kami jamin, kami akan bertindak profesional, terukur, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi ham," kata wakil kepala polri komisaris jenderal polisi dedi prasetyo di jakarta, senin (01/09/2025).
dedi mengatakan aparat tni dan polri yang disiagakan di lapangan merupakan bentuk ketegasan dua institusi tersebut dalam menjaga ketentraman tanah air.
"tujuan utama kami adalah pemulihan keamanan yang cepat dan menyeluruh. dengan patroli rutin, imbauan persuasif, serta dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, kami yakin situasi dapat segera normal dan kondusif," katanya.
dedi juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak termakan hasutan serta hoaks yang menimbulkan kepanikan.
jenderal polisi bintang tiga itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dengan tni dan polri dalam menjaga lingkungan masing-masing.
menurutnya, komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparat akan memutus mata rantai kejahatan dan menciptakan rasa aman.
"masyarakat adalah mata dan telinga kami. laporkan setiap aktivitas mencurigakan dan setiap potensi gangguan ke bhabinkamtibmas, polsek, atau polres terdekat," katanya.
sebelumnya, presiden prabowo subianto memerintahkan kapolri jenderal polisi listyo sigit prabowo dan panglima tni jenderal tni agus subiyanto mengambil langkah tegas menghadapi aksi anarkis yang terjadi di sejumlah daerah.
"arahan presiden jelas, khusus untuk tindakan-tindakan anarkis, tni dan polri diminta mengambil langkah tegas sesuai dengan undang-undang," kata kapolri.
ia juga menekankan bahwa langkah penegakan hukum akan dilakukan secara terukur untuk memastikan ketertiban kembali terjaga.
"semua ini demi kepentingan masyarakat luas dan menjaga stabilitas nasional," ucapnya.
terakhir, kepolisian resor kota (polresta) malang kota, jawa timur, meminta warga tak terprovokasi hoaks mengenai 15 titik sniper atau penembak jitu di wilayah tersebut dalam format pesan berantai di aplikasi pesan singkat whatsapp.
"kabar tersebut hoaks atau tidak benar. kami meminta masyarakat tetap tenang," kata kepala seksi humas polresta malang kota ipda yudi risdiyanto di kota malang, jawa timur, senin (01/09/2025).
oleh karena itu, masyarakat diingatkan supaya tidak mudah percaya dengan informasi dalam bentuk pesan berantai yang tersebar di ranah media sosial.
kepolisian setempat memastikan kondisi di kota malang tetap aman dan kondusif.
"bila ada informasi yang mencurigakan silahkan konfirmasi langsung ke pihak kepolisian terdekat," ujarnya.
sebagaimana diketahui, sempat muncul pesan berantai melalui aplikasi pesan singkat whatsapp, pada minggu (31/8) malam.
di dalam pesan berantai itu memuat informasi terkait 15 titik penempatan penembak jitu di kota malang, dengan diawali narasi "titik sniper (atas gedung) area malang kota.
kemudian, pada bagian isi pesan tersebut dirincikan mana saja lokasi yang dimaksudkan sebagai tempat penempatan sniper.
adapun 15 lokasi yang dimaksudkan itu, meliputi hotel trio indah, hotel regent's park, hotel kartika, hotel tugu, malang town square (matos), dan malang plaza.
selanjutnya, yakni malang creative center (mcc), universitas brawijaya (ub) dua titik, rumah sakit saiful anwar, hingga polres malang.
selanjutnya, telkom blimbing, apartemen begawan, gedung universitas muhammadiyah malang (umm) dua titik, dan bca blimbing.
pada bagian penutup pesan tersebut dituliskan permintaan agar informasi itu disebarkan luaskan kepada masyarakat.
"tolong sebarkan pada keluarga, kerabat, temanmu," tulis isi pesan hoaks itu.
tak hanya itu, pesan berantai tersebut turut mencantumkan permintaan kepada masyarakat agar tidak keluar rumah di atas pukul 22.00 wib.
"jangan sampai keluar rumah di atas jam 10 malam. karena penambakan akan acak dan tidak memilih," tutup pesan berantai itu. (ant)