DPR Dorong Ekosistem Musik Sehat Lewat Kesepakatan Royalti

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Senin , 25 Aug 2025 - 19:36

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara-Foto: Antara-

JAKARTA – Polemik royalti musik yang belakangan menimbulkan keresahan di kalangan musisi dan pelaku usaha mulai menemukan titik terang.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menyampaikan harapannya agar kesepakatan hasil rapat konsultasi antara DPR, pemerintah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta perwakilan musisi dan pelaku industri pada Kamis (21/8) dapat menciptakan ekosistem industri musik yang lebih sehat.

Menurut Dewi, kesepakatan itu bukan hanya solusi jangka pendek, melainkan juga upaya membangun tata kelola royalti yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

Dengan begitu, musisi memperoleh penghargaan layak atas karya mereka, sementara pelaku usaha dapat tetap memutar musik tanpa merasa terbebani.

“Penyelesaian polemik royalti ini akan menciptakan ekosistem industri musik yang lebih sehat. Musisi mendapatkan hak ekonomi yang pantas, dan pelaku usaha bisa berkontribusi pada industri budaya tanpa khawatir,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/8).

Dewi menguraikan lima poin utama yang disepakati. Pertama, sentralisasi penarikan royalti di LMKN selama dua bulan ke depan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sambil menunggu revisi UU Hak Cipta rampung.

Kedua, audit distribusi royalti pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar penyaluran lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, DPR dan pemerintah berkomitmen menuntaskan revisi UU Hak Cipta dalam waktu dekat. Revisi ini diharapkan memperjelas mekanisme penarikan, distribusi, hingga pengawasan royalti, sehingga tidak lagi memicu kegaduhan.

Keempat, edukasi dan sosialisasi akan digencarkan agar masyarakat dan pelaku usaha semakin memahami pentingnya menghormati hak cipta.

dpr dorong ekosistem musik sehat lewat kesepakatan royalti                            jakarta – polemik royalti musik yang belakangan menimbulkan keresahan di kalangan musisi dan pelaku usaha mulai menemukan titik terang.
wakil ketua komisi xiii dpr ri, dewi asmara, menyampaikan harapannya agar kesepakatan hasil rapat konsultasi antara dpr, pemerintah, lembaga manajemen kolektif nasional (lmkn), serta perwakilan musisi dan pelaku industri pada kamis (21/8) dapat menciptakan ekosistem industri musik yang lebih sehat.
menurut dewi, kesepakatan itu bukan hanya solusi jangka pendek, melainkan juga upaya membangun tata kelola royalti yang transparan, adil, dan berkelanjutan.
baca juga:prabowo anugerahkan bintang mahaputera utama kepada seskab teddy
baca juga:prabowo bentuk otorita pantura untuk atasi rob dan bangun giant sea wall
dengan begitu, musisi memperoleh penghargaan layak atas karya mereka, sementara pelaku usaha dapat tetap memutar musik tanpa merasa terbebani.
“penyelesaian polemik royalti ini akan menciptakan ekosistem industri musik yang lebih sehat. musisi mendapatkan hak ekonomi yang pantas, dan pelaku usaha bisa berkontribusi pada industri budaya tanpa khawatir,” ujarnya dalam keterangan tertulis, senin (25/8).
dewi menguraikan lima poin utama yang disepakati. pertama, sentralisasi penarikan royalti di lmkn selama dua bulan ke depan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sambil menunggu revisi uu hak cipta rampung.
baca juga:kaesang tabur bunga di makam bung karno, lanjutkan ziarah ke makam presiden ri
baca juga:berharap pelaksanaan haji makin baik
kedua, audit distribusi royalti pada lembaga manajemen kolektif (lmk) agar penyaluran lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
ketiga, dpr dan pemerintah berkomitmen menuntaskan revisi uu hak cipta dalam waktu dekat. revisi ini diharapkan memperjelas mekanisme penarikan, distribusi, hingga pengawasan royalti, sehingga tidak lagi memicu kegaduhan.
keempat, edukasi dan sosialisasi akan digencarkan agar masyarakat dan pelaku usaha semakin memahami pentingnya menghormati hak cipta.
baca juga:munir diprediksi jadi ketua umum pwi pusat 2025
baca juga:dpd dorong pemda kreatif tingkatkan pad
kelima, penerapan skema tarif proporsional berdasarkan jenis usaha, luas ruangan, dan durasi pemutaran musik. dengan sistem ini, pelaku usaha tidak lagi merasa terbebani, sementara hak musisi tetap terjamin.
lebih lanjut, dewi menegaskan bahwa revisi uu hak cipta nomor 28 tahun 2014 dan digitalisasi sistem royalti menjadi kunci keberlanjutan industri musik yang adil, akuntabel, sekaligus modern.
ia menekankan pentingnya menumbuhkan budaya menghormati hak cipta di tengah masyarakat.
baca juga:prabowo pimpin ratas bahas investasi dan ekonomi
baca juga:presiden jerman undang prabowo kunjungi berlin 2025
“ini bukan sekadar urusan bisnis atau regulasi, tetapi juga tentang menghargai karya anak bangsa. industri musik indonesia harus tumbuh sehat dan berkelanjutan,” tegasnya.
sebelumnya, polemik royalti mencuat setelah implementasi peraturan pemerintah (pp) nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.
banyak pelaku usaha seperti restoran, kafe, hotel, hingga transportasi umum mengaku belum memahami kewajiban membayar royalti. tak sedikit yang akhirnya memilih berhenti memutar musik atau beralih ke lagu asing.
baca juga:prabowo pimpin ratas bahas investasi dan ekonomi
baca juga:presiden jerman undang prabowo kunjungi berlin 2025
di sisi lain, musisi mempertanyakan transparansi distribusi royalti yang dikelola lmk. ketidakjelasan ini memunculkan ketegangan hingga akhirnya 29 musisi mengajukan uji materi uu hak cipta ke mahkamah konstitusi pada maret 2025.
dengan kesepakatan terbaru ini, dpr optimistis kebingungan yang sempat menimbulkan keresahan tersebut bisa teratasi, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya iklim industri musik nasional yang lebih sehat dan berkeadilan.(ant)