Tolak Legalisasi Umrah Mandiri Dinilai Minim Perlindungan Bagi Jemaah

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Selasa , 19 Aug 2025 - 20:43

Almuzzammil Yusuf, Presiden PKS-Foto : ANTARA-

tolak legalisasi umrah mandiri dinilai minim perlindungan bagi jemaah                            koranpalpos.com - juru bicara 13 asosiasi haji umrah firman m nur mengatakan pihaknya menolak legalisasi umrah mandiri masuk dalam rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (ruu pihu), lantaran umrah mandiri minim perlindungan bagi jemaah.
hal tersebut disampaikanya usai menyampaikan daftar inventaris masalah (dim) kepada presiden pks almuzammil yusuf di kantor dpp pks, jakarta selatan, senin (18/08/2025).
"kami khawatir akan hadir adalah oknum-oknum mungkin yang tidak bertanggung jawab," kata firman yang juga ketua umum dpp asosiasi muslim penyelenggara haji dan umrah republik indonesia (amphuri) di kantor dpp pks, jakarta.
firman mengatakan ada beberapa hal yang membedakan antara umrah dengan perjalanan ke luar negeri lainnya, yang paling utama adalah adanya bimbingan bagi jemaah selama di arab saudi, juga jaminan keamanan, kenyamanan serta perlindungan masyarakat.
baca juga:dua maskapai buka rute penerbangan internasional
baca juga:penampilan gbn 2025 di hut ke-80 ri wujudkan persatuan bangsa
firman mengatakan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (ppiu) menjadi pihak yang bisa memberikan pemberian bimbingan keagamaan bagi jemaah selama di arab saudi.
ppiu juga berkewajiban akreditasi, membayar pajak dan kewajiban lain yang menguntungkan negara.
namun, kata firman, urusan bimbingan keagamaan ini tak bakal ada ketika jemaah melaksanakan umrah secara mandiri.
"keberadaan ppiu itu adalah bagian daripada penyempurnaan perjalanan mereka karena terbimbingnya jemaah dalam penyelenggaraan," katanya.
baca juga:polemik royalti musik: dpr peringatkan rawan premanisme, umkm minta keringanan
baca juga:kabar duka : tokoh olahraga dan politisi nasdem, igk manila tutup usia !
dua poin utama yang masuk dalam dim yang diserahkan 13 asosiasi ialah terkait penolakan pasal legalisasi umrah mandiri dan penghapusan kuota haji khusus paling tinggi delapan persen.
pks melalui hidayat nur wahid (hnw), pernah mendorong agar umrah mandiri bisa dilegalisasi melalui pengubahan pasal di uu pihu.
dalam pendapat fraksi-fraksi saat paripurna 24 juli lalu, hanya fraksi pks yang secara jelas menyebut legalisasi umrah mandiri dan kuota haji khusus paling tinggi 8 persen.
presiden pks almuzammil yusuf mengatakan pihaknya belum bisa menentukan bakal mendorong atau menolak legalisasi umrah mandiri.
baca juga:happy salma: makna kemerdekaan adalah merayakan hidup dan kebersamaan
baca juga:momen bersejarah pidato perdana presiden prabowo
dia mengatakan pks pada intinya akan menyuarakan aspirasi 13 asosiasi jika keinginan tersebut menguntungkan jemaah.
"tadi kami sampaikan sejauh masukan teman-teman itu 13 asosiasi ini jelas, konkret argumennya, akan kami suarakan di dpr," kata almuzammil.
menurut almuzammil, pks tidak ingin mempersulit para jemaah untuk melaksanakan umrah ke arab saudi dan akan dituangkan di ruu pihu.
"kepentingan kami, rakyat kita, jemaah kita, berangkat umrah dan haji bisa mabrur, aman, pulang dan pergi, membawa kemuliaan nama negara jemaah haji kita, jemaah yang teladan di sana, itu, kan, kepentingan kami," kata almuzammil.
sedangkan, wakil ketua komisi viii dpr ri abidin fikri menyampaikan rancangan undang-undang haji dan umrah (ruu haji) akan memberikan beragam perubahan yang ditujukan untuk mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan bagi jemaah haji indonesia.
"yang jelas, ruu haji ini akan memberikan perubahan untuk kemaslahatan dari jemaah haji," kata abidin saat menjadi narasumber dalam forum legislasi bertajuk "revisi uu haji demi meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan ibadah haji" yang digelar di kompleks parlemen, jakarta, selasa (19/08/2025).
saat ini, ujar dia, pihaknya akan segera membahas lebih lanjut mengenai rancangan tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (uu haji) itu, usai pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (dim).
menurut abidin, komisi viii dpr ri menargetkan revisi undang-undang tersebut dapat segera rampung.
sebelumnya, pemerintah menyerahkan dim rancangan undang-undang (ruu) tentang haji dan umrah kepada dpr di jakarta, senin (18/8).
menteri hukum (menkum) supratman andi agtas menyebutkan penyerahan dim dilakukan agar dpr bisa membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas ruu tersebut.
"kami serahkan dim-nya. ada usul inisiatif dpr terkait dengan hal tersebut," kata supratman di komplek parlemen, jakarta, senin (18/8) malam.
ia membeberkan, dim ruu haji dan umrah meliputi 700 poin, namun mayoritas dim di dalamnya bersifat tetap.
setelah dim diserahkan dan panja tingkat i dibentuk, supratman mengatakan pemerintah bersama dpr segera membahas ruu haji dan umrah.
"jadi belum dibahas sama sekali. kewajiban pemerintah harus rapat kerja, ya," tuturnya.
ruu haji termasuk salah satu ruu yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2025-2029.
penetapan tersebut dilakukan oleh dpr ri pada rapat paripurna dpr ri ke-8 masa persidangan i tahun sidang 2024-2025 pada 19 november 2024.
ruu haji, kemudian ditetapkan sebagai ruu usul inisiatif dpr ri pada 24 juli 2025, yakni pada rapat paripurna dpr ri ke-25 masa persidangan iv tahun sidang 2024-2025.
sementara itu, dpp partai keadilan sejahtera (pks) menggelar pertemuan dengan 13 asosiasi haji umrah untuk menerima masukan terkait rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (ruu pihu) di kantor dpp pks, jakarta selatan.
"datang ke kami 13 asosiasi pemberangkatan umrah dan haji yang memberikan masukan kepada kami terkait dengan perubahan undang-undang umrah dan haji," kata presiden pks almuzzammil yusuf di kantor dpp pks, jakarta, senin (18/08/2025).
almuzzammil kemudian mengungkapkan sebagian masukkan yang disampaikan asosiasi tersebut, seraya menambahkan bahwa asosiasi sudah menyerahkan daftar inventaris masalah (dim) secara lengkap.
"dim mereka lengkap. jadi apa yang sudah dibuat oleh dpr saat ini ketok palu, semua pasal-pasalnya, ada catatan mereka, ada beberapa poin, ada poin (haji khusus) 8 persen maksimal, ada poin tentang umroh mandiri dan lain-lain, tapi saya tidak ingin bicara parsial seperti itu," ujarnya.
ia mengatakan usulan dari asosiasi akan diteruskan ke komisi viii dpr yang membidangi haji.
almuzzammil mengatakan meski ruu soal penyelenggaraan haji tersebut juga sudah diketok palu oleh komisi viii, masih terbuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan terkait ruu tersebut.
"memang seharusnya masukan publik itu di awal, sebelum undang-undang itu diketok oleh dpr, tapi jika memang sudah diketok, ini saya kira tidak ada salahnya untuk pihak dpr, komisi viii, khususnya membuka masukan para usaha umrah dan haji yang mereka sudah pengalaman puluhan tahun ini untuk menghasilkan undang-undang kita yang terbaik," kata almuzzammil.
menurutnya masukan tersebut sangat penting mengingat setiap tahun indonesia memberangkatkan 241 ribu jamaah haji dan sekitar 1,6 juta jamaah umrah.
almuzzammil juga menepis tudingan soal aturan yang mempersulit pelaksanaan ibadah haji dan umrah, ia menegaskan ruu tersebut dibuat untuk kelancaran pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
"kepentingan kita, rakyat kita, jamaah kita, berangkat umrah haji mabrur, aman, pulang pergi, membawa kemuliaan nama negara jamaah haji kita, jamaah yang teladan di sana, itu kan kepentingan kita," tuturnya.
terpisah, wakil ketua dpr ri adies kadir mengatakan pihaknya akan menggelar rapat pimpinan (rapim) dpr ri setelah menerima daftar inventarisasi masalah (dim) rancangan undang-undang (ruu) tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dari pemerintah.
"baru masuk dim-nya, kita baru rapim kalau nggak nanti sore besok siang," kata adies usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, jakarta, selasa (19/08/2025).
dia mengatakan bahwa ada usulan pembentukan kementerian haji dan umrah terkait pembahasan ruu tersebut.
menurut dia, pembentukan kementerian itu akan mengurangi beban tugas kementerian agama yang selama ini menyelenggarakan pelayanan haji.
sejauh ini, dia mengatakan bahwa penyelenggaraan haji dan umrah selalu bermasalah setiap tahunnya.
pada tahun lalu, dpr menggelar panitia khusus (pansus) untuk penyelenggaraan haji hingga kini urusannya ditangani komisi pemberantasan korupsi.
"belum lagi hasil temuan daripada timwas haji yang kemarin terkait dengan banyaknya carut-marut terkait dengan pelayanan haji, baik itu syarikah, baik itu makannya, transport-nya, dan lain sebagainya," katanya.
dia pun yakin pembentukan kementerian haji dan umrah pun akan ditindaklanjuti hingga kantor wilayah (kanwil).
berkaca pada pemisahan kementerian hukum dan ham yang kini menjadi tiga kementerian, menurut dia, kanwil kementerian tersebut akan berjalan.
"mungkin dari direktorat haji dan umroh bisa ditarik ke kementerian agama kan juga berarti bisa langsung ada kanwil dan ada kantor-kantor di tingkat kabupaten dan kota," kata dia.
sebelumnya, pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (dim) rancangan undang-undang (ruu) haji dan umrah kepada dewan perwakilan rakyat (dpr) di jakarta, senin (18/8).
menteri hukum (menkum) supratman andi agtas menyebutkan penyerahan dim dilakukan agar dpr bisa membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas ruu tersebut.
"kami serahkan dim-nya. ada usul inisiatif dpr terkait dengan hal tersebut," kata supratman di kompleks parlemen, jakarta, senin (18/8) malam.
di sisi lain, kementerian kesehatan menyebutkan, penyelenggaraan ibadah haji 1446 h/2025 m telah berjalan dengan lancar dan aman, namun persoalan kesehatan haji indonesia menjadi tantangan tersendiri, baik di dalam negeri maupun arab saudi, sehingga perlu perbaikan kebijakan di 2026.
"alhamdulillah, ibadah haji di tahun ini berjalan dengan lancar dan aman. semoga jemaah menjadi mabrur dan menjaga kemabrurannya hingga akhir hayatnya," kata kepala pusat kesehatan haji kementerian kesehatan, liliek marhaendro susilo.
liliek mengkonfirmasi di jakarta, kamis, bahwa pada musim haji 1446 h/2025 m, indonesia memberangkatkan sebanyak 203.149 jemaah haji reguler.
dari jumlah tersebut, sekitar 80,43 persen atau lebih dari 153 ribu jamaah memiliki penyakit penyerta (komorbid).
adapun penyakit komorbid yang paling banyak ditemukan meliputi hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, dan penyakit paru.
kemudian, katanya, berdasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu kesehatan (siskohatkes), pada ibadah haji tahun ini tercatat sebanyak 258.159 kunjungan layanan rawat jalan di tingkat kloter dan hotel. kasus terbanyak adalah ispa, hipertensi, dan myalgia.
sedangkan untuk rawat inap di rumah sakit arab saudi, tercatat 1.712 pasien dengan diagnosis pneumonia, komplikasi diabetes, dan penyakit paru obstruksi kronis (ppok) sebagai tiga besar penyebab perawatan.
"tim medis juga telah bekerja keras untuk menekan angka kematian, terutama pada kelompok lansia dan jemaah dengan penyakit kronis," kata liliek.
oleh karena itu, kondisi ini menuntut kesiapan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dan berlapis, baik di tanah air maupun selama penyelenggaraan ibadah haji di arab saudi.
dalam keterangan yang sama, deputi bidang koordinasi pelayanan haji dalam negeri, badan penyelenggara haji (bph) puji raharjo mengajukan sejumlah usulan terkait istitaah kepada kementerian haji dan umroh arab saudi saat datang ke indonesia.
pertama, kata puji, dilakukan pemeriksaan istitaah lebih awal, sehingga selaras dengan tanggal terakhir pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (bpih). kedua, pentingnya penegakan kategori 'tidak layak berangkat' bagi kasus medis berat sesuai keputusan menteri kesehatan.
ketiga, mempertahankan tidak ada pembatasan usia, tetapi memperketat standar medis.
keempat, meningkatkan integrasi data kesehatan di siskohatkes dan nusuk. kelima, edukasi masif kepada calon jemaah terkait syarat istitaah dan opsi badal haji.
lebih lanjut, katanya, pihak arab saudi menjawab usulan indonesia tersebut bahwa arab saudi lebih menekankan pembatasan medis ketat.
sedangkan untuk menegakkan istitaah, mereka menyetujui, namun harus mengacu kepada daftar persyaratan negaranya.
"dengan dilakukannya pertemuan evaluasi penyelenggaraan kesehatan haji ini merupakan momentum untuk perbaikan kebijakan di tahun depan dan diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang aplikatif dan solutif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan haji di tahun-tahun mendatang," ujarnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 20 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan